Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Kerugian Negara Akibat Kasus Kuota Haji Diperkirakan Rp1 Triliun

Kerugian Negara Akibat Kasus Kuota Haji Diperkirakan Rp1 Triliun

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
  • visibility 606
  • print Cetak

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hitung-hitung kerugian negara akibat dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun,” terang juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025.

Budi menjelaskan, hitungan itu belum rampung. Hitungan pasti tergantung dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hitungan internal KPK, namun sudah didiskusikan dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi,” ujar Budi.

Namun, KPK menegaskan hitungan Rp1 triliun lebih itu didasari analisia ilmiah. KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus.

“Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp1 triliun,” kata Budi.

Budi menyebut pihaknya terbuka mendalami informasi masyarakat terkait kasus ini. Salah satunya kabar adanya pungutan Rp75 juta per jemaah dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Sebelumnya, MAKI menyebut adanya pungutan liar (pungli) dalam kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Ada sejumlah orang yang diduga mencari keuntungan sendiri sampai Rp75 juta untuk satu calon jemaah haji.

“Diduga ada pungli sebesar USD5 ribu, atau Rp75 juta, terhadap perjemaahnya, karena memang untuk berangkat haji itu antreannya panjang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Metro TV, Senin, 11 Agustus 2025.

Boyamin mengatakan pungutan itu diambil karena adanya tambahan kuota sebesar 20 ribu, yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia. Tambahan biaya berupa pungli itu tetap dibayar jemaah haji karena lamanya antrean.

“Kalau haji plus tujuh tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun,” ucap Boyamin.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sudah di Madinah, 117 Warga Negara Indonesia Ingin Berhaji Dipulangkan Gara-gara Pakai Visa Kerja

    Sudah di Madinah, 117 Warga Negara Indonesia Ingin Berhaji Dipulangkan Gara-gara Pakai Visa Kerja

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 899
    • 0Komentar

    JEDDAH – Belum jera juga aktivitas haji tidak resmi oleh warga Indonesia. Baru-baru ini, Pemerintah Saudi lagi-lagi memulangkan warga Indonesia (WNI) yang hendak berhaji melalui jalur yang salah. Jumlahnya pun cukup banyak, 117 orang. Ke-117 WNI tersebut bahkan telah tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah. Akhirnya, karena menggunakan visa kerja, mereka ditolak […]

    Bagikan Berita:
  • Penertiban Besar-besaran Travel Umrah, 3.600 PPIU dan PIHK Diverifikasi Ulang

    Penertiban Besar-besaran Travel Umrah, 3.600 PPIU dan PIHK Diverifikasi Ulang

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 67
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Industri perjalanan ibadah haji dan umrah tengah memasuki fase penataan besar-besaran. Kementerian Haji dan Umrah melakukan verifikasi ulang terhadap sekitar 3.600 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang selama ini tercatat dalam ekosistem penyelenggaraan perjalanan ibadah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, verifikasi dilakukan untuk […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenag Sulsel Mulai Buka Rekrutmen Petugas Haji 2026, Ini Daftar Kuota Kebutuhan Per Institusi

    Kemenag Sulsel Mulai Buka Rekrutmen Petugas Haji 2026, Ini Daftar Kuota Kebutuhan Per Institusi

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 816
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan resmi membuka proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk musim haji 1447 H/2026 M. Informasi ini disampaikan melalui surat edaran resmi yang ditandatangani Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid. Pembukaan rekrutmen ini menindaklanjuti keputusan nasional terkait pedoman seleksi petugas haji serta arahan dari […]

    Bagikan Berita:
  • Jemaah Haji Asal Wajo Wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena Paru-paru dan Jantung

    Jemaah Haji Asal Wajo Wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena Paru-paru dan Jantung

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 234
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kabar duka datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Salah seorang jemaah haji Kloter 18 UPG KBIHU Darmawan, Mahani Binti Pangewa, meninggal dunia di Arab Saudi pada Selasa, 19 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Almarhumah mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit King Abdul Aziz akibat […]

    Bagikan Berita:
  • Seleksi Petugas Haji 2027 Dibuka, Cek Jadwal, Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

    Seleksi Petugas Haji 2027 Dibuka, Cek Jadwal, Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 98
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 resmi dibuka. Kesempatan ini terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi petugas PPIH Kloter maupun PPIH Arab Saudi. Bagi calon peserta, penting untuk mencermati jadwal seleksi, formasi yang tersedia, hingga dokumen yang wajib disiapkan. Proses seleksi tidak cuma berhenti pada pemeriksaan […]

    Bagikan Berita:
  • Kerugian Jemaah Haji dan Umrah Diperkirakan Tembus Rp247 Miliar, 190 Kasus Masih Diproses

    Kerugian Jemaah Haji dan Umrah Diperkirakan Tembus Rp247 Miliar, 190 Kasus Masih Diproses

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 22
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Potensi kerugian masyarakat akibat persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sepanjang 2026 diperkirakan mencapai Rp247,65 miliar. Hingga 26 Oktober 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat 244 aduan dan kasus, dengan sebagian besar masih dalam proses penanganan. Dari jumlah tersebut, kasus terkait penyelenggaraan umrah mendominasi dengan 125 perkara. Sementara itu, terdapat 93 kasus […]

    Bagikan Berita:
expand_less