Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » Kasus Penipuan Umrah, Warga Maros Ramai-ramai Lapor ke Polrestabes Makassar

Kasus Penipuan Umrah, Warga Maros Ramai-ramai Lapor ke Polrestabes Makassar

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
  • visibility 267

MAKASSAR – Penipuan dan pemerasan berkedok perjalanan ibadah umrah terjadi di Sulawesi Selatan. Kali ini, sejumlah warga asal Mallawa, Kabupaten Maros, termasuk di antaranya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS), melaporkan sebuah biro perjalanan umrah di Kota Makassar ke Polrestabes Makassar karena diduga melakukan penipuan.

Mereka mendatangi kantor Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Senin (4/8/2025), untuk melaporkan dugaan penipuan dan pemerasan yang mereka alami.

Rohani (55), salah satu korban, mengungkapkan bahwa 12 anggota keluarganya ikut menjadi korban dalam kasus ini. Ia mengaku ditipu dan diperas, bahkan dokumen penting seperti paspor ditahan tanpa kejelasan.

“Tidak seharusnya pihak travel menahan paspor kami. Itu bukan hak mereka,” tegas Rohani kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Rohani menyebut pemilik travel awalnya mengaku bernama AI, namun belakangan diketahui nama aslinya adalah NU.

Ironisnya, Rohani dan keluarga telah menyerahkan dokumen berupa pasport dan belum dikembalikan.

Tak hanya itu, paspor jemaah disebut hanya akan dikembalikan jika membayar “tebusan” sebesar Rp5 juta per orang.

Padahal, sebelumnya mereka dijanjikan cukup membayar Rp5 juta untuk keberangkatan awal, sementara sisa Rp30 juta bisa dicicil atau dibayar sebagian tunai.

“Setelah sebagian jemaah melunasi, malah makin susah dihubungi. Komunikasi jadi berbelit. Bahkan saat mau pelunasan, tiba-tiba diarahkan ke pihak bank tanpa pernah dibahas sebelumnya. Kami kira sudah beres,” keluhnya.

Upaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan pun gagal. Janji-janji manis dari pihak travel tak pernah ditepati.

“Kami dijanji bisa ambil paspor tanggal 9 Juli, tapi saat datang ke kantor, ternyata tutup. Katanya keluar daerah, HP-nya juga tidak aktif. Padahal, zaman sekarang jarang sekali HP benar-benar mati,” ujar Rohani geram.

Bahkan, korban sempat mendapat tekanan dari pihak travel. Mereka diancam bahwa paspor sudah didaftarkan untuk penerbangan, tapi saat diminta bukti tiket, tak satu pun ditunjukkan. Ancaman lain menyangkut jarak hotel di Tanah Suci, dengan dalih: siapa cepat bayar, akan tinggal lebih dekat dengan Masjidil Haram.

“Yang bayar lambat, katanya hotelnya jauh. Ini tidak adil. Kalau seperti ini, buat apa lanjut?” kata Rohani dengan nada kecewa.

Menurutnya, pihak travel sempat menuntut pelunasan hingga Rp42 juta agar paspor bisa dikembalikan. Ia mempertanyakan logika tuntutan itu.

“Paspor kami seolah mau disalahgunakan. Kalau kami mau ke luar negeri, itu hak kami. Kecuali memang mau disalahgunakan,” cetusnya.

Biaya vaksinasi pun jadi sorotan. Jemaah diwajibkan membayar dengan tarif yang dinilai tidak wajar—Rp450 ribu untuk vaksin pertama dan Rp350 ribu untuk yang kedua—padahal di luar hanya berkisar Rp200 ribu.

Total kerugian keluarganya mencapai puluhan juta rupiah, termasuk uang muka Rp18 juta dan biaya vaksin sekitar Rp850 ribu per orang.

Janji manis travel soal bonus keberangkatan gratis juga ternyata omong kosong. “Katanya, kalau bawa 10 orang, 1 orang gratis. Saya ajak 20 orang supaya kakak saya bisa gratis. Tapi malah diminta bayar Rp10 juta lagi,” ungkapnya sedih.

