Kasus Penipuan Dana Haji, Direktur Travel Haji Umrah Ditahan di Polda Sulsel

HAMRANEWS.ID – Kasus dugaan penipuan dana perjalanan haji yang menyeret nama Direktur PT Aslam Tour, Asmar Lambo, kini memasuki babak baru.

Sosok yang dikenal sebagai ustadz sekaligus pimpinan biro perjalanan haji dan umrah tersebut dikabarkan resmi ditahan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana jamaah senilai Rp3,6 miliar

Informasi penahanan itu mencuat pada Senin 11 Mei 2026 dan langsung menjadi perhatian publik, khususnya para korban yang selama ini menanti kepastian hukum atas laporan yang mereka ajukan. Penahanan tersebut disebut telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir sebagai bagian dari proses penyidikan yang kini terus berjalan di Mapolda Sulsel.

Melansir dari netralnews, sejumlah korban mulai angkat bicara dan berharap kasus ini dapat dituntaskan secara transparan. Salah satu korban yang datang langsung dari Mojokerto, Jawa Timur, mengaku sengaja mendatangi Mapolda Sulsel untuk memantau perkembangan penanganan perkara yang menimpa dirinya bersama sejumlah jamaah lainnya.

Menurutnya, langkah tegas aparat kepolisian patut diapresiasi karena dinilai memberikan harapan bagi para korban yang selama ini merasa dirugikan akibat janji keberangkatan haji yang tak kunjung terealisasi.

“Kami mengapresiasi kinerja Polda Sulsel karena laporan kami diproses serius. Informasinya yang bersangkutan sudah ditahan sekitar satu bulan,” ujar salah satu korban saat ditemui di Mapolda Sulsel.

Korban mengungkapkan bahwa awalnya mereka percaya terhadap PT Aslam Tour karena perusahaan tersebut dikenal aktif menawarkan paket perjalanan ibadah haji dengan berbagai janji fasilitas dan jadwal keberangkatan. Ditambah lagi, sosok Asmar Lambo dikenal luas sebagai ustadz sehingga banyak jamaah menaruh kepercayaan penuh terhadap penyelenggara travel tersebut.

Namun dalam perjalanannya, keberangkatan yang dijanjikan kepada para jamaah disebut tak pernah terlaksana. Para korban mengaku telah menyetorkan dana dalam jumlah besar dengan harapan dapat berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi hingga kini keberangkatan tersebut tidak kunjung terealisasi.

Tak hanya gagal berangkat, para korban juga mengaku kesulitan mendapatkan kejelasan terkait pengembalian dana yang telah mereka setor. Nilai kerugian yang dilaporkan pun disebut mencapai miliaran rupiah dan melibatkan sejumlah korban dari berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa korban bahkan mengaku harus menjual aset pribadi demi bisa melunasi biaya perjalanan haji yang ditawarkan oleh PT Aslam Tour. Mereka berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat menjadi jalan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.

“Kami hanya ingin uang kami kembali. Banyak korban yang sudah menabung bertahun-tahun bahkan menjual harta untuk bisa berangkat haji,” ungkap salah satu korban lainnya dengan nada kecewa.

Kasus ini pun menjadi sorotan masyarakat karena menyangkut dana ibadah dan kepercayaan publik terhadap biro perjalanan haji dan umrah. Tidak sedikit warga yang menyayangkan munculnya dugaan penipuan berkedok perjalanan ibadah yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Penahanan terhadap Asmar Lambo disebut menjadi titik terang bagi para korban yang selama ini terus memperjuangkan keadilan. Mereka berharap penyidik Polda Sulsel dapat mengusut tuntas aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

Selain meminta proses hukum berjalan transparan, korban juga berharap adanya langkah konkret untuk mengupayakan pengembalian dana jamaah. Mereka meminta agar aset-aset yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat ditelusuri guna memberikan kepastian bagi para korban.

Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulsel belum memberikan keterangan resmi secara detail terkait status hukum terbaru maupun perkembangan penyidikan kasus tersebut. Begitu pula dengan pihak kuasa hukum terlapor yang belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media.

Kasus dugaan penipuan dana haji ini kini masih terus bergulir dan menjadi perhatian luas masyarakat Sulawesi Selatan maupun publik nasional. Para korban berharap penanganan perkara dapat berjalan secara profesional, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang dirugikan.