Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Pemerintah Mengklaim Haji 2025 Lebih Baik, Tapi Ramai Kritikan

Pemerintah Mengklaim Haji 2025 Lebih Baik, Tapi Ramai Kritikan

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
  • visibility 408

SAUDI – Pemerintah mendapat kritikan atas kacaunya pelaksanaan haji 2025. Ironisnya, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengklaim pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penggiat Media Sosial, Nadhief Shidqi mengungkapkan kekacauan pelaksanaan haji berlansung sejak di Bandara Jeddah. Menurut dia, Menteri Agama tidak bisa kerja, dan meminta agar DPR jangan tutup mata, media jangan diam.

“Haji 2025 kacau sejak sebelum jamaah diberangkatkan, kacau di bandara Jeddah, kacau di pendorongan Madinah, kacau di penginapan Makkah, kacau di Arafah, dan kini kacau di Muzdalifah.

Hingga pukul 09.30 WAS 10 Dzulhijjah, banyak sekali jamaah masih di Muzdalifah. Ribuan memilih jalan kaki tempuh 7 Km jarak menuju Mina.
Di Mina pun, kekacauan sudah terendus.

Ada satu informasi salah satu maktab hanya menyediakan tenda untuk yang terdaftar murur. Yang terdaftar tanazul, tidak ada tendanya. Lalu jamaah mengontak petugas sektor, dan jawabnya malah disuruh tanazul mandiri. Beberapa hari yang lalu Menag sendiri padahal yang umumkan tanazul dibatalkan,” tulisnya.

Dia juga mengungkapkan, pada hari saat Menag menyampaikan “semua masalah haji 2025 sudah terurai,” keesokan harinya, satu kloter jemaah justru mengalami kondisi tragis: harus diinapkan di 38 hotel berbeda. “Ya, 38 hotel—bukan 3 atau 8. Bayangkan, satu kloter terpencar dalam puluhan titik lokasi, dengan jarak dan sektor yang tak seragam. Ini bukan hanya tantangan logistik yang berat, tapi juga sumber utama kekacauan dan frustrasi bagi jemaah yang seharusnya menjalankan ibadah dalam kondisi tenang,” jelasnya lagi.

Contoh lain yang tak kalah memilukan, kata dia, suatu malam, empat bus penuh jemaah tertahan berjam-jam karena tak ada kejelasan hotel mana yang akan menerima mereka.

Beberapa hari sebelumnya, seorang jemaah dari kloter 96 SUB bahkan meninggal dunia di dalam bus karena tak kunjung bisa turun—akibat antrean panjang, buruknya koordinasi, dan nihilnya kepastian tempat inap.

“Diukur dari parameter apa pun, pelaksanaan haji 2025 ini layak disebut sebagai Haji Gagal. Logistik berantakan. Jemaah terlantar. Kematian karena kelalaian. Dan di tengah semua itu, Menteri Agama justru lebih banyak beretorika, menyampaikan doa dan jargon fikih yang terasa begitu absurd ketika berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Ini bukan tentang kurangnya iman, tapi minimnya kapasitas,” ungkapnya lagi.

Wajar bila Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan kekecewaannya secara terbuka. Ia menyebut manajemen haji tahun ini tak sesuai dengan presentasi meyakinkan yang sebelumnya disampaikan oleh Menag dalam rapat koordinasi.

Nyatanya, harapan akan pelaksanaan haji yang lebih baik justru dibayar dengan ironi yang menyakitkan: jemaah terlantar, tenda di Arafah tak cukup, dan transportasi kacau.

Sungguh, ironi adalah buah musim haji kali ini. Tokoh muda NU, Rumail Abbas, mengungkapkan keheranannya dengan unggahan media yang menyebut haji 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Media liputan6 mengabarkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, setelah itu saya melihat satu unggahan foto Kanda Menag dipayungi ajudannya di Saudi supaya tidak kepanasan, persis di bawah status orang yang sedang haji dan berjalan belasan kilometer karena bus tak kunjung menjemput.

Sama seperti buah, ironi ternyata ada musimnya. Dan buah ironi pagi ini banyak sekali,” tulisnya.

Sementara itu, Ahmad Bisri Dzalieq, tokoh muda NU lainnya, bahkan menyindir dengan keras: “Kalau ada yang bilang haji ini lebih baik dari haji tahun lalu, berarti dia tidak sedang haji, atau sedang ndobol kuro (berbohong terang-terangan)…”

Ironisnya, pemerintah tetap memuji diri. Menteri Nasaruddin Umar, misalnya, mengklaim haji tahun ini lebih baik, karena jumlah kematian menurun dan fasilitas Saudi membaik.

