Ada Petugas Haji yang Cuma ‘Nebeng’, BP Haji dan DPR Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025

SAUDI — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 terus menyisakan catatan serius, terbaru adalah terkait keberadaan petugas haji daerah (PHD) yang dinilai banyak yang cuma ‘nebeng’ haji alias cuma fokus ibadah tanpa menjalankan tugas pelayanan terhadap jemaah.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyatakan akan mengevaluasi ketat proses rekrutmen dan pelatihan petugas haji ke depan.

“Yang menjadi sorotan adalah PHD. Kami masih menemukan mereka yang tidak bekerja secara profesional,” tegas Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu 11 Juni lalu.

Dari hasil evaluasi internal, menurut Dahnil, BP Haji menemukan indikasi sejumlah petugas yang ikut berhaji hanya sebagai penumpang, tanpa benar-benar menjalankan fungsi pelayanan. Temuan ini mencuat di tengah harapan besar publik atas perbaikan manajemen haji Indonesia yang kini mulai beralih ke BP Haji sebagai penyelenggara utama.

“Masih ada petugas yang hanya sekadar ikut berhaji, tanpa melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujar Dahnil.

Hak Jemaah Terbengkalai, Petugas Malah Sibuk Ibadah Pribadi

Sorotan serupa juga disampaikan oleh anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut sebagian petugas justru lebih fokus pada ibadah pribadinya dibanding melayani jemaah, sehingga peran pelayanan banyak yang kosong di lapangan.

“Ada oknum petugas haji yang masih sibuk dengan urusan ibadahnya sendiri, sehingga tidak fokus membantu para jemaah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Selly dikutip dari tempo, Senin 9 Juni 2025.

Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari lemahnya proses pelatihan dan minimnya pengawasan terhadap petugas, terutama menjelang keberangkatan.

“Bimbingan teknisnya terlalu dangkal. Banyak petugas tidak punya pemahaman dasar soal bagaimana memberikan pelayanan haji yang baik,” tegasnya.

Syarikah Baru Tidak Profesional hingga Pembagian Kloter Secara Acak

Selain lemahnya kinerja petugas, Selly juga menyoroti kekacauan sistem layanan akibat perubahan mendadak dalam kebijakan haji tahun ini. Sistem penyelenggaraan yang sebelumnya terpusat pada satu syarikah kini dipecah menjadi delapan, banyak di antaranya belum berpengalaman.

“Mayoritas syarikah yang ditunjuk masih baru. Hanya tiga dari delapan yang terbukti punya pengalaman. Akibatnya jemaah jadi korban dari perencanaan yang kurang matang,” tambahnya.

Ia menyebut pembagian kloter secara acak demi mengejar penerbitan visa memperparah koordinasi di lapangan, termasuk dalam distribusi layanan dan akomodasi.

Pengamat haji Mustolih Siradj menilai permasalahan ini bukan hanya soal syarikah atau petugas di lapangan, tapi kegagalan sistemik dari tahun ke tahun karena tidak ada pembelajaran dari kesalahan sebelumnya.

“Pemerintah tidak bisa terus-menerus menyalahkan syarikah. Masalahnya ada pada penyelenggara yang tidak belajar. Ini penyakit tahunan,” kritik Mustolih.

Ia menilai, jika proses rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan tidak dibenahi dari hulunya, maka masalah yang sama akan terus terulang, bahkan ketika BP Haji mulai mengambil alih penuh penyelenggaraan ibadah haji.

Seleksi dan Pelatihan Harus Diperketat

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Dahnil menegaskan bahwa BP Haji berkomitmen memperbaiki sistem ke depan. Proses seleksi akan diperketat, dan pelatihan ditingkatkan untuk memastikan petugas memiliki kompetensi dan integritas.

“Kami ingin memastikan ke depan, yang berangkat sebagai petugas benar-benar mereka yang mau bekerja untuk melayani jemaah, bukan sekadar ingin berhaji gratis,” pungkas Dahnil.

Dengan jumlah jemaah Indonesia yang terbesar di dunia dan tantangan logistik yang kian kompleks, reformasi dalam penanganan petugas haji dinilai menjadi syarat mutlak demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.