Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » Travel Umrah Ramai-ramai Tolak Skema Dana 75:25 Kemenhaj, Ini Masalahnya

Travel Umrah Ramai-ramai Tolak Skema Dana 75:25 Kemenhaj, Ini Masalahnya

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • visibility 6
  • print Cetak

HAMRANEWS.ID – Rencana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan mekanisme penahanan dana jemaah umrah dengan skema pencairan 75 persen setelah keberangkatan dan 25 persen setelah kepulangan menuai penolakan dari kalangan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kebijakan yang dirancang melalui mekanisme rekening penampungan atau escrow account tersebut dinilai berpotensi membebani penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), terutama perusahaan berskala kecil dan menengah.

Sejumlah asosiasi menilai skema tersebut belum mempertimbangkan karakteristik bisnis perjalanan umrah yang mengharuskan penyelenggara membayar berbagai komponen layanan jauh sebelum jemaah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Penolakan secara tegas disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Melalui Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, asosiasi tersebut mempertanyakan bagaimana penyelenggara dapat membayar tiket pesawat, hotel, transportasi, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan jemaah di Arab Saudi apabila dana yang disetorkan calon jemaah belum dapat dicairkan.

Dalam skema yang direncanakan pemerintah, 75 persen dana jemaah baru dapat dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Sementara 25 persen sisanya baru bisa dicairkan setelah jemaah kembali ke Tanah Air.

Menurut Zaky, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dilunasi sebelum hari keberangkatan.

Apabila dana jemaah sepenuhnya tertahan di rekening penampungan, perusahaan harus menyiapkan modal kerja dalam jumlah besar untuk menalangi seluruh kebutuhan operasional.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu arus kas perusahaan, meningkatkan biaya operasional, bahkan berpotensi membuat harga paket umrah semakin mahal.

AMPHURI menilai kebijakan perlindungan dana jemaah seharusnya tidak mengorbankan keberlangsungan usaha penyelenggara perjalanan ibadah.

Asosiasi ini mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan tetap dapat dicairkan sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung kepada maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia transportasi.

Pencairan tersebut dapat dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat diaudit pemerintah.

AMPHURI juga mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Travel yang memiliki rekam jejak baik dan memenuhi ketentuan diberikan kemudahan, sementara penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas.

ASTAGATRA RI Ikut Menolak

Penolakan terhadap skema pencairan dana 75:25 juga disampaikan Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji Republik Indonesia (ASTAGATRA RI).

Ketua Umum ASTAGATRA RI, Rizky Sembada, menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah memperkuat perlindungan dana jemaah. Namun, mekanisme yang dirancang Kemenhaj dinilai perlu dikaji lebih mendalam.

ASTAGATRA RI mengidentifikasi sedikitnya empat potensi persoalan apabila skema tersebut diterapkan.

Pertama, meningkatnya beban modal kerja bagi perusahaan kecil yang sedang tumbuh dan berkembang. Penahanan dana berpotensi membuat perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional.

Kedua, terhambatnya pembayaran tiket pesawat, akomodasi hotel, serta layanan perjalanan lainnya di Arab Saudi.

Ketiga, ketidaksesuaian waktu pencairan dana dengan jadwal pembayaran kepada vendor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyelenggara maupun mengganggu pelayanan kepada jemaah.

Keempat, dampak terhadap ekosistem industri perjalanan haji dan umrah secara lebih luas. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan modal kerja dikhawatirkan mengalami kesulitan hingga menghentikan operasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap lapangan pekerjaan.

ASTAGATRA RI mengajak seluruh asosiasi penyelenggara haji dan umrah, PPIU, serta PIHK menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah.

Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menindak perusahaan yang melanggar aturan. Namun, regulasi bagi penyelenggara yang menjalankan usaha sesuai ketentuan juga diharapkan tidak semakin dipersulit.

Ini Alasan Kemenhaj Menahan Dana Jemaah

Di sisi lain, Kemenhaj memiliki pertimbangan tersendiri dalam merancang kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menjelaskan mekanisme rekening penampungan diperlukan karena selama ini dana yang disetorkan calon jemaah berada sepenuhnya dalam penguasaan PPIU.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan dana jemaah untuk kepentingan di luar operasional umrah.

Bahkan, dana yang disetorkan calon jemaah berpotensi digunakan untuk membayar layanan jemaah yang mendaftar sebelumnya, investasi, hingga kepentingan pribadi.

Melalui skema escrow account, pemerintah ingin memastikan dana calon jemaah terlindungi dan tidak digunakan secara sembarangan.

Dengan mekanisme pencairan bertahap, 75 persen dana baru dilepaskan setelah jemaah tiba di Arab Saudi, sedangkan 25 persen sisanya setelah jemaah kembali ke Indonesia.

Kemenhaj menilai skema tersebut dapat memberikan perlindungan apabila jemaah gagal diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau mengalami persoalan terkait tiket kepulangan.

Pemerintah juga menginginkan penyelenggara umrah memiliki ketahanan modal kerja yang memadai sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada setoran calon jemaah untuk membiayai operasional perusahaan.