Pukulan paling menyakitkan bagi Rohani adalah kenyataan bahwa yang memperkenalkannya ke travel ini adalah tantenya sendiri.

“Kami percaya karena keluarga. Tapi malah dikhianati. Saya sudah laporkan tiga orang—tante saya dan dua orang dari pihak travel,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut di bagian Satreskrim.

“Baru mau saya cek di atas (Satreskrim),” ujar Wahiduddin singkat.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Perintahkan Perbanyak Petugas Haji dari Unsur TNI-Polri

    Prabowo Perintahkan Perbanyak Petugas Haji dari Unsur TNI-Polri

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 178
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah untuk menambah jumlah petugas haji dari TNI-Polri. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan untuk jemaah yang selalu diisi banyak lansia. “Kita akan tambah (dari TNI-Polri), supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan […]

    Bagikan Berita:
  • Syarat Mendapat ‘Kartu Hijau’ dari Arab Saudi, Cara untuk Tinggal dan Bekerja Layaknya Warga Tanah Suci

    Syarat Mendapat ‘Kartu Hijau’ dari Arab Saudi, Cara untuk Tinggal dan Bekerja Layaknya Warga Tanah Suci

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 456
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pemerintah Arab Saudi telH secara resmi meluncurkan Program Izin Tinggal Premium (Premium Residency Program) yang juga dikenal dengan sebutan “Saudi Green Card.” Inisiatif tersebut menjadi terobosan besar yang memungkinkan warga asing yang memenuhi syarat untuk tinggal, bekerja, memiliki properti, dan berinvestasi di Kerajaan Arab Saudi tanpa memerlukan sponsor lokal (kafil). Langkah tersebut merupakan […]

    Bagikan Berita:
  • Arab Saudi Tangguhkan Izin Travel Umrah karena Melanggar Kontrak dengan Jemaah

    Arab Saudi Tangguhkan Izin Travel Umrah karena Melanggar Kontrak dengan Jemaah

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 175
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan izin operasional terhadap sebuah perusahaan Umrah beserta agen asingnya setelah terbukti melakukan pelanggaran layanan terhadap jemaah. Dalam laporan Saudi Gazette, kementerian menyatakan bahwa jika perusahaan tersebut gagal menyediakan akomodasi bagi jemaah sebagaimana tercantum dalam program kontrak yang telah disetujui, maka dianggap melanggar […]

    Bagikan Berita:
  • Jadwal Pendaftaran Petugas Haji Per Provinsi dan Syarat-syarat yang Wajib Dipenuhi

    Jadwal Pendaftaran Petugas Haji Per Provinsi dan Syarat-syarat yang Wajib Dipenuhi

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 232
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan segera membuka pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M. Seleksi ini dibuka secara serentak di Kantor Kemenhaj Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi seluruh Indonesia. Seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pendaftaran PPIH ini gratis tanpa dipungut […]

    Bagikan Berita:
  • Puncak Ibadah Haji Besok, Begini Skema Mobilisasi Jemaah di Armuzna

    Puncak Ibadah Haji Besok, Begini Skema Mobilisasi Jemaah di Armuzna

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Imam Dzulkifli
    • visibility 265
    • 0Komentar

    SAUDI – Puncak haji bakal berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat konsolidasi data serta menyusun skema untuk memastikan seluruh jemaah diberangkatkan ke Arafah. “Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke […]

    Bagikan Berita:
  • Banyak Jemaah Haji Berpotensi Gagal Berangkat karena Masalah Kesehatan, DPR Minta Antisipasi Cepat

    Banyak Jemaah Haji Berpotensi Gagal Berangkat karena Masalah Kesehatan, DPR Minta Antisipasi Cepat

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 247
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji 2026. Sebanyak 11 jenis penyakit dinyatakan dapat menggugurkan izin keberangkatan, karena dinilai tidak layak untuk menjalani puncak haji di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina) yang butuh kondisi fisik prima. Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi problem tersebut melalui koordinasi […]

    Bagikan Berita:
expand_less