Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » 53 Jemaah Umrah Boyolali Terdampar di Bangkok, Travel Bodong Diduga Gelapkan Rp1,35 Miliar

53 Jemaah Umrah Boyolali Terdampar di Bangkok, Travel Bodong Diduga Gelapkan Rp1,35 Miliar

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 3
  • print Cetak

HAMRANEWS.ID – Sebanyak 53 jemaah umrah asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menjadi korban dugaan penipuan biro perjalanan ilegal.

Sudah membayar lunas puluhan juta rupiah, para jemaah justru terdampar di Bangkok, Thailand, karena tidak memiliki tiket lanjutan menuju Arab Saudi.

Ironisnya, satu jemaah dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit di Thailand akibat penyumbatan otak.

Kasus ini terungkap setelah rombongan yang dijanjikan berangkat umrah selama sembilan hari justru gagal mencapai Tanah Suci.

Mereka berangkat dari Boyolali pada 13 November 2026 menuju Surabaya, sebelum terbang dari Bandara Juanda ke Bangkok pada 14 November.

Namun, setibanya di Thailand, para jemaah tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Mereka hanya dibawa ke hotel dan tertahan selama tiga hari sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada 16 November malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Boyolali, Bilal Faris Al Muhtari, mengungkapkan rombongan tersebut ternyata hanya dibekali tiket penerbangan sampai Bangkok.

“Karena tidak ada tiketnya ke Arab Saudi, tiketnya cuma sampai Bangkok saja,” ungkap Bilal.

Persoalan semakin serius setelah Kemenhaj Boyolali mengonfirmasi bahwa biro perjalanan berinisial EG yang memberangkatkan rombongan tersebut ternyata belum mengantongi izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Bahkan, biro tersebut disebut tidak memiliki izin, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabangnya di Boyolali.

Padahal, setiap jemaah telah membayar biaya perjalanan sebesar Rp25,5 juta. Jika dikalkulasikan, total uang yang dibayarkan 53 jemaah mencapai sekitar Rp1,35 miliar.

Bilal mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada pengelola biro. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak travel menjanjikan penyelesaian masalah dan pengembalian uang jemaah dalam waktu 60 hari.

Namun, Kemenhaj mengaku kesulitan menjatuhkan sanksi administratif karena biro tersebut tidak terdaftar sebagai penyelenggara resmi.

Kejanggalan Sudah Terlihat Sebelum Berangkat

Dugaan penipuan ini sebenarnya menyisakan sejumlah tanda tanya sejak sebelum keberangkatan.

Latifah Diana Sari, putri salah satu jemaah, mengungkapkan jadwal keberangkatan ayahnya beberapa kali mengalami penundaan.

Awalnya, keberangkatan dijadwalkan Oktober 2026. Kemudian diundur ke November dengan alasan situasi geopolitik Timur Tengah.

Jadwal kembali berubah dari 10 November menjadi 13 November. Bahkan, dokumen perjalanan disebut belum lengkap ketika keluarga mendapat kepastian keberangkatan secara mendadak.

Kecurigaan keluarga semakin besar setelah mengetahui rombongan justru dibawa ke hotel di Bangkok.

Saat menghubungi salah satu kerabat yang ikut dalam rombongan, Latifah mendapat informasi bahwa keberangkatan ke Arab Saudi gagal karena pihak penyelenggara disebut tidak memiliki uang.

Latifah menyayangkan kejadian tersebut karena ayahnya telah menabung selama empat tahun untuk mewujudkan impian berangkat umrah.

Sementara itu, Bilal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur paket umrah berharga murah.

Menurutnya, biaya perjalanan umrah yang wajar saat ini minimal sekitar Rp28 juta untuk program sembilan hari dengan pelayanan paling sederhana.

Kasus 53 jemaah Boyolali ini kembali menjadi peringatan serius mengenai praktik travel umrah ilegal yang mempertaruhkan keselamatan, dana, dan harapan masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Resmi Disahkan, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Masuk Prolegnas 2025

    Resmi Disahkan, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Masuk Prolegnas 2025

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 616
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga legislatif negara, yakni DPR RI resmi memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Pengelolaan Keuangan Haji ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan tersebut diambil lewat rapat paripurna kelima masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2025. Sidang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan […]

    Bagikan Berita:
  • Larangan untuk Jemaah Haji di Masjid Haramain: Live Streaming hingga Bawa Bendera

    Larangan untuk Jemaah Haji di Masjid Haramain: Live Streaming hingga Bawa Bendera

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 263
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2026 dengan menerapkan sejumlah larangan baru yang wajib dipatuhi seluruh jemaah di Tanah Suci. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kekhusyukan ibadah, ketertiban, dan kenyamanan di kawasan suci, khususnya di Masjid Nabawi. Salah satu aturan yang paling disorot adalah larangan melakukan live streaming atau siaran langsung […]

    Bagikan Berita:
  • Pemerintah Saudi Ubah Masa Berlaku Visa Umrah Jadi Satu Bulan Saja

    Pemerintah Saudi Ubah Masa Berlaku Visa Umrah Jadi Satu Bulan Saja

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 529
    • 0Komentar

    SAUDI – Visa umrah yang diterbitkan untuk jemaah yang melaksanakan ibadah sunnah itu di Tanah Suci, sebelumnya berlaku hingga tiga bulan. Kini, Pemerintah Arab Saudi memangkas masa berlaku visa itu menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan. Mengutip Saudigazette, kebijakan baru ini diberlakukan di tengah lonjakan luar biasa jumlah jemaah umrah asing. Sejak dimulainya musim umrah […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Tidak Akan Ubah Sistem Antrean Haji 2026 Meski Banyak Diprotes

    Kemenhaj Tidak Akan Ubah Sistem Antrean Haji 2026 Meski Banyak Diprotes

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 456
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementeian Haji dan Umrah RI, memastikan tidak bakal mengubah sistem antrean haji 2026 yang berbasis masa tunggu, meskipun diwarnai protes di berbagai daerah. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan aturan ersebut wajib dijalankan karena merupakan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penegasan itu disampaikan Gus Irfan saat menghadiri Munas XI MUI […]

    Bagikan Berita:
  • Pendaftaran Haji Khusus Dipastikan Tetap Melalui PIHK, Bukan lewat Kemenag

    Pendaftaran Haji Khusus Dipastikan Tetap Melalui PIHK, Bukan lewat Kemenag

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 799
    • 0Komentar

    JAKARTA – Setelah sempat diwacanakan pendaftaran haji khusus tidak lagi melalui PIHK atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kini Kemenag memberi klarifikasi. Asosiasi HIMPUH (Himpunan Penyelengga Umrah dan Haji) memastikan, pendaftaran haji khusus tetap melalui PIHK. Kemenag sebelumnya menyebutkan adanya rencana usulan untuk mengubah skema pendaftaran haji khusus tersebut. Namun informasi itu sudah dianulir oleh Kemenag […]

    Bagikan Berita:
  • Kartu Nusuk, Syarat Jemaah Haji Masuk Masjidilharam

    Kartu Nusuk, Syarat Jemaah Haji Masuk Masjidilharam

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 928
    • 0Komentar

    JAKARTA — Selain paspor, para jemaah haji resmi kuota pemerintah, baik jemaah haji reguler maupun haji khusus, akan dibekali dengan Kartu Nusuk. Ini kartu bukan sembarang kartu. Sebab dialah yang membedakan mana jemaah dengan visa haji, mana yang visa ilegal. Tak heran jika disebut sebagai nyawa “kedua” bagi para jemaah. Tanpa kartu iniseorang jemaah tidak […]

    Bagikan Berita:
expand_less