Malaysia Sudah Pakai Dana Haji Investasi Hotel di Saudi, RI Masih Andalkan Surat Berharga

HAMRANEWS.ID – Besarnya dana haji yang dikelola Indonesia belum diikuti dengan penguasaan ekosistem ekonomi haji di Arab Saudi. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. Pengamat menilai Indonesia masih berperan sebagai pembeli layanan, sementara Malaysia telah melangkah lebih jauh dengan memiliki investasi properti di Tanah Suci.

Pandangan tersebut disampaikan Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Dumyathi Bashori, dalam sebuah artikel opini. Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari model pengelolaan dana haji yang diterapkan Malaysia dan Turki.

Setiap tahun, lebih dari 221.000 jemaah haji dan hampir dua juta jemaah umrah Indonesia berangkat ke Arab Saudi dengan nilai belanja diperkirakan mencapai Rp50 triliun hingga Rp65 triliun. Namun, besarnya transaksi tersebut dinilai belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi Indonesia.

Malaysia Bangun Hotel dan Properti di Tanah Suci

Bashori mencontohkan keberhasilan Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji (TH). Dana kelolaan Tabung Haji yang mencapai sekitar RM80–90 miliar atau setara Rp260–300 triliun tidak hanya ditempatkan pada instrumen keuangan, tetapi juga diinvestasikan pada aset riil.

Investasi tersebut mencakup hotel, properti, sektor agribisnis, hingga berbagai fasilitas strategis di Makkah dan Madinah. Dengan kepemilikan aset tersebut, Malaysia memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap penyedia layanan di Arab Saudi sekaligus mampu memberikan subsidi biaya haji secara lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Turki menerapkan strategi berbeda. Melalui lembaga Diyanet, penyelenggaraan haji diintegrasikan dengan maskapai Turkish Airlines, jaringan hotel, katering, hingga berbagai produk industri dalam negeri sehingga manfaat ekonomi dinikmati oleh industri nasional.

Indonesia Masih Minim Investasi Langsung

Berbeda dengan Malaysia, investasi langsung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2025, total aset BPKH dan entitas anak mencapai Rp238,81 triliun.

Namun, dari total investasi sebesar Rp159,96 triliun, mayoritas masih ditempatkan pada Surat Berharga senilai Rp130,46 triliun dan penempatan bank Rp29,01 triliun. Adapun investasi langsung baru mencapai Rp388,92 miliar.

Bashori juga menilai berbagai kerja sama internasional yang dijalin BPKH Limited belum berujung pada kepemilikan aset fisik di Arab Saudi.

Karena itu, ia mendorong Indonesia mulai mengubah strategi pengelolaan dana haji dengan berinvestasi langsung pada hotel, katering, logistik, dan layanan pendukung di Arab Saudi. Menurutnya, dengan dana kelolaan dan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih mandiri dan berdaulat, sebagaimana telah dilakukan Malaysia.