Pemerintah Bangladesh Turunkan Biaya Haji Gegara Kuota 2025 Cuma Bisa Terpenuhi 68 Persen

BANGLADESH – Pada 2025, Pemerintah Bangladesh mendapatkan kuota 127.198 jemaah haji. Namun, hanya 87.000 orang yang akhirnya menunaikan ibadah Haji. Fenomena yang berbanding terbalik dengan Indonesa itu, membuat pemerintah negeri tersebut mengumumkan penurunan biaya paket Haji 2026 sebesar USD 100.

Mengutip dari Arab News (7/10/2025), tiga tahun berturut-turut negara itu gagal memenuhi kuota jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Keputusan ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat yang menurun akibat tingginya inflasi dan harga tiket pesawat, yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya jumlah pendaftar Haji di negara tersebut.

Dikutip dari Arab News (7/10/2025), Bangladesh mendapatkan kuota 127.198 jemaah pada 2025, namun hanya 87.000 orang yang akhirnya menunaikan ibadah Haji.

Untuk 2026, pemerintah Bangladesh menargetkan pemenuhan kuota penuh dengan biaya minimum sekitar USD 3.890 atau setara Rp 63 juta, dengan akomodasi di kawasan Aziziyah, Makkah, beberapa kilometer dari Masjidil Haram.

“Kami berharap dengan penurunan biaya Haji tahun ini, lebih banyak jemaah yang mampu mendaftar dan menunaikan ibadah dengan layak,” ujar Abdul Awal Hawlader, Additional Secretary di Kementerian Urusan Agama Bangladesh, kepada Arab News.

Pendaftaran Haji 2026 di Bangladesh telah dibuka sejak akhir Juli dan akan ditutup pada 12 Oktober 2025, dengan lebih dari 50.000 pendaftar yang sudah tercatat hingga saat ini. Penerbangan pertama jamaah Bangladesh dijadwalkan dimulai pada pertengahan April 2026.

Relevansi bagi Indonesia

Fenomena Bangladesh ini menjadi bahan refleksi penting bagi Indonesia, yang justru menghadapi kondisi sebaliknya. Jika Bangladesh berjuang memenuhi kuota karena daya beli masyarakat melemah, maka Indonesia harus menghadapi antrean keberangkatan yang mencapai 26–27 tahun, meskipun setiap tahun kuota nasional selalu terpenuhi.

Menurut Muhamad Solihin, Dewan Pengurus Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Bidang Hukum, kondisi tersebut menggambarkan dua tantangan yang sama-sama penting:

“Bangladesh menghadapi tantangan ekonomi, sementara Indonesia menghadapi keterbatasan kuota. Pelajarannya: biaya, kebijakan, dan pelayanan harus dikelola seimbang agar semangat berhaji tetap hidup di tengah umat,” ujar Solihin dalam keterangan tertulisnya.

Direktur Direktur ESQ Tours ini juga menambahkan bahwa fenomena global ini menunjukkan perlunya efisiensi biaya dan transparansi pengelolaan Haji, serta pentingnya kerja sama antarnegara Muslim agar kuota dan biaya dapat dikelola secara lebih adil dan proporsional.