Tapi kematian jemaah akibat kelalaian logistik, koper yang hilang, dan jemaah yang terlantar bukan sekadar statistik. Mereka adalah manusia, keluarga, dan warga negara yang mempercayakan hidupnya kepada negara.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto-foto: Momen Presiden Prabowo Subianto Melakukan Ibadah Umrah saat ke Arab Saudi photo_camera 6

    Foto-foto: Momen Presiden Prabowo Subianto Melakukan Ibadah Umrah saat ke Arab Saudi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 378
    • 0Komentar

    PRESIDEN Prabowo Subianto menunaikan ibadah umrah setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Prabowo menunaikan ibadah umrah bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Setibanya di Masjidil Haram, Presiden turut menyapa para jemaah asal Indonesia yang sedang beribadah di tanah suci. Masjidil Haram, Makkah, Kerajaan Arab Saudi, 2 Juli 2025. Foto: […]

    Bagikan Berita:
  • Petugas Haji Evakuasi 69 Jemaah ke Madinah karena Kondisi Kesehatan Memburuk

    Petugas Haji Evakuasi 69 Jemaah ke Madinah karena Kondisi Kesehatan Memburuk

    • calendar_month Rab, 2 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 304
    • 0Komentar

    SAUDI – Petugas haji Kementerian Agama RI, mengevakuasi sebanyak 69 jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah selama rentang 23 hingga 30 Juni 2025. Evakuasi tersebut dilakukan oleh Tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Makkah akibat kondisi kesehatan para jemaah tersebut memburuk menjelang kepulangan ke Tanah Air. Para jemaah ini merupakan bagian dari […]

    Bagikan Berita:
  • Alasan UU Pengelolaan Haji Perlu Direvisi, BPKH Butuh Dana Cadangan untuk Memitigasi Risiko

    Alasan UU Pengelolaan Haji Perlu Direvisi, BPKH Butuh Dana Cadangan untuk Memitigasi Risiko

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 314
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia (RI) kembali mengaskan perlunya merevisi Undang-undang Pengelolaan Dana Haji. Melalui akun resminya, BPKH RI menyampaikan tiga poin penting tujuan revisi tersebut. “BPKH mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2014 agar pengelolaan dana haji semakin optimal, adaptif, dan mampu memberikan nilai manfaat lebih besar bagi jemaah dan […]

    Bagikan Berita:
  • Jemaah haji sedang rehat di Muzdalifah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan haji.(tazkiyahtour.com)

    Jangan Coba-coba Berhaji Ilegal, Penjagaan Super Ketat, Sanksi Deportasi Hingga Denda Rp448 Juta

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 467
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Melaksanakan ibadah haji menjadi yang ditunggu-tunggu banyak umat muslim di dunia. Namun, di balik semangat yang besar untuk melaksanakan ibadah mulia ini, ada oknum yang memanfaatkannya untuk menjalankan bisnis yang dilarang. Praktik haji ilegal ditawarkan untuk memfasilitasi keinginan warga berhaji dengan cepat, di tengah daftar tunggu yang makin panjang. Para calon jemaah yang […]

    Bagikan Berita:
  • Heboh Unggahan Non-muslim Tawaf di Masjidilharam, Ini Dasar dan Alasan Larangan Keras Masuk di Tanah Suci

    Heboh Unggahan Non-muslim Tawaf di Masjidilharam, Ini Dasar dan Alasan Larangan Keras Masuk di Tanah Suci

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 412
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Warga non-muslim, menurut syariat dan aturan Pemerintah Arab Saudi dilarang keras memasuki Tanah Suci, atau dua kota suci: Mekkah dan Madinah. Karena itu, sebuah unggahan baru-baru ini menuai kecaman ribuan komentar dari warganet, karena menunjukkan aksi seorang warga Non-Muslim masuk ke Kawasan Masjidilharam dan ikut tawaf. Sebagian menilai tindakan itu sebagai bentuk ketidaktahuan, […]

    Bagikan Berita:
  • Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar

    75 Tahun Penyelenggaraan Haji di Bawah Kemenag, Nasaruddin Paparkan Poin Percepatan Transisi ke BPH

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 291
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sekitar 75 tahun lamanya penyelenggaraan haji di bawah kendali Kementerian Agama. Kini tiba saatnya Kemenag (Kementerian Agama) menyerahkan mandat tersebut kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) sesuai Peraturan Presiden No 154 tahun 2024. Dalam rentang panjang itu, dinamika dan tantangan senantiasa hadir setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Hal yang patut disyukuri adalah setiap dinamika […]

    Bagikan Berita:
expand_less