Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Antrean Haji Indonesia Tembus 5,5 Juta Orang, Tanda Daya Beli Umat yang Tinggi

Antrean Haji Indonesia Tembus 5,5 Juta Orang, Tanda Daya Beli Umat yang Tinggi

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
  • visibility 564
  • print Cetak

JAKARTA – Calon jamaah haji asal Indonesia yang antre untuk berangkat terus melonjak drastis dari tahun ke tahun. Data terbaru menunjukkan lebih dari 5,5 juta warga Indonesia saat ini sedang menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci, sementara kuota nasional hanya sekitar 220 ribu orang per tahun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyebut fenomena ini bukan semata soal keterbatasan kuota, tapi juga bukti meningkatnya kemampuan ekonomi dan religiusitas umat Islam Indonesia.

“Tahun ini per sekarang ya, masyarakat Indonesia yang mengantre haji itu jumlahnya 5,5 juta orang. Setiap tahun kita hanya mendapatkan 220 ribu kuota haji,” ujar Fadlul dalam talkshow Hijrah dan Hikmah Haji: Meraih Ketentraman Hidup dan Kuat Finansial di arena ISEF 2025, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dengan jumlah antrean sebesar itu, Fadlul menjelaskan bahwa rata-rata masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia kini mencapai 27 hingga 30 tahun.

“Bisa dibayangkan, kalau 5,5 juta dibagi dengan 200 ribuan saja, itu berarti orang rata-rata di Indonesia ini menunggu sekitar 27-30 tahun untuk berangkat haji,” tambahnya.

Namun bagi Fadlul, angka fantastis ini tidak melulu menunjukkan masalah. Ia justru melihatnya sebagai tanda kemajuan. “Apakah itu berkah ataukah itu menjadi beban bagi bangsa ini? Kalau saya ada jawabannya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa bangsa ini sudah dimampukan untuk menyetor 25 juta sebagai setoran awal haji,” ujarnya.

Bukti Daya Beli Umat yang Meningkat

Menurut Fadlul, kemampuan jutaan umat Islam untuk menyetor dana awal sebesar Rp25 juta menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik.

“Jadi yang pertama, bangsa ini dimampukan untuk menyetor 25 juta. Artinya, ini kalau membahas ekonominya ya, GDP per kapita kita ini memang sudah membaik sehingga orang untuk mendaftar 25 juta, mereka nggak ada masalah,” katanya.

Ia pun mengingatkan, situasi dulu jauh berbeda. “Sebelumnya, bapak, ibu ada duit, daftar, tahun depan berangkat,” kenangnya, menggambarkan kondisi sebelum 2017 ketika antrean haji nyaris tidak ada.

Lonjakan tajam terjadi setelah BPKH resmi berdiri pada 2018. “Sejak BPKH didirikan, itu berbondong-bondong, masyarakat Indonesia menyetorkan 25 juta sehingga terbentuklah antrean yang sampai dengan 30 tahun itu,” jelasnya.

Niat Spiritual yang Menguat

Di balik angka dan data, Fadlul juga menyoroti sisi spiritualitas masyarakat yang terus meningkat. Bagi dia, fenomena ini menunjukkan betapa ibadah haji kini telah menjadi cita-cita hidup bagi banyak umat Muslim di Indonesia.

“Tapi, ini yang lebih luar biasa lagi adalah bangsa ini sudah diberikan hidayah untuk menganggap haji itu menjadikan sebagai cita-cita mereka. Coba dibayangkan, kalau orang sudah mau daftar haji, pasti di dalam hatinya sudah ada kelurusan niat, kemudian dari sisi spiritualnya, itu berarti sudah memang layak,” ungkapnya.

Menurutnya, data antrean haji bukan sekadar statistik, tapi potret keseimbangan antara kemajuan material dan kematangan spiritual umat Islam di Tanah Air.

“Jadi artinya dua hal ini, dari sisi material dan dari sisi kerohanian, bangsa ini justru semakin lama, semakin baik. Nah, itulah representasi dari 27 sampai 30 tahun menunggu itu tadi,” pungkasnya.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejanggalan Dalam Kasus Haji, BPK Tidak Berwenang Memeriksa PIHK

    Kejanggalan Dalam Kasus Haji, BPK Tidak Berwenang Memeriksa PIHK

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 403
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Muzakir menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan memeriksa keuangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), termasuk dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Hal itu disampaikan Muzakir saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Nasional Haji Indonesia yang digelar Semangat Advokasi […]

    Bagikan Berita:
  • Terungkap, Masalah Keterlambatan PK Haji Khusus adalah Input Data BPJS Kesehatan

    Terungkap, Masalah Keterlambatan PK Haji Khusus adalah Input Data BPJS Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 417
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Asbab keterlambatan Pengembalian Keuangan (PK) jemaah Haji Khusus diungkap pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) mengungkap bahwa hambatan utama selama ini bersumber dari proses verifikasi dan input data kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Jumat (23/1/2026), Kemenhaj menjelaskan bahwa tahapan verifikasi BPJS Kesehatan menjadi titik krusial yang […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Arab Saudi  Bagian dari Seleksi, Tak Ada Perlakuan Istimewa

    Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Arab Saudi Bagian dari Seleksi, Tak Ada Perlakuan Istimewa

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 385
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah menegaskan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi adalah bagian dari seleksi. Hal ini menanggapi isu terkait adanya petugas haji yang diberhentikan padahal sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Kolonel (Purn) Muftiono, Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi, mengungkapnan bahwa seluruh peserta diklat sejak […]

    Bagikan Berita:
  • Empat Poin Penting dari Arab Saudi untuk Perbaikan Haji Indonesia 2025

    Empat Poin Penting dari Arab Saudi untuk Perbaikan Haji Indonesia 2025

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 775
    • 0Komentar

    SAUDI – Arab Saudi menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Indonesia terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam forum evaluasi resmi yang digelar di Jeddah, Arab Saudi menyoroti beberapa aspek teknis dan manajerial, serta menyampaikan kemungkinan penyesuaian kuota haji Indonesia pada musim haji berikutnya. Pertemuan tersebut mempertemukan Deputi Menteri Haji Arab Saudi dengan Kepala […]

    Bagikan Berita:
  • Gara-gara Haji Ilegal, Indonesia Dapat Peringatan dari Arab Saudi Hingga Bikin Malu

    Gara-gara Haji Ilegal, Indonesia Dapat Peringatan dari Arab Saudi Hingga Bikin Malu

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 511
    • 0Komentar

    JAKARTA – Imbas banyaknya haji ilegal, termasuk aktivitas berhaji ke Arab Saudi tapi menggunakan visa non-haji, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahkan memperingati pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengaku mendapat peringatan tersebut. Ia diperingatkan dalam rapat gara-gara temuan temuan calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Akan Tindaki Travel Tidak Berizin Tapi Berangkatkan Jemaah

    Kemenhaj Akan Tindaki Travel Tidak Berizin Tapi Berangkatkan Jemaah

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 2
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan akan menindak tegas biro perjalanan atau travel umrah yang memberangkatkan jemaah tanpa mengantongi izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Penegasan ini menyusul temuan Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatra Barat yang mengidentifikasi lima travel umrah tidak berizin, tetapi tetap memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj […]

    Bagikan Berita:
expand_less