Presiden Maladewa Alokasikan 5 Persen Kuota Haji untuk Fakir Miskin, Gratis ke Tanah Suci

MAKASSAR – Presiden Maladewa, Mohammed Muizzu punya program yang menarik untuk memberikan kesempatan berhaji bagi warga kurang mampu dengan mengalokasikan 5 persen dari kuota nasional Haji.

Pada tahun ini, misalnya sebanyak 50 orang dipilih untuk diberangkatkan dengan biaya negara.

Kebijakan tesebut merupakan bagian dari program lima tahun pemerintah Muizzu, yang menargetkan 1.000 orang fakir miskin dapat menunaikan ibadah Haji secara gratis. Pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada Hajj Corporation, perusahaan negara yang mengelola penyelenggaraan ibadah Haji di Maladewa.

Menurut aturan pemerintah di bawah rezim Mohammad Muizzu, penerima program Haji gratis diprioritaskan bagi kelompok usia 50–69 tahun selama tiga tahun pertama, dan 45–69 tahun pada dua tahun terakhir masa jabatan Muizzu.

Tercatat, terdapat 982 warga dalam daftar penerima zakat yang berhak masuk program, dengan 667 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk berangkat secara gratis.

Tahun 2025, Maladewa memperoleh 1.150 kuota Haji dari Arab Saudi, termasuk tambahan 150 kuota di luar alokasi awal. Dengan kebijakan alokasi 5 persen bagi fakir miskin, pemerintah berharap program ini menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap warga kurang mampu.

Diwarnai Kasus Dugaan Korupsi

Meskipun berangkat dari niat yang baik, masalah selalu tetap muncul di balik kebijakan pemerintah, termasuk di negeri ini.

Banyak kritikus pemerintah mempertanyakan keadilan proses seleksi, karena ada dugaan penerima manfaat bukan berasal dari kalangan fakir miskin.

Bahkan, salah satu penerima yang diwawancarai merupakan guru sekaligus imam masjid, sehingga publik meragukan kriteria “miskin” yang digunakan.

Isu lain yang ramai di media sosial adalah dugaan intervensi politik dalam daftar tunggu (waiting list) Haji. Warga yang membayar biaya Haji harus menunggu hingga lebih dari tujuh tahun, sementara peserta program gratis justru bisa berangkat lebih cepat. Ada laporan bahwa jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini dipindahkan ke tahun depan untuk memberi ruang bagi peserta Haji gratis.

Atas masalah itu, Direktur Hajj Corporation, Mohammed Shakeel, membantah tuduhan manipulasi antrean Haji. Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai aturan dan tidak ada pihak yang bisa mengubah urutan daftar tunggu.

Shakeel menambahkan, selama 11 tahun terakhir perusahaan selalu merugi, sehingga ke depan diharapkan dapat lebih sehat secara finansial dan memberi layanan Haji yang lebih terjangkau.