Gegara Kasus Manipulasi Mahram Hingga Penyimpangan Lain, Wamenhaj Sidak Ke Kantor Kemenhaj Jaktim

HAMRANEWS.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur, Senin 10 Agustus 2026.

Dahnil tidak cuma mengecek pelayanan. Ia membawa peringatan, bahwa praktik lama yang merugikan jemaah akan disapu bersih.

Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Namun, wilayah ini juga pernah menjadi sorotan terkait sejumlah temuan pemeriksaan dan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan haji, termasuk dugaan manipulasi mahram dan bentuk penyimpangan lainnya.

Karena itu, Dahnil menegaskan peralihan pengelolaan haji ke Kemenhaj harus menjadi momentum untuk membongkar praktik-praktik tersebut.

“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah,” tegas Dahnil.

Menurutnya, Kemenhaj harus benar-benar menjadi institusi dengan budaya kerja baru yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Dahnil bahkan memberikan peringatan keras kepada aparatur yang masih ingin mempertahankan pola lama.

“Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tetapi bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji.

Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan, kata Dahnil, akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menjadikan jemaah sebagai objek transaksi.

“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah,” katanya.

Dahnil menegaskan transformasi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tidak boleh berhenti pada perubahan struktur kelembagaan.

Perubahan tersebut harus terasa langsung oleh masyarakat melalui pelayanan haji yang lebih mudah, transparan, adil, dan terbebas dari praktik transaksional.

Sidak di Jakarta Timur itu sekaligus menjadi penegasan bahwa Kemenhaj ingin memulai babak baru penyelenggaraan haji dengan membersihkan berbagai celah penyimpangan dari tingkat pusat hingga daerah.