Biaya Haji 2026 Bisa Membengkak Rp1 Triliun di Tengah Konflik Timur Tengah

HAMRANEWS – Pemerintah kini harus siap-siap menghadapi dampak kenaikan harga avtur dan efek perang di Timur Tengah terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengakui adanya potensi pembengkakan biaya meskipun kontrak dengan maskapai penerbangan telah dilakukan.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menjelaskan adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan saat ini.

Selain faktor harga avtur, ketegangan di wilayah Timur Tengah berpotensi memaksa maskapai melakukan penyesuaian rute penerbangan.

Hal ini dikhawatirkan akan berimbas pada durasi perjalanan yang lebih lama dan memerlukan konsumsi bahan bakar lebih banyak.

Kendati terdapat tantangan pada sisi biaya operasional penerbangan, Gus Irfan memastikan akan mencari solusi agar beban tersebut tidak langsung dialihkan kepada calon jemaah haji pada tahun ini.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menaksir adanya potensi tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun akibat gejolak kurs rupiah dan kenaikan harga avtur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan bahwa meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas, pemerintah harus tetap menjalankan persiapan keberangkatan secara normal. Namun, ia tak menampik adanya tekanan beban biaya yang signifikan dari sisi operasional penerbangan.

“Dalam keadaan normal pun, kita sudah menghadapi tantangan nih sekarang. Karena kemarin diputuskan avtur itu sudah naik hampir dua kali lipat. Dolar kita putuskan kursnya itu hanya Rp 16.500, sekarang sudah Rp 17.000,” ujarnya dalam Haji Outlook 2026 di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.

Marwan memprediksi pihak maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines (Saudia) akan segera menyampaikan keluhan terkait margin biaya operasional. Menurutnya, angka yang telah disepakati dalam Panja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sulit dipertahankan jika kondisi pasar terus bergejolak.

“Ini pasti ada pertambahan. Kita akan mendengarkan keluhan dari Garuda dan Saudia pasti. Tapi akan ada tambahan, gak bisa ngelak kita. Dalam hitung-hitungan kami ya sekitar tambahan yang dibutuhkan itu sekitar Rp 900 miliar, bahkan Rp 1 triliun,” tegasnya.

Terkait sumber pendanaan untuk menambal selisih tersebut, Komisi VIII mengingatkan agar pemerintah berhati-hati. Marwan menyebut, penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut hak jemaah masa depan, sementara APBN juga tidak memiliki peruntukan langsung bagi jemaah haji.

Oleh karena itu, DPR meminta Menteri Haji untuk melakukan mitigasi berlapis, mulai dari koordinasi lintas kementerian seperti Kemenlu, Kemenhub, hingga Imigrasi. Hal ini penting untuk mengantisipasi skenario terburuk jika terjadi situasi kedaruratan saat jemaah sudah berada di Tanah Suci.

“Mitigasinya uang yang sudah kita bayarkan, jangan lost, jangan hilang. Skenario-nya itu berangkat, tahu-tahu setelah di sana, terjadi perubahan semakin memuncak situasi kedaruratan. Tidak bisa pulang segera karena akan mencari rute baru. Melewati udara negara-negara lain kan harus ada koordinasinya,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Marwan, pihaknya masih berpegang pada jadwal keberangkatan awal pada 22 April mendatang. Namun, DPR membuka peluang untuk merombak kembali hasil keputusan Panja jika beban biaya sudah tidak lagi tertanggulangi oleh pihak maskapai maupun BPKH.

“Kalau nanti tidak ada lagi jalannya lain, maka tentu kami Komisi VIII akan berkenan juga merombak lagi hasil keputusan ini. Nanti kita hitung seberapa mampunya. Mampunya BPKH berapa, mampunya Garuda berapa,” pungkasnya.