Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Multi Syarikah Tetap Layak Diterapkan Tahun Depan, Wamenag: Pembagiannya Per Emberkasih

Multi Syarikah Tetap Layak Diterapkan Tahun Depan, Wamenag: Pembagiannya Per Emberkasih

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
  • visibility 417
  • print Cetak

JAKARTA – Wakil Menteri Agama RI, Romo HR Muhammad Syafi’i, menilai sistem multi syarikah dalam layanan jamaah haji tetap layak dipertahankan, namun sebaiknya ditata ulang secara menyeluruh agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli.

Sistem ini akan tetap dijalankan, tetapi harus dengan desain yang lebih rapi dan terukur,” tegas Wamenag saat menghadiri Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa 29 Juli 2025 lalu.

Menurut Syafi’i, konsep multi syarikah sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendistribusikan pelayanan secara merata sekaligus mendorong persaingan sehat.

Akan tetapi, praktik di lapangan selama ini masih terganjal masalah koordinasi dan teknis.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembagian syarikah berdasarkan embarkasi.

“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, koordinasi akan jauh lebih mudah. Kalau kuotanya kurang, baru ditambah syarikah lain. Dengan begitu, kebutuhan tenda di Arafah bisa dipetakan sejak awal, menghindari kekacauan,” jelasnya.

Wamenag juga mendorong Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja setiap syarikah. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi acuan dalam menentukan mitra layanan haji pada musim-musim berikutnya.

“Pelayanan jamaah tidak boleh terganggu hanya karena koordinasi yang lemah. Negara wajib memastikan setiap syarikah yang terlibat benar-benar layak dan memenuhi standar,” tegasnya.

Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung 28–31 Juli 2025 ini diikuti oleh 450 peserta, melibatkan BP Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Dubes RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad. Forum ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi perbaikan layanan haji tahun depan.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • HIMPUH Imbau PIHK Realistis Soal Haji Furodah dan Selesaikan Administrasi dengan Jemaah

    HIMPUH Imbau PIHK Realistis Soal Haji Furodah dan Selesaikan Administrasi dengan Jemaah

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 377
    • 0Komentar

    JAKARTA – Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi pelik penerbitan visa haji furoda tahun 1446 H/2025 M yang tengah dihadapi sebagian besar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). HIMPUH menegaskan, baik haji furoda maupun haji mujamalah tidak memiliki alokasi kuota yang pasti, sebagaimana haji reguler dan khusus. Jumlah dan pembagian kuota haji […]

    Bagikan Berita:
  • Ini Orang Pertama di Indonesia  yang Berangkat Haji

    Ini Orang Pertama di Indonesia yang Berangkat Haji

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Imam Dzulkifli
    • visibility 205
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Sejarah mencatat, orang pertama dari Nusantara yang menunaikan ibadah haji ternyata bukan berasal dari kalangan ulama. Sosok tersebut justru seorang bangsawan sekaligus saudagar dari tanah Sunda yang hidup pada masa kerajaan. Kisah ini menjadi bagian penting dalam jejak awal perjalanan haji masyarakat Indonesia ke Tanah Suci. Mengacu pada sejumlah sumber sejarah, tokoh yang disebut […]

    Bagikan Berita:
  • Pendaftaran Haji Khusus Dipastikan Tetap Melalui PIHK, Bukan lewat Kemenag

    Pendaftaran Haji Khusus Dipastikan Tetap Melalui PIHK, Bukan lewat Kemenag

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 660
    • 0Komentar

    JAKARTA – Setelah sempat diwacanakan pendaftaran haji khusus tidak lagi melalui PIHK atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kini Kemenag memberi klarifikasi. Asosiasi HIMPUH (Himpunan Penyelengga Umrah dan Haji) memastikan, pendaftaran haji khusus tetap melalui PIHK. Kemenag sebelumnya menyebutkan adanya rencana usulan untuk mengubah skema pendaftaran haji khusus tersebut. Namun informasi itu sudah dianulir oleh Kemenag […]

    Bagikan Berita:
  • Berangkat Tanpa Visa Haji Pasti Tidak Tenang

    Berangkat Tanpa Visa Haji Pasti Tidak Tenang

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 769
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Kerajaan Arab Saudi makin ketat soal legalitas jemaah haji. Petugas memeriksa di perbatasan, menyisir lorong-lorong kota, bahkan memasuki kamar-kamar hotel untuk memastikan ada tidaknya visa haji pada seseorang. Namun, tetap saja ada yang nekat. Tetap berupaya masuk Madinah atau Makkah dengan visa selain visa haji. Ada yang visa ziarah, visa kerja, dan jenis lainnya. […]

    Bagikan Berita:
  • Prosedur Lunas Tunda Ganti Haji Khusus Resmi Ditutup demi Keadilan Antrean

    Prosedur Lunas Tunda Ganti Haji Khusus Resmi Ditutup demi Keadilan Antrean

    • calendar_month Minggu, 28 Des 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 397
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menutup mekanisme ‘lunas tunda ganti’ dalam penyelenggaraan haji khusus. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan dalam tata kelola keberangkatan jemaah, khususnya dalam memberi keadilan pada antrean haji. Sebelumnya, skema lunas tunda ganti memungkinkan jemaah yang telah melunasi biaya haji khusus untuk menunda keberangkatan dan posisinya digantikan dengan nama lain, […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Asuransi Haji dan Umrah, Tegaskan Tanpa Titipan dan Penunjukan Langsung

    Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Asuransi Haji dan Umrah, Tegaskan Tanpa Titipan dan Penunjukan Langsung

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 324
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan langkah serius memperkuat tata kelola asuransi haji dan umrah di tengah percepatan persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Pemerintah menekankan, skema perlindungan jemaah harus dikelola secara bersih, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada keselamatan serta kepastian manfaat bagi jemaah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum diskusi antara Kemenhaj […]

    Bagikan Berita:
expand_less