Akibat Kenaikan Harga Avtur, Pemerintah RI ‘Nombok’ Rp1,7 Triliun untuk Biaya Haji 2026

HAMRANEWS – Pemerintah harus nombok hingga Rp1,7 triliun untuk biaya haji 2026, khususnya untuk tambahan biaya pesawat yang mengalami kenaikan fantastis akibat harga avur yang makin mahal.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk biaya penerbangan haji 2026.

Usulan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 14 April 2026.

Penambahan anggaran ini berkaitan dengan meningkatnya biaya operasional penerbangan haji, terutama akibat kenaikan harga avtur global serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Total biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun atau naik Rp1,77 triliun,” ujar Irfan.

Meski terjadi kenaikan biaya, pemerintah memastikan tambahan beban tersebut tidak akan dialihkan kepada jamaah haji. Kebijakan ini, menurut Irfan, merupakan arahan langsung Presiden.

“Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan lonjakan biaya ini tidak dibebankan kepada jemaah,” katanya.

Saat ini, pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan tambahan tersebut, termasuk aspek hukumnya. Kementerian Haji dan Umrah juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan legalitas sumber pembiayaan.

“Masih kami dalami bersama Kejaksaan Agung terkait status dan legalitas sumber pembiayaan,” jelasnya.

Menhaj berharap DPR dapat menyetujui kebutuhan tambahan anggaran tersebut agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan sesuai rencana.

“Dalam rangka mengakomodasi kondisi ini, kami berharap rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui besaran dan sumber pembiayaan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyebut antrean keberangkatan haji Indonesia mulai dipersingkat, dengan estimasi waktu tunggu maksimal sekitar 26 tahun mulai 2026.

“Kita berjuang, Alhamdulillah saya mendapat laporan antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026, antrean paling lama sekitar 26 tahun dan akan terus kita upayakan lebih singkat,” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 April 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan biaya haji 2026 mengalami penurunan sekitar Rp2 juta, meskipun biaya operasional meningkat.

“Kita pastikan biaya haji tahun 2026 turun sekitar Rp2 juta. Walaupun harga avtur naik, kita tetap berani menurunkan biaya haji,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah berencana membangun fasilitas khusus bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi berupa kawasan permukiman haji.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia memiliki lahan di Kota Suci Makkah seluas 45 hektare. Kita akan membangun perkampungan haji Indonesia yang dapat menampung jamaah,” tutur Prabowo.