Wamen Haji dan Umrah Disoroti karena Sindiran Kasar ke Tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas

HAMRANEWS – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendapat sorotan di media sosial karena dinilai menyindir tokoh sepuh Muhammadiyah, Anwar Abbas, dengan kata-kata kasar.

Atas kata-kata Dahnil Anzar itu, Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Pak Wamen.

Dalam video yang tersebar luas, Dahnil menggunakan kata “cangkem” yang diduga diarahkan pada komentar Anwar Abbas terkait sektor katering haji.

Menurut Farid, penggunaan diksi tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga melukai etika keorganisasian Muhammadiyah yang menjunjung tinggi kesantunan dalam perbedaan pendapat.

Konflik bermula ketika Anwar Abbas — salah satu tