Sempat Dipotong Arab Saudi, Dana Asuransi Jemaah Haji RI Dikembalikan

HAMRANEWS.ID – Kabar baik bagi jemaah haji Indonesia. Dana asuransi senilai SAR 14 juta atau sekitar Rp60 miliar yang sebelumnya sempat dipotong oleh otoritas Arab Saudi akhirnya dikembalikan ke rekening e-Wallet jemaah.

Pengembalian dana tersebut menjadi hasil koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dengan pemerintah Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan pengembalian itu dilakukan setelah pemerintah Indonesia meminta klarifikasi mengenai pemotongan dana asuransi terhadap jemaah yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.

Persoalan ini mencuat karena setiap jemaah haji sebenarnya telah mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.

Pemerintah Indonesia kemudian meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit tersebut memang masuk dalam kategori pengecualian pertanggungan asuransi.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut,” jelas Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Hasilnya, otoritas Arab Saudi memberikan pengampunan terhadap pengenaan denda bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut.

Namun, pengembalian dana ini bukan berarti persoalan telah sepenuhnya selesai.

Arab Saudi justru memberikan sinyal akan menerapkan aturan lebih ketat pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Pemerintah Indonesia diminta lebih kooperatif dan memastikan seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) dipenuhi.

Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada jemaah melalui pemotongan saldo e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar.

Haji 2027, Pemeriksaan Kesehatan Bakal Lebih Ketat

Mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenhaj mulai menyiapkan langkah pembenahan untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M.

Salah satu fokusnya adalah memperketat penerapan istithaah kesehatan atau kemampuan fisik jemaah untuk menjalankan ibadah haji.

Dahnil menegaskan, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sejak awal, terutama bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan tahun 2027.

“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga menjajaki kemungkinan menyediakan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti).

Skema ini dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bagi jemaah yang tidak mendapatkan perlindungan dalam polis asuransi standar.

Dengan demikian, pengembalian dana asuransi tahun ini sekaligus menjadi peringatan bagi penyelenggaraan haji berikutnya. Persoalan kesehatan jemaah tidak lagi cukup ditangani menjelang keberangkatan, tetapi harus dipastikan sejak proses persiapan.

Pemerintah ingin memastikan jemaah tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman.