KBRI Riyadh Imbau WNI Waspada Usai Serangan Bandara, Pemerintah Diminta Pantau Jemaah Umrah

Imbauan itu disampaikan melalui akun resmi KBRI Riyadh pada 9 Oktober 2026, sehari setelah laporan serangan kelompok Houthi di Bandara Riyadh pada Kamis 8 Oktober 2026.

Dalam imbauannya, KBRI meminta WNI menghindari daerah yang berpotensi menjadi titik kerawanan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak.

WNI yang hendak bepergian juga diminta mengonfirmasi status penerbangan kepada maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Selain itu, masyarakat diimbau memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah Arab Saudi.

KBRI turut mengingatkan WNI mengenai nomor darurat yang dapat dihubungi, yakni 911 untuk wilayah Riyadh, Makkah, Madinah, dan Provinsi Timur (Eastern Province). Sementara itu, untuk wilayah lain di Arab Saudi, WNI dapat menghubungi 998.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia diminta meningkatkan pengawasan terhadap jemaah umrah yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci.

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji, Mustolih Siradj, menegaskan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, kedutaan, dan Kementerian Perhubungan untuk memantau perkembangan keamanan serta kondisi penerbangan.

“Pemerintah, dalam hal ini Kemenhaj, khususnya bekerja sama dengan kedutaan, kemudian Kementerian Perhubungan, harus terus melakukan pemantauan perkembangan di Saudi khususnya dan umumnya di Timur Tengah,” kata Mustolih, Jumat (9/10/2026).

Menurut dia, laporan serangan di Bandara Riyadh harus menjadi perhatian serius, terutama terkait kelancaran penerbangan dari dan menuju Arab Saudi.

Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi terkini kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar mereka dapat menentukan langkah yang tepat, termasuk menyesuaikan jadwal keberangkatan jika situasi keamanan memburuk atau jalur penerbangan ditutup.

“Dalam kondisi seperti sekarang, jangan dipaksakan kalau situasinya kemudian wilayah penerbangannya ditutup, kemudian eskalasinya cenderung makin ekstrem,” ujarnya.

Mustolih menekankan, penundaan keberangkatan umrah perlu dipertimbangkan apabila konflik meluas dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah.

“Tentu harus mempertimbangkan keselamatan jemaah kita. Karena keselamatan adalah di atas segala-galanya,” tandasnya.

Kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dilaporkan meningkatkan serangan terhadap negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk Persia. Perkembangan konflik tersebut menjadi perhatian bagi Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk jemaah umrah yang berada di Arab Saudi.