Kemenhaj Bidik Produk Pangan Indonesia Penuhi Kebutuhan Jemaah Haji 2027, Rantai Pasok Ditata dari Hulu ke Hilir

HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mematangkan strategi untuk memperbesar penggunaan produk pangan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji 2027.

Dengan kuota mencapai 221.000 jemaah, penyelenggaraan haji tahun depan dinilai bukan hanya menjadi agenda ibadah, tetapi juga membuka pasar besar bagi produk pangan nasional.

Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Ekosistem Pangan Haji dan Umrah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan penguatan ekosistem pangan haji diarahkan untuk mendorong kemandirian sekaligus mengoptimalkan produk dalam negeri.

“Kita ingin mewujudkan kemandirian pangan dengan memberdayakan produk nasional. Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak perlu lagi mengandalkan impor,” ujar Jaenal.

Produk yang disiapkan tidak sebatas bumbu masakan dan makanan siap santap atau ready to eat (RTE). Kemenhaj juga mendorong penguatan komoditas utama seperti beras, protein, buah, sayuran, dan minyak.

Produk pangan dari berbagai daerah juga akan didorong masuk dalam rantai pasok haji. Langkah ini sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha dan UMKM untuk mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan pangan jemaah.

Namun, produk nasional harus mampu memenuhi kebutuhan dan kondisi di Arab Saudi. Karena itu, inovasi dan teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan pangan haji.

Perguruan tinggi didorong terlibat dalam riset, termasuk mengembangkan produk RTE berbasis beras nasional maupun pangan lokal yang dapat bertahan dan beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi.

Jaenal mengatakan kesiapan produk akan disusun melalui peta jalan yang mencakup standardisasi, kurasi penyedia, produksi, pengemasan, pemenuhan regulasi, hingga ekspor dan logistik.

“Peta jalan di 2027 nanti harapannya seluruh produk pangan ditargetkan siap berlabuh dan berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Penataan dilakukan secara end-to-end. Prosesnya dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kapasitas produksi, pemilihan penyedia, standardisasi gizi dan mutu, hingga distribusi di Arab Saudi.

Aspek ketertelusuran juga menjadi perhatian. Bahan baku hingga proses produksi akan dipantau untuk memastikan pangan yang dikonsumsi jemaah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pengembangan ekosistem ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Rakor tersebut melibatkan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyatukan perencanaan dan membangun rantai pasok pangan haji yang lebih terintegrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan persentase kebutuhan pangan jemaah yang mampu dipenuhi dari produk dalam negeri dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan ekosistem pangan haji 2027.

“Ukuran yang bisa kita gunakan, misalnya, berapa persen kebutuhan pangan haji Indonesia 2027 yang sudah dapat kita penuhi dari dalam negeri,” ujar Tatang.

Jika strategi ini berjalan sesuai target, rantai pasok pangan haji tidak hanya diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas konsumsi jemaah. Lebih jauh, penyelenggaraan haji dapat menjadi pintu masuk bagi produk pangan Indonesia untuk menembus pasar Arab Saudi.

Penguatan rantai pasok tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang menghubungkan sektor produksi, perdagangan, teknologi, UMKM hingga logistik.