BP Haji Tegaskan Lagi Adanya Praktik Kartel Dalam Penyelenggaraan Haji, Akan Diberantas
- account_circle REDAKSI
- calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
- visibility 537
- print Cetak
JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut adanya praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menegaskan hal tersebut bukan lagi dugaan, tapi sudah menjadi laporan resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Banyak kartel-kartel bermain dalam penyelenggaraan haji, sudah kami laporkan kepada Presiden,” ujar Gus Irfan di Yogyakarta, Minggu 20 Juli 2025
Menurut Irfan, Presiden Prabowo menginginkan agar penyelenggaraan haji ke depan benar-benar berpihak kepada umat, bukan kepada oknum atau kelompok tertentu. Perubahan besar pun tengah dipersiapkan: mulai tahun 2026, tugas pengelolaan ibadah haji secara penuh akan dialihkan dari Kementerian Agama RI ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
“Presiden ingin ke depan pengelolaan penyelenggaraan haji benar-benar diutamakan untuk kepentingan umat. Tidak boleh lagi ada kartel dan oknum yang bermain,” tegasnya.
Gus Irfan juga menyoroti praktik penyelewengan lain di lapangan, termasuk soal tarif manasik yang tidak sesuai aturan.
“Sudah ditetapkan batas biaya atas yang boleh dibebankan ke jemaah haji adalah Rp 3.500.000, tapi dalam praktiknya ada KBIH yang menarik lebih dari batas biaya atas tersebut,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa BP Haji ingin memastikan penyelenggaraan ibadah haji berlangsung secara transparan dan akuntabel. Catatan kelam masa lalu terkait regulasi, tata kelola, maupun penyalahgunaan sistem oleh oknum tidak boleh terulang kembali.
“Kami tak ingin semua itu terjadi lagi, kami akan serius melayani jemaah haji,” tegas Gus Irfan.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya juga menyinggung soal keberadaan kartel dalam pengelolaan haji. Bahkan, menurut Dahnil, kartel tersebut tidak hanya bermain di dalam negeri, tapi juga terhubung dengan jaringan luar negeri.
“Memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan,” kata Dahnil saat melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang pada 26 Mei 2025 lalu.
- Penulis: REDAKSI
