Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Ekonomi Daerah Juga Harus Terdampak Aktivitas Haji, Bukan Cuma Untungkan Arab

Ekonomi Daerah Juga Harus Terdampak Aktivitas Haji, Bukan Cuma Untungkan Arab

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
  • visibility 361
  • print Cetak

HAMRANEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) saat ini sedang mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di daerah agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Ini dilakukan agar perputaran ekonomi dari aktivitas haji tidak cuma menguntungkan Arab Saudi.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekosistem haji.

“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujar Jaenal dalam kegiatan pembinaan yang digelar di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi haji perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga aktivitas ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” tegasnya.

image.jpeg

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, menyampaikan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Ia menjelaskan bahwa di Jawa Barat tercatat terdapat 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem haji.

Selain itu, alokasi anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Jawa Barat mencapai sekitar Rp31,9 miliar yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Jawa Barat juga didukung infrastruktur penyelenggaraan haji berupa dua embarkasi haji, satu bandara, serta 19 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung pengembangan layanan sekaligus aktivitas ekonomi haji di daerah.

Melalui penguatan ekosistem ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan optimal dari sisi layanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jemaah Haji Dilarang Live Streaming hingga Bawa Bendera di Masjid Nabawi

    Jemaah Haji Dilarang Live Streaming hingga Bawa Bendera di Masjid Nabawi

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 271
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2026 dengan menerapkan sejumlah larangan baru yang wajib dipatuhi seluruh jemaah di Tanah Suci. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kekhusyukan ibadah, ketertiban, dan kenyamanan di kawasan suci, khususnya di Masjid Nabawi. Salah satu aturan yang paling disorot adalah larangan melakukan live streaming atau siaran langsung […]

    Bagikan Berita:
  • Kerugian Negara Akibat Kasus Kuota Haji Diperkirakan Rp1 Triliun

    Kerugian Negara Akibat Kasus Kuota Haji Diperkirakan Rp1 Triliun

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 615
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hitung-hitung kerugian negara akibat dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). “Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun,” terang juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025. Budi menjelaskan, hitungan […]

    Bagikan Berita:
  • Presiden Terbitkan Inpres demi Mempercepat Pembangunan Kampung Haji di Makkah

    Presiden Terbitkan Inpres demi Mempercepat Pembangunan Kampung Haji di Makkah

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 587
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) demi mempercepat pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Program tersebut diharap menjadi terobosan besar demi meningkatkan kenyamanan jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Instruksi tersebut dalam bentuk Inpres Nomor 15 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 di Jakarta. Dokumen salinannya dipublikasikan […]

    Bagikan Berita:
  • Ulasan Menu Makan Haji 2026 Ala Jemaah: Tak Ada Sambal Terasi, Dagingnya Alot Tapi Selalu Tepat Waktu

    Ulasan Menu Makan Haji 2026 Ala Jemaah: Tak Ada Sambal Terasi, Dagingnya Alot Tapi Selalu Tepat Waktu

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 119
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID — Pengalaman menjalani ibadah haji 2026 memberikan banyak catatan bagi Muhammad Saefullah, Anggota Komisi Infokomdigi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satunya terkait layanan konsumsi yang diterima jemaah selama berada di Arab Saudi. Saefullah menceritakan, selama berada di Makkah, jemaah mendapatkan makanan tiga kali sehari yang dikemas dalam kotak aluminium. Jatah tersebut terdiri atas makan […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Buka Peluang Pidanakan Travel Penelantar Jemaah Umrah, Tak Cuma Dicabut Izinnya

    Kemenhaj Buka Peluang Pidanakan Travel Penelantar Jemaah Umrah, Tak Cuma Dicabut Izinnya

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 139
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka peluang membawa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menelantarkan jemaah ke ranah pidana. Pemerintah menegaskan pelaku tidak cuma akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional, tetapi juga dapat diproses secara hukum jika terbukti melakukan penipuan atau merugikan jemaah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan […]

    Bagikan Berita:
  • Kemendag Kerja Smaa BPKH Perluas Produk Indonesia untuk Kebutuhan Jamaah Haji

    Kemendag Kerja Smaa BPKH Perluas Produk Indonesia untuk Kebutuhan Jamaah Haji

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 472
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor layanan haji dan umrah. […]

    Bagikan Berita:
expand_less