Resmi, Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Turun 2 Juta dari Tahun Lalu

JAKARTA – Panja Haji Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah RI akhirnya mencapai kesepakatan terkait biaya haji tahun 2026. Setelah melalui pembahasan panjang, rapat resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2025 memutuskan biaya haji tahun depan adalah sebesar Rp87.409.366 per jemaah.

“Kita akan ambil keputusan terhadap besaran biaya haji tahun 1447 H atau 2026 masehi adalah sebesar Rp87.409.366. Jadi ini turun dari Rp1 juta yang dari pengajuan pemerintah yang Rp88 juta,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat mengetok palu rapat.

Penurunan tersebut menjadi kabar gembira bagi calon jemaah. Sebab, biaya haji tahun lalu tercatat sebesar Rp89.410.258,79.
Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp2.893.000 dibanding Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 Hijriah.

Usai keputusan Panja, rapat dilanjutkan dalam forum kerja bersama pemerintah untuk menetapkan angka final secara resmi.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menjelaskan, pembahasan biaya ini sudah berlangsung intens antara DPR dan pemerintah sejak beberapa hari terakhir.

“Karena sudah ada kesepakatan, maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen.

Menurut Marwan, laporan Panja akan disampaikan ke Komisi VIII untuk kemudian diikuti rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah, serta sejumlah pihak terkait.

“Hari ini, nanti kita jam 1, jam 2 laporan panja ke komisi. Nanti diputuskan di komisi, komisi nanti akan mengundang rapat lagi untuk raker mengundang menteri,” jelasnya.

Dampak Langsung untuk Jamaah

Marwan menambahkan, penurunan Rp2 juta ini tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga meringankan biaya perjalanan yang ditanggung langsung oleh jemaah (Bipih).

“Kami akhirnya menyepakati setelah usulan pemerintah turun Rp1 juta lagi. Dibanding tahun lalu berarti turun Rp2 juta. Berapa dampak yang langsung ke jemaah? Dari Rp2 juta itu ternyata setelah dilihat, Bipih yang dirasakan oleh masyarakat itu sekitar Rp1 juta koma berapa lupa saya,” kata Marwan.

Dengan keputusan ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 resmi lebih rendah dibanding dua tahun terakhir. Pemerintah pun diharapkan menjaga kualitas pelayanan agar tidak ikut menurun seiring efisiensi anggaran.

Setelah keputusan DPR–pemerintah disahkan, tahap selanjutnya adalah penyesuaian kontrak layanan haji dengan syarikah di Arab Saudi, termasuk transportasi, katering, dan akomodasi.

Pemerintah menargetkan seluruh persiapan bisa rampung lebih cepat agar pelaksanaan haji 2026 berjalan lancar dan efisien.