Kemenhaj Kebut Pelunasan Biaya Haji 2027, Petugas Diminta Jemput Bola
- account_circle Muhammad Fadli
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 4
- print Cetak

Illustrasi jemaah umrah di Bandara
HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menggenjot proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2027.
Petugas haji di seluruh daerah diminta bergerak aktif menjemput calon jemaah yang telah memenuhi syarat agar proses pembayaran tidak terkendala persoalan administrasi maupun kesehatan.
Langkah percepatan ini dilakukan menyusul terbatasnya waktu pelunasan tahap pertama yang akan berakhir pada 10 Desember 2026. Kemenhaj tidak ingin calon jemaah yang sebenarnya berhak melunasi justru kehilangan kesempatan akibat lambatnya proses verifikasi atau kendala teknis.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, secara khusus meminta petugas di daerah tidak sekadar menunggu kedatangan calon jemaah, tetapi aktif mengidentifikasi mereka yang masuk daftar berhak melunasi.
Arahan tersebut disampaikan Ian dalam Sosialisasi Regulasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/11/2026).
“Jangan hanya menunggu jamaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi,” tegas Ian.
Menurutnya, percepatan pelunasan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh jajaran Kemenhaj, terutama dalam memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan keberangkatan.
Petugas diminta memetakan calon jemaah yang berhak melunasi berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Selain itu, pemeriksaan istitaah kesehatan harus dipercepat, termasuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sosialisasi mengenai persyaratan, mekanisme pembayaran, hingga batas waktu pelunasan juga perlu diperluas agar tidak ada calon jemaah yang tertinggal karena ketidaktahuan informasi.
Ian mengakui, sejumlah persoalan berpotensi menghambat proses pelunasan, mulai dari administrasi, kesehatan, perbankan, hingga pemahaman terhadap prosedur pembayaran.
Karena itu, petugas diminta tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga membantu mencarikan penyelesaian melalui mekanisme resmi.
Meski mengejar percepatan, Ian mengingatkan seluruh proses tetap harus berlandaskan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum.
“Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum,” ujarnya.
Pelunasan Bipih tahap pertama telah dibuka sejak 10 November 2026 dan dijadwalkan berakhir 10 Desember 2026. Sementara pelunasan tahap kedua direncanakan berlangsung pada 16–31 Desember 2026 untuk mengisi sisa kuota dengan kategori dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Adapun kuota haji reguler Indonesia pada 2027 mencapai 203.320 jemaah. Besarnya kuota tersebut membuat proses verifikasi dan pelunasan menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan pemerintah sebelum memasuki tahapan persiapan keberangkatan.
Ian juga menekankan pentingnya ketelitian petugas dalam memeriksa identitas dan dokumen calon jemaah. Kesalahan data, menurut dia, dapat berdampak pada terhambatnya proses keberangkatan hingga penerbitan visa.
“Identitas jamaah adalah nyawa keberangkatan mereka,” tegasnya.
Dia meminta seluruh jajaran Kemenhaj menerapkan prinsip zero error dalam pelayanan. Lima nilai kerja, yakni Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama, juga harus menjadi pedoman dalam mempercepat penyelesaian pelunasan h
- Penulis: Muhammad Fadli
- Editor: Fitriani Heli
