Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Separuh PPIU Tak Aktif, Kemenhaj Benahi Total Tata Kelola Umrah

Separuh PPIU Tak Aktif, Kemenhaj Benahi Total Tata Kelola Umrah

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • visibility 82
  • print Cetak

HAMRANEWS.ID — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia tengah menjadi sorotan. Di tengah tingginya minat masyarakat beribadah ke Tanah Suci, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menemukan masih banyak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang tidak aktif serta praktik pemberangkatan jemaah yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur resmi.

Kondisi tersebut mendorong Kemenhaj melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari regulasi, perizinan hingga pengawasan terhadap penyelenggara.

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Atty Novyanty, mengatakan pembenahan diperlukan karena sebagian regulasi yang ada merupakan aturan lama yang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan umrah.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), terdapat 3.631 PPIU terdaftar. Namun, sekitar 50 persen di antaranya berstatus tidak aktif.

“Dari 3.631 PPIU hingga hari ini yang sudah terdaftar di SISKOPATUH, 50%-nya tidak aktif,” kata Atty di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, sekitar 200 PPIU tidak aktif karena diblokir akibat belum memenuhi kewajiban sertifikasi. Sementara sekitar 60 PPIU lainnya masih berstatus nonaktif karena proses harmonisasi data.

Persoalan tidak berhenti pada status perizinan. Kemenhaj juga menemukan adanya jemaah yang diberangkatkan melalui biro perjalanan berbeda dari PPIU yang tercatat dalam sistem.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah antara legalitas penyelenggara, pengelolaan data jemaah, dan praktik pemberangkatan di lapangan.

Atty menyebut hampir separuh PPIU mengolah data secara mandiri. Namun, sebagian dari kelompok tersebut juga tercatat tidak aktif.

“Ini tantangan kita ke depan, bagaimana kepatuhan dan legalitas penyelenggara bisa kita benahi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenhaj menilai perlindungan jemaah juga menghadapi persoalan literasi. Masyarakat masih mudah tertarik promosi umrah melalui flyer maupun influencer di media sosial tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas biro perjalanan yang menawarkan paket tersebut.

Karena itu, Kemenhaj menyiapkan transformasi sistem perizinan. Proses yang selama ini masih membutuhkan dokumen fisik rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama akan diarahkan menjadi layanan digital.

“Kami mendorong pembaharuan di bidang perizinan. Selama ini prosesnya masih membutuhkan dokumen fisik rekomendasi dari Kanwil, yang kerap memakan waktu. Ke depannya, seluruh proses tersebut akan kami digitalisasi secara penuh,” kata Atty.

Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya memangkas proses birokrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan berbasis data. Dengan demikian, status PPIU, pengelolaan jemaah, hingga kepatuhan penyelenggara dapat dipantau lebih transparan.

Kemenhaj juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya tergiur harga dan promosi. Legalitas PPIU perlu diperiksa melalui kanal resmi pemerintah sebelum jemaah membayar atau menyerahkan data kepada penyelenggara.

Pembenahan ini menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang bagi travel nonprosedural sekaligus memastikan penyelenggaraan umrah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada jemaah.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • 9 Hari Jelang Penutupan Pelunasan Haji 2026, Banyak yang Berpotensi Dimajukan Pemberangkatannya

    9 Hari Jelang Penutupan Pelunasan Haji 2026, Banyak yang Berpotensi Dimajukan Pemberangkatannya

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 476
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap I akan ditutup dalam beberapa hari ke depan. Akan tetapi, di tengah tenggat yang kian dekat itu, ratusan calon jemaah haji dipastikan belum bisa melangkah ke tahap berikutnya karena gagal memenuhi syarat istithaah kesehatan. Kementerian Haji dan Umrah mencatat, hingga 14 Desember 2025, sebanyak 368 calon […]

    Bagikan Berita:
  • Wanita Haid Boleh Masuk Raudhah? Ini Penjelasan Hukum Menurut Empat Mazhab

    Wanita Haid Boleh Masuk Raudhah? Ini Penjelasan Hukum Menurut Empat Mazhab

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 34
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Jemaah perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid kerap menghadapi dilema ketika mendapat kesempatan mengunjungi Raudhah di Masjid Nabawi, Madinah. Mereka ingin berdoa di salah satu tempat yang istimewa dalam sejarah Islam tersebut, tetapi muncul pertanyaan mengenai hukum memasuki masjid dalam keadaan belum suci. Penting untuk diketahui, bahwa Raudah adalah bagian dari Masjid […]

    Bagikan Berita:
  • ‘Jai Lil Umrah’, Saudi Kampanyekan Aturan dan Etika Ibadah Umrah

    ‘Jai Lil Umrah’, Saudi Kampanyekan Aturan dan Etika Ibadah Umrah

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 445
    • 0Komentar

    HANRANEWS – Arab Saudi meluncurkan kampanye baru bertajuk “Jai lil Umrah” untuk meningkatkan kesadaran jamaah mengenai layanan, petunjuk, serta etika selama menjalankan ibadah umrah. Program ini digulirkan menjelang puncak musim umrah di bulan Ramadan. Kampanye tersebut diluncurkan oleh sistem Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bagian dari upaya memperkaya pengalaman ibadah jamaah sekaligus mempermudah perjalanan […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Sulsel Tegaskan Tak Ada Lagi Sistem Agen, Jemaah Daftar Haji Langsung ke Kantor Cabang Travel

    Kemenhaj Sulsel Tegaskan Tak Ada Lagi Sistem Agen, Jemaah Daftar Haji Langsung ke Kantor Cabang Travel

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 113
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji khusus maupun umrah diminta lebih cermat memilih biro perjalanan. Kementerian Haji (Kemenhaj) Sulsel menegaskan, sistem keagenan travel kini tidak lagi diperbolehkan. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail, mengatakan agen travel yang sebelumnya menjadi perpanjangan tangan perusahaan perjalanan harus bertransformasi menjadi kantor cabang resmi. Penegasan itu disampaikan Ikbal […]

    Bagikan Berita:
  • Skema Umrah Putri Dakka Haram karena Mengandung Gharar dan Terindikasi Ponzi

    Skema Umrah Putri Dakka Haram karena Mengandung Gharar dan Terindikasi Ponzi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 446
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Program umrah subsidi yang menyeret nama Putriana Hamda Dakka alias Putri Dakka kini terus berproses di kepolisian. Otoritas keagamaan dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah menegaskan, skema yang digunakan mengandung unsur gharar dan skema ponzi, sehingga haram secara syariat dan terlarang menurut hukum negara. Kasus ini tengah bergulir di Polda Sulawesi Selatan, dengan […]

    Bagikan Berita:
  • Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar

    Peluang Perjalanan Haji lewat Jalur Laut, Menag Sebut Infrastrukturnya Sudah Mendukung

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 639
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umra menyebut, peluang untuk pemberangkatan haji lewat jalur laut terbuka. Pemerintah Indonesia bahkan menjajaki kemungkinan dibukanya jalur naik kapal itu sebagai alternatif pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Inisiatif ini sedang didiskusikan dengan otoritas Saudi Arabia. “Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. […]

    Bagikan Berita:
expand_less