Modus Praktik Rente dalam Antrean Haji: Suami Meninggal Digantikan Orang yang Berpura-pura sebagai Mahram

JAKARTA – Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah, mengungkapkan, praktik rente masih banyak terjadi dalam penyelenggaraan haji. Dia mencontohkan, salah satunya adalah praktik penggantian mahram.

Dahnil mengungkapkan, ketika seorang suami istri terdaftar dalam antrean haji, lalu si suami meninggal dunia, ada oknum yang memanfaatkan masalah ini. Suami yang meninggal dunia tersebut, digantikan oleh orang yang mau membayar lebih, dan diatur seolah-olah itu adalah mahramnya. Bukan digantikan oleh orang yang seharusnya atau berada di antrean selanjutnya.

Wamen Haji dan Umrah itu menilai praktik semacam ini merupakan bentuk penyimpangan serius yang bisa merugikan jemaah sekaligus mencederai prinsip kejujuran dalam ibadah.

“Bahkan praktik pemalsuan mahram dilakukan oleh beberapa oknum demi memperoleh rente dalam pengurusan haji,” tulis Dahnil dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu 24 September 2025.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk praktik kecurangan. “Publik jangan sungkan-sungkan membuka praktik yang tidak sesuai, agar ditindak secara hukum,” tegasnya.

Dalam sebuah talkshow di Kompas TV, Dahnil menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan haji saat ini tidak dimulai dari nol. Menurutnya, Kementerian Agama sudah memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun dalam pelayanan haji, sehingga saat Kementerian Haji dan Umrah dibentuk oleh Presiden, momentum itu digunakan untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Selama masa persiapan haji 2025, Dahnil menyebut pihaknya menemukan banyak permasalahan mendasar yang menyebabkan penyelenggaraan haji sering semrawut. “Saya sering menyebut ada fakta kartel. Kalau perintah Presiden, harus kalian sapu bersih praktik-praktik kartel haji tersebut,” ungkapnya.

Salah satu masalah besar ada pada pengelolaan data jemaah yang masih semrawut dan rawan manipulasi. Data tersebut kerap dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik di daerah maupun di pusat. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan praktik penggantian mahram secara ilegal, hingga menciptakan rente bagi pihak-pihak yang terlibat.

“Pemalsuan mahram itu ada nilainya, ada rentesnya, tapi tetap saja berbohong. Karena itu, sikap tegas harus diambil. Penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan cara yang baik dan hasanah,” tutup Dahnil.