Menunggu Titik Temu Pemerintah dan Asosiasi

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan asosiasi memperlihatkan adanya dua kepentingan besar yang perlu dipertemukan dalam pengelolaan dana perjalanan umrah.

Di satu sisi, perlindungan dana jemaah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan setoran, dan kasus penelantaran jemaah.

Namun di sisi lain, penyelenggara perjalanan ibadah juga membutuhkan fleksibilitas pembiayaan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada maskapai, hotel, dan mitra layanan di Arab Saudi.

AMPHURI mengingatkan bahwa pengaturan rekening penampungan biaya umrah sebenarnya telah memiliki landasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021.

Karena itu, persoalan yang perlu diperkuat menurut asosiasi tersebut adalah pengawasan terhadap penggunaan dana, bukan semata-mata membatasi waktu pencairannya.

Hingga munculnya perdebatan ini, skema 75:25 masih merupakan rancangan kebijakan yang tengah disiapkan Kemenhaj, sehingga ruang pembahasan dan penyempurnaan bersama para pemangku kepentingan masih terbuka.

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan mekanisme yang tidak hanya menjamin keamanan uang calon jemaah, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri perjalanan umrah nasional.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPKH Siap Patuhi Fatwa MUI: Dana Setoran Awal Haji Tak Lagi untuk Biaya Jemaah Lain

    BPKH Siap Patuhi Fatwa MUI: Dana Setoran Awal Haji Tak Lagi untuk Biaya Jemaah Lain

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 477
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk mematuhi fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal biaya haji calon jemaah untuk membiayai jemaah lain. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya keputusan Komisi Fatwa MUI dan siap mengimplementasikannya sesuai dengan prinsip syariah. “Kami sepakat […]

    Bagikan Berita:
  • Cerita Abdullah bin Mubarak dan Haji sebagai Atap Bangunan Keislaman

    Cerita Abdullah bin Mubarak dan Haji sebagai Atap Bangunan Keislaman

    • calendar_month Rabu, 27 Mei 2026
    • account_circle Imam Dzulkifli
    • visibility 251
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Bulan Zulhijah bukan sekadar bulan penutup dalam kalender Hijriah, melainkan puncak dari perjalanan spiritual seorang Muslim. Bersama bulan Syawal dan Zulkaidah, Zulhijah termasuk dalam asyhur maklumat atau bulan-bulan yang ditentukan untuk ibadah haji. Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., MA, dalam tausiah terkait Bulan Zulhijjah di Kantor Travel Haji dan Umrah Tazkiyah Tour, […]

    Bagikan Berita:
  • Sudah Lebih dari 6.333 Jemaah Haji Indonesia Bertolak ke Tanah Air

    Sudah Lebih dari 6.333 Jemaah Haji Indonesia Bertolak ke Tanah Air

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 254
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama telah dimulai secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, mengatakan berdasarkan data 1 Juni 2026 pukul 24.00 WIB, sebanyak 16 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Air. Jumlah tersebut terdiri atas 6.333 jemaah dan 64 petugas, sehingga total kepulangan hari […]

    Bagikan Berita:
  • Chiki Fawzi Dicoret dari Petugas Haji karena Perintah ‘Atasan’? Padahal Sudah Ikut Bimtek

    Chiki Fawzi Dicoret dari Petugas Haji karena Perintah ‘Atasan’? Padahal Sudah Ikut Bimtek

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 409
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Influencer Marsha Chikita Fawzi dicoret dari daftar petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Lewat akun instagramnya, Chiki mengaku pencopotan dirinya itu atas alasan yang kurang dia pahami, yakni atas perintah atasan. Chiki mengungkapkan, dirinya dicopot sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026. Lewat Instagram resminya, influencer yang dikenal vokal menyuarakan isu […]

    Bagikan Berita:
  • Pendaftar Haji Sulsel hingga 14 Februari 2012 Diminta Segera Lapor ke Kantor Kemenhaj di Daerahnya

    Pendaftar Haji Sulsel hingga 14 Februari 2012 Diminta Segera Lapor ke Kantor Kemenhaj di Daerahnya

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 159
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji (Kemenhaj) Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji paling terakhir 14 Februari 2012 agar segera melapor ke Kantor Kementerian Haji atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari persiapan pemberangkatan calon jemaah haji yang masuk dalam proyeksi keberangkatan musim haji 2017. […]

    Bagikan Berita:
  • Pemerintah Harus Pastikan Uang Jemaah Tidak Hangus Jika Opsi Pembatalan Haji 2026 Dipilih

    Pemerintah Harus Pastikan Uang Jemaah Tidak Hangus Jika Opsi Pembatalan Haji 2026 Dipilih

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 381
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menegaskan pemerintah harus memastikan dana jemaah tetap aman dan tidak hangus apabila Indonesia terpaksa memilih opsi pembatalan keberangkatan haji tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dikhawatirkan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji. Lisda menyebut eskalasi konflik yang melibatkan beberapa negara […]

    Bagikan Berita:
expand_less