Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Arab Saudi Benarkan Larangan Ambil Gambar di Masjidilharam Mulai Tahun 2026

Arab Saudi Benarkan Larangan Ambil Gambar di Masjidilharam Mulai Tahun 2026

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Sab, 27 Des 2025
  • visibility 104

HAMRANEWS – Pemerintah Saudi mengonfirmasi kebijakan baru yang melarang seluruh bentuk pengambilan gambar di dalam Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Keputusan ini menandai perubahan dari pedoman sebelumnya yang hanya membatasi jenis-jenis pengambilan gambar tertentu.

Aturan baru tersebut berlaku untuk telepon genggam, kamera profesional, serta seluruh perangkat perekam lainnya, dan akan mulai diberlakukan pada musim Haji mendatang, yang berarti efektif mulai 2026.

Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah dilakukan peninjauan terhadap perilaku jemaah dan pergerakan massa di dalam dua masjid suci tersebut.

Para pejabat menyatakan bahwa aktivitas pengambilan foto di area salat kerap menyebabkan perlambatan saat jam-jam padat, menciptakan kepadatan di titik-titik ibadah utama, serta memicu perselisihan ketika individu merasa privasinya dilanggar. Menurut kementerian, larangan ini diperlukan untuk menjaga kelancaran arus jemaah pada periode ketika jutaan orang berada di ruang yang terbatas.

Dalam pernyataan resminya, otoritas menyebutkan bahwa larangan ini mencakup seluruh bentuk foto statis maupun konten video. Aparat keamanan di dalam masjid juga telah diperintahkan untuk menghentikan siapa pun yang mencoba mengambil gambar.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kementerian ingin seluruh jamaah fokus pada ibadah dan pergerakan, bukan pada aktivitas merekam. Aturan yang sama juga akan diberlakukan di lokasi-lokasi suci lain yang terhubung dengan jalur ibadah Haji.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengingatkan bahwa isu fotografi di dalam masjid suci telah menjadi perdebatan selama beberapa tahun terakhir. Pedoman sebelumnya hanya bersifat imbauan, seperti menghindari swafoto dan pose bergaya selama salat atau tawaf, serta larangan memotret orang lain tanpa izin. Kebijakan baru ini mengubah pendekatan tersebut dengan mengganti imbauan sukarela menjadi larangan penuh yang akan ditegakkan langsung oleh petugas keamanan.

Seorang pejabat Kementerian Haji dan Umrah mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas meningkatnya kekhawatiran dari pengelola lokal maupun delegasi internasional.

“Kementerian telah menerima banyak laporan mengenai gangguan yang berkaitan dengan aktivitas fotografi di area salat, dan kebijakan baru ini dirancang untuk menghilangkan gangguan tersebut secara jelas dan konsisten,” ujar pejabat tersebut.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan ibadah yang lebih fokus, terutama pada periode tersibuk sepanjang tahun.

Selama ini, para jemaah kerap membagikan foto dan video dari masjid suci kepada keluarga di tanah air, dan banyak yang menganggap dokumentasi tersebut sebagai bagian penting dari perjalanan ibadah mereka. Sejumlah biro perjalanan juga menggunakan gambar para jemaah untuk mempromosikan paket perjalanan selanjutnya.

Namun, tim keamanan mencatat bahwa meningkatnya penggunaan perangkat seluler telah membuat semakin banyak orang berhenti, berpose, atau mengangkat ponsel di atas kerumunan saat waktu salat. Perilaku ini dinilai menyebabkan penyumbatan arus di pintu masuk dan area sekitar Ka’bah, serta memicu konflik ketika jemaah merasa direkam tanpa persetujuan.

Seorang perwakilan dari kelompok Haji internasional menyatakan bahwa sebagian jemaah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini.

“Jemaah perlu memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rencana pengelolaan, dan kami akan menyarankan mereka untuk mematuhinya agar pergerakan di dalam masjid tetap lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap delegasi akan memasukkan aturan baru ini dalam pengarahan kepada para jemaah sebelum tiba di Arab Saudi.

Kementerian menegaskan bahwa larangan tersebut akan berlaku sepanjang musim Haji mendatang. Pembaruan lebih lanjut akan disampaikan melalui saluran resmi jika terdapat instruksi tambahan. Aparat keamanan di Makkah dan Madinah telah mulai bersiap untuk tahap penerapan, bekerja sama dengan pengelola masjid guna memastikan aturan ini dipahami oleh seluruh pengunjung.

Langkah ini menunjukkan upaya Arab Saudi untuk menjaga ketertiban dan mengurangi gesekan di lokasi-lokasi yang menerima jumlah jemaah terbanyak di dunia Islam.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mempertanyakan Mens Rea Hingga Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

    Mempertanyakan Mens Rea Hingga Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 58
    • 0Komentar

    DISKUSI ini berangkat dari subuh, bukan dari ruang sidang. Usai salam terakhir, udara masih dingin. Jamaah keluar masjid pelan-pelan. Seorang teman—yang selalu memanggil saya Gus—menyapa sambil menuruni tangga, sandal masih setengah terseret. “Gus, itu kasus kuota haji belum selesai juga ya? Masih soal kerugian negara. Menurut panjenengan gimana?” Pertanyaannya tenang. Tidak bernada membela, tidak pula […]

    Bagikan Berita:
  • Pelunasan Haji Sulsel Tembus 116 Persen, Capaian Tertinggi secara Nasional

    Pelunasan Haji Sulsel Tembus 116 Persen, Capaian Tertinggi secara Nasional

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 61
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam proses pelunasan biaya haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hingga pelunasan tahap pertama dan kedua berakhir, tingkat pelunasan jemaah haji di Sulsel menembus 116 persen, melampaui target kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Capaian tersebut diungkapkan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, […]

    Bagikan Berita:
  • Evaluasi Penerbangan Haji 2025, Ruang Pemeriksaan Tak Steril, Jemaah Tercampur Penumpang Reguler

    Evaluasi Penerbangan Haji 2025, Ruang Pemeriksaan Tak Steril, Jemaah Tercampur Penumpang Reguler

    • calendar_month Sab, 9 Agu 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 182
    • 0Komentar

    SAUDI – Musim haji 2025 resmi berakhir pada Juli lalu dan menyisakan sejumlah evaluasi penting di sektor penerbangan. Evaluasi yang menjadi sorotan tersebut mulai dari keterlambatan jadwal (delay) hingga temuan prosedur pemeriksaan jemaah dan bagasi yang belum sepenuhnya steril, kondisi ini dinilai berpotensi membuka celah penyusupan. Hal itu terungkap setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Arab Saudi  Bagian dari Seleksi, Tak Ada Perlakuan Istimewa

    Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Arab Saudi Bagian dari Seleksi, Tak Ada Perlakuan Istimewa

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 61
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah menegaskan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi adalah bagian dari seleksi. Hal ini menanggapi isu terkait adanya petugas haji yang diberhentikan padahal sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Kolonel (Purn) Muftiono, Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi, mengungkapnan bahwa seluruh peserta diklat sejak […]

    Bagikan Berita:
  • Ada Petugas Haji yang Cuma ‘Nebeng’, BP Haji dan DPR Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025

    Ada Petugas Haji yang Cuma ‘Nebeng’, BP Haji dan DPR Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025

    • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 376
    • 0Komentar

    SAUDI — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 terus menyisakan catatan serius, terbaru adalah terkait keberadaan petugas haji daerah (PHD) yang dinilai banyak yang cuma ‘nebeng’ haji alias cuma fokus ibadah tanpa menjalankan tugas pelayanan terhadap jemaah. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyatakan akan mengevaluasi ketat proses rekrutmen dan pelatihan petugas haji ke depan. “Yang menjadi […]

    Bagikan Berita:
  • Pembelaan Yaqut di Praperadilan: Kuota Haji Terikat dengan Kebijakan Saudi, Ada MoU

    Pembelaan Yaqut di Praperadilan: Kuota Haji Terikat dengan Kebijakan Saudi, Ada MoU

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 14
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan lagi bahwa kebijakan kuota haji 50 persen ke non-reguler yang membuatnya jadi tersangka, adalah kebijakan yang terikat dengan Arab Saudi. Ada MoU terkait itu. Hal itu dia jelaskan saat mengambil langkah ke praperadilan yang diajukannya atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaqut sebelumnya ditetapkan […]

    Bagikan Berita:
expand_less