Rupiah Melemah hingga Avtur Naik Bikin Penghitungan Biaya Haji 2027 Lebih Berat

HAMRANEWS.ID – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M berpotensi mengalami penyesuaian seiring meningkatnya berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji.

Hal itu disampaikan Menhaj saat membuka Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, pemerintah kini menghadapi sejumlah tantangan dalam menghitung BPIH 2027. Selain ketidakpastian geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga avtur, hingga meningkatnya tarif berbagai layanan di Arab Saudi menjadi faktor yang memengaruhi besaran biaya haji.

“Ketika kita mulai menghitung BPIH, kondisi berubah cukup cepat. Nilai tukar dolar bergerak, harga avtur meningkat, dan Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa komponen layanan. Ini tentu harus masuk dalam perhitungan penyelenggaraan haji tahun depan,” kata Menhaj.

Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan haji menggunakan mata uang asing. Karena itu, fluktuasi kurs dan kenaikan biaya penerbangan memiliki dampak langsung terhadap total anggaran yang harus disiapkan pemerintah.

Tak hanya transportasi udara, sejumlah layanan bagi jemaah di Arab Saudi juga mengalami kenaikan harga. Meski demikian, Menhaj menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya tersebut kepada calon jemaah.

“Penyesuaian bukan berarti kita serta-merta membebankan seluruh kenaikan kepada jemaah. Pemerintah tetap berupaya mencari formulasi terbaik agar pelayanan tetap terjaga, sementara biaya yang harus ditanggung jemaah tetap dalam batas yang rasional,” ujarnya.

Menurut Menhaj, penyusunan BPIH 2027 akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan dan kemampuan masyarakat. Efisiensi tetap akan dilakukan pada komponen yang memungkinkan tanpa mengurangi aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan.

Ia menambahkan, hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi dasar penting dalam menyusun struktur biaya tahun depan. Pemerintah memastikan setiap usulan penyesuaian BPIH akan dibahas secara transparan bersama DPR dengan tetap mengedepankan kepentingan jemaah.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang semakin baik dengan struktur biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap apa yang kita upayakan mendapatkan persetujuan dari DPR,” pungkasnya.