Belajar dari Kemenag, Kementerian Haji-Umrah Tegaskan Zero Tolerance atas Praktik Korupsi dan Pungli Sekecil Apapun

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan, mengingatkan bahwa keberadaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak sekadar simbol politik alias seremonial saja.

Menurutnya, lembaga baru ini harus tampil sebagai institusi yang benar-benar memberi manfaat konkret bagi jamaah.

“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” tegas Gus Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis 25 September 2025.

Pernyataan ini disampaikan Gus Irfan dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rabu 24 September 2025 di Jakarta.

Dia menegaskan, sejak awal dirinya sadar betul bahwa membentuk Kemenhaj adalah amanah besar dari Presiden RI. Karenanya, kementerian ini tidak boleh sekadar tampil di atas kertas, alias harus hadir dengan kinerja yang berdampak nyata, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan haji.

Ia memperkenalkan lima nilai utama pelayanan Kemenhaj yang akan jadi acuan utama: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah.

Yang menarik, Gus Irfan juga menyuarakan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi dan pungli, sekecil apapun.

“Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji,” ujarnya serius.

Ia juga mengingatkan soal besarnya dana yang berputar dalam urusan haji—menyentuh angka hampir Rp20 triliun. Itu sebabnya, pengelolaannya wajib amanah dan transparan, bukan jadi ladang bancakan.

“Kita ingin jamaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” kata Gus Irfan.

Soal kesehatan jamaah, terutama terkait istithaah (kemampuan fisik dan medis), juga tak luput dari perhatian. Gus Irfan meminta sinergi yang kuat dari pusat sampai daerah agar tidak ada lagi pelanggaran, manipulasi data, atau “jalan pintas” yang membahayakan jamaah.

Selain itu, pembangunan Kampung Haji juga sedang diproses.
Program ini digadang-gadang sebagai strategi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat lewat ekosistem haji yang lebih inklusif.

Tak hanya pemerintah, Gus Irfan juga menyoroti peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Menurutnya, mereka harus menjalankan fungsi pembinaan dengan lebih tulus, bersih, dan profesional, bukan semata formalitas menjelang keberangkatan.

Dengan semangat baru dan visi besar, Gus Irfan yakin Kemenhaj bisa menjawab amanah besar ini dan menghadirkan penyelenggaraan haji yang bukan hanya sukses secara teknis, tetapi bermakna bagi bangsa dan negara.