Travel Umrah Ramai-ramai Tolak Skema Dana 75:25 Kemenhaj, Ini Masalahnya
- account_circle Muhammad Fadli
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 6
- print Cetak

Illustrasi jemaah umrah di Bandara
HAMRANEWS.ID – Rencana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan mekanisme penahanan dana jemaah umrah dengan skema pencairan 75 persen setelah keberangkatan dan 25 persen setelah kepulangan menuai penolakan dari kalangan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Kebijakan yang dirancang melalui mekanisme rekening penampungan atau escrow account tersebut dinilai berpotensi membebani penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), terutama perusahaan berskala kecil dan menengah.
Sejumlah asosiasi menilai skema tersebut belum mempertimbangkan karakteristik bisnis perjalanan umrah yang mengharuskan penyelenggara membayar berbagai komponen layanan jauh sebelum jemaah diberangkatkan ke Arab Saudi.
Penolakan secara tegas disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).
Melalui Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, asosiasi tersebut mempertanyakan bagaimana penyelenggara dapat membayar tiket pesawat, hotel, transportasi, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan jemaah di Arab Saudi apabila dana yang disetorkan calon jemaah belum dapat dicairkan.
Dalam skema yang direncanakan pemerintah, 75 persen dana jemaah baru dapat dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Sementara 25 persen sisanya baru bisa dicairkan setelah jemaah kembali ke Tanah Air.
Menurut Zaky, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dilunasi sebelum hari keberangkatan.
Apabila dana jemaah sepenuhnya tertahan di rekening penampungan, perusahaan harus menyiapkan modal kerja dalam jumlah besar untuk menalangi seluruh kebutuhan operasional.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu arus kas perusahaan, meningkatkan biaya operasional, bahkan berpotensi membuat harga paket umrah semakin mahal.
AMPHURI menilai kebijakan perlindungan dana jemaah seharusnya tidak mengorbankan keberlangsungan usaha penyelenggara perjalanan ibadah.
Asosiasi ini mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan tetap dapat dicairkan sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung kepada maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia transportasi.
Pencairan tersebut dapat dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat diaudit pemerintah.
AMPHURI juga mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Travel yang memiliki rekam jejak baik dan memenuhi ketentuan diberikan kemudahan, sementara penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas.
ASTAGATRA RI Ikut Menolak
Penolakan terhadap skema pencairan dana 75:25 juga disampaikan Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji Republik Indonesia (ASTAGATRA RI).
Ketua Umum ASTAGATRA RI, Rizky Sembada, menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah memperkuat perlindungan dana jemaah. Namun, mekanisme yang dirancang Kemenhaj dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
ASTAGATRA RI mengidentifikasi sedikitnya empat potensi persoalan apabila skema tersebut diterapkan.
Pertama, meningkatnya beban modal kerja bagi perusahaan kecil yang sedang tumbuh dan berkembang. Penahanan dana berpotensi membuat perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional.
Kedua, terhambatnya pembayaran tiket pesawat, akomodasi hotel, serta layanan perjalanan lainnya di Arab Saudi.
Ketiga, ketidaksesuaian waktu pencairan dana dengan jadwal pembayaran kepada vendor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyelenggara maupun mengganggu pelayanan kepada jemaah.
Keempat, dampak terhadap ekosistem industri perjalanan haji dan umrah secara lebih luas. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan modal kerja dikhawatirkan mengalami kesulitan hingga menghentikan operasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap lapangan pekerjaan.
ASTAGATRA RI mengajak seluruh asosiasi penyelenggara haji dan umrah, PPIU, serta PIHK menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah.
Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menindak perusahaan yang melanggar aturan. Namun, regulasi bagi penyelenggara yang menjalankan usaha sesuai ketentuan juga diharapkan tidak semakin dipersulit.
Ini Alasan Kemenhaj Menahan Dana Jemaah
Di sisi lain, Kemenhaj memiliki pertimbangan tersendiri dalam merancang kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menjelaskan mekanisme rekening penampungan diperlukan karena selama ini dana yang disetorkan calon jemaah berada sepenuhnya dalam penguasaan PPIU.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan dana jemaah untuk kepentingan di luar operasional umrah.
Bahkan, dana yang disetorkan calon jemaah berpotensi digunakan untuk membayar layanan jemaah yang mendaftar sebelumnya, investasi, hingga kepentingan pribadi.
Melalui skema escrow account, pemerintah ingin memastikan dana calon jemaah terlindungi dan tidak digunakan secara sembarangan.
Dengan mekanisme pencairan bertahap, 75 persen dana baru dilepaskan setelah jemaah tiba di Arab Saudi, sedangkan 25 persen sisanya setelah jemaah kembali ke Indonesia.
Kemenhaj menilai skema tersebut dapat memberikan perlindungan apabila jemaah gagal diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau mengalami persoalan terkait tiket kepulangan.
Pemerintah juga menginginkan penyelenggara umrah memiliki ketahanan modal kerja yang memadai sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada setoran calon jemaah untuk membiayai operasional perusahaan.
Menunggu Titik Temu Pemerintah dan Asosiasi
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan asosiasi memperlihatkan adanya dua kepentingan besar yang perlu dipertemukan dalam pengelolaan dana perjalanan umrah.
Di satu sisi, perlindungan dana jemaah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan setoran, dan kasus penelantaran jemaah.
Namun di sisi lain, penyelenggara perjalanan ibadah juga membutuhkan fleksibilitas pembiayaan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada maskapai, hotel, dan mitra layanan di Arab Saudi.
AMPHURI mengingatkan bahwa pengaturan rekening penampungan biaya umrah sebenarnya telah memiliki landasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021.
Karena itu, persoalan yang perlu diperkuat menurut asosiasi tersebut adalah pengawasan terhadap penggunaan dana, bukan semata-mata membatasi waktu pencairannya.
Hingga munculnya perdebatan ini, skema 75:25 masih merupakan rancangan kebijakan yang tengah disiapkan Kemenhaj, sehingga ruang pembahasan dan penyempurnaan bersama para pemangku kepentingan masih terbuka.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan mekanisme yang tidak hanya menjamin keamanan uang calon jemaah, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri perjalanan umrah nasional.
- Penulis: Muhammad Fadli
- Editor: Fitriani Heli
