Jemaah Haji Tidak Lagi Konsumsi Beras Thailand–Vietnam, Bulog Akan Ekspor Pangan ke Saudi

HAMRANEWS — Pemerintah mulai menapaki babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan mendorong penggunaan pangan nasional bagi jemaah Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya untuk menghentikan ketergantungan pada beras impor dari Thailand dan Vietnam, sekaligus membuka peluang ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi melalui Perum Bulog.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, mengatakan pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji nasional.

“Sudah saatnya konsumsi jemaah haji Indonesia tidak lagi bergantung pada beras negara lain. Ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga tentang kemandirian pangan dan keberpihakan kepada petani nasional,” ujar Jaenal dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Kebutuhan tersebut dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kemenhaj menyepakati komitmen bersama lintas kementerian dan lembaga. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total sekaligus menyiapkan pasokan beras sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara Kementerian Pertanian memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.

Rapat koordinasi itu juga membahas aspek perizinan ekspor serta tantangan daya saing harga. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia. Karena itu, pemerintah menilai perlu adanya fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji di Arab Saudi.

Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang tengah dicapai Indonesia menjadi momentum strategis. Selama ini, hambatan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun dengan penguatan ekosistem ekonomi haji dan dukungan kebijakan yang tepat, pemerintah optimistis beras nasional mampu memiliki daya saing yang kuat.

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya membangun legacy baru dalam penyelenggaraan haji. “Kami ingin perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di dalam negeri,” ujarnya.

Langkah pemerintah ini sekaligus menjawab sorotan DPR RI. Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menemukan penggunaan bahan pangan impor, termasuk beras dari Thailand, saat melakukan inspeksi mendadak ke dapur penyedia makanan jemaah di Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyayangkan masih minimnya keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Ia menilai, dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, seharusnya kebutuhan pangan dapat dipasok langsung dari Tanah Air.

“Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat besar dari jemaah kita, padahal kontribusi mereka kecil. Mengapa kita tidak serius memperjuangkan agar pangan kita sendiri yang dikonsumsi jemaah?” ujarnya.

Selain soal impor, Timwas DPR juga menemukan persoalan lain, seperti porsi makanan yang dinilai kurang serta kandungan gizi yang belum memadai. DPR pun mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola konsumsi jemaah, termasuk dengan mempermudah ekspor bahan pangan Indonesia ke Saudi, bahkan jika diperlukan melalui dukungan subsidi.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini dan sinergi lintas sektor, Kemenhaj optimistis pada musim haji mendatang jemaah Indonesia dapat menikmati nasi dari beras hasil petani sendiri. Selain meningkatkan kenyamanan dan kualitas konsumsi jemaah, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional.