Menteri Haji dan Umrah Ungkap Kebocoran Dana Berpotensi Tembus Rp5 T Per Tahun

JAKARTA – Anggaran penyelenggaraan ibadah haji punya potensi kebocoran yang nilainya tidak main-main. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menjelaskan hitung-hitungannya terkait potensi kebocoran dana haji yang bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Menurut Gus Irfan, angka tersebut bukan hasil dugaan sembarangan, melainkan berdasarkan kalkulasi para peneliti dan ahli keuangan yang mengamati perputaran dana besar dalam pelaksanaan haji.

“Itu adalah potensi, kemungkinan akan terjadi seperti itu. Karena perputaran uang di haji sekitar Rp 17 sampai Rp 20 triliun. Para peneliti mengatakan bahwa kebocoran yang terjadi anggaran di Indonesia adalah 20-30 persen,” ujar Gus Irfan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 3 Oktober 2025.

Dari hitungan tersebut, kata Gus Irfan, potensi kebocoran bisa menembus Rp 5 triliun per tahun. Meski begitu, ia menegaskan, angka itu masih bersifat perkiraan dan harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat penegak hukum.

“Nah, kita kalau menggunakan angka itu, kemungkinan akan terjadi sekitar Rp 5 T, itu ketemunya. Tapi itu hanya potensi, kita perlu nanti teman-teman dari APH mungkin yang menelisik kemungkinan temuan seperti itu,” tambahnya.

Hitungan Wamen Haji: 20 Hingga 30 Persen Bocor di Pengadaan

Pernyataan Gus Irfan sejalan dengan penjelasan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengungkapkan bahwa dari total biaya haji sebesar Rp 17 triliun untuk 203 ribu jemaah, kebocoran bisa muncul di tahap pengadaan barang dan jasa.

“Total biaya haji yang memberangkatkan 203 ribu orang itu ke sana itu totalnya sekitar Rp 17 triliunan dan Rp 17 triliunan itulah yang harus diawasi oleh teman-teman kejaksaan supaya kemudian tidak lagi terjadi kebocoran,” kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menurut Dahnil, jika kebocoran di kisaran 20–30 persen benar terjadi, nilainya sangat besar. Ia pun berkomitmen untuk menekan potensi penyimpangan tersebut demi efisiensi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliunan dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran,” tegasnya.

Menanggapi isu ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu siap melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan haji untuk meminimalkan kebocoran dana di masa depan.

“Dari sisi pencegahannya, kami di KPK itu ada Deputi Pencegahan dan Monitoring, Deputi Gahmon, di mana salah satunya ada Direktorat Monitoring,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (2/10) dikutip detikNews.

KPK juga berencana menyusun laporan dan menyerahkannya kepada Kementerian Haji agar sistem pengawasan bisa diperkuat secara struktural.

“Sehingga dalam pelaksanaan haji di tahun berikutnya, misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran-kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya, atau mungkin juga kalau terjadi fraud oleh beberapa tempat atau beberapa orang atau beberapa kelompok,” pungkas Asep.

Pernyataan para pejabat tersebut menegaskan bahwa sektor penyelenggaraan haji memerlukan pengawasan ekstra ketat. Dengan dana yang berputar hingga puluhan triliun rupiah, sedikit saja kelalaian bisa berdampak besar bagi jemaah dan keuangan negara.

Langkah Kementerian Haji yang menggandeng aparat penegak hukum dan KPK diharapkan dapat menjadi awal dari reformasi tata kelola dana haji yang lebih transparan, efisien, dan bebas kebocoran.