70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Warga Miskin, Kemenhaj Siapkan PPNS hingga Kabupaten

HAMRANEWS.ID – Praktik penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah semakin menjadi perhatian pemerintah. Ironisnya, masyarakat kecil dari kampung dan desa justru menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan, setiap hari terdapat ratusan kasus penipuan haji dan umrah. Sekitar 70 persen korbannya berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu.

Besarnya angka tersebut mendorong pemerintah menyiapkan langkah lebih serius. Tidak sekadar menutup biro perjalanan bermasalah, Kemenhaj kini membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memutus praktik penipuan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap ibadah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut para pelaku sebagai “bandit agama”, yakni pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” ungkap Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pengawasan hingga Tingkat Kabupaten

Salah satu langkah yang disiapkan Kemenhaj adalah memperkuat Direktorat Jenderal Pengendalian serta merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan PPNS diharapkan membuat pengawasan tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi menjangkau daerah-daerah yang menjadi basis calon jemaah haji dan umrah.

Kemenhaj bahkan mengusulkan idealnya terdapat tiga personel PPNS di setiap kabupaten, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan besarnya populasi jemaah.

PPNS nantinya berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor penyelenggaraan haji dan umrah.

Separuh Travel Umrah Tidak Aktif

Selain memperkuat aparat pengawasan, Kemenhaj juga sedang membenahi persoalan perizinan yang selama ini menjadi salah satu celah munculnya penyelenggara bermasalah.

Dari sekitar 3.600 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tercatat, sekitar 50 persen di antaranya diketahui tidak aktif.

Pendataan ulang juga menyasar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Sejumlah penyelenggara yang terbukti melakukan penipuan bahkan telah ditutup.

Dahnil menegaskan, Kemenhaj saat ini belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Pemerintah memilih menyelesaikan audit dan pembenahan data sebelum kembali membuka proses perizinan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku bisa mengurus penerbitan izin travel dengan membayar sejumlah uang.

“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya,” tegasnya.

Masyarakat yang menemukan praktik pungutan atau pihak yang mengatasnamakan Kemenhaj untuk mengurus izin diminta segera melapor kepada Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal.

Perizinan Baru Ditargetkan Awal 2027

Kemenhaj menargetkan seluruh proses audit dan pendataan ulang penyelenggara haji dan umrah rampung pada November 2026.

Setelah itu, pemerintah berencana membuka kembali perizinan baru pada awal 2027 dengan sistem yang lebih tertib dan pengawasan yang diperkuat.

Pembenahan ini diharapkan tidak berhenti pada penertiban administrasi perusahaan perjalanan. Kehadiran PPNS hingga daerah dan pembersihan data penyelenggara menjadi bagian dari upaya membangun perlindungan yang lebih nyata bagi calon jemaah.

Sebab, bagi masyarakat yang telah bertahun-tahun menabung demi bisa berangkat ke Tanah Suci, penipuan perjalanan ibadah bukan sekadar kerugian finansial. Praktik tersebut juga dapat menghancurkan harapan dan pengorbanan keluarga.