Kemenhaj Tancap Gas Siapkan Haji 2027, Fokus Atasi Kepadatan Mina dan Layanan Lansia

HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan merumuskan empat strategi prioritas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji 2026.

Perbaikan difokuskan pada persoalan yang menjadi sorotan selama musim haji, mulai dari kepadatan di Mina, peningkatan layanan bagi jemaah lansia, hingga transformasi pengawasan berbasis digital.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan haji tahun depan.

Salah satu fokus utama adalah mengurangi kepadatan jemaah di Mina melalui optimalisasi program tanazul atau pemindahan sebagian jemaah. Kemenhaj juga akan menerapkan standardisasi hotel, memperbaiki layanan transportasi udara dan darat yang lebih ramah bagi lansia serta penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat pemeriksaan kesehatan (istitaah) sebelum keberangkatan.

Di sektor pembinaan jemaah, pemerintah akan meningkatkan frekuensi manasik menjadi delapan kali dengan kurikulum yang diperbarui. Pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga diperketat guna mencegah penyimpangan, disertai validasi data badal haji secara real time. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) ke depan akan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk pembentukan Daerah Kerja (Daker) khusus Armuzna.

Tak hanya berfokus pada pelayanan, Kemenhaj juga ingin menjadikan penyelenggaraan haji sebagai penggerak ekonomi nasional. Strateginya meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi jemaah di Arab Saudi, pemanfaatan penerbangan kosong (MT5) untuk mendukung logistik, pengembangan platform digital bagi pelaku UMKM, hingga optimalisasi pemanfaatan asrama haji sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, pada aspek tata kelola, Kemenhaj akan membangun Integrated Haji Control System dan Command Center Operasional Haji sebagai pusat pengawasan berbasis data. Sistem ini akan didukung mekanisme pengawasan berbasis risiko, penerapan standar layanan (SLA) dan indikator kinerja (KPI) bagi penyedia layanan di Arab Saudi, serta penyempurnaan regulasi pengelolaan dam.

Menurut Teguh, seluruh rekomendasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj untuk menghadirkan layanan haji yang lebih humanis, profesional, dan adaptif. Hasil evaluasi Rakernas akan segera diterjemahkan menjadi kebijakan operasional sebagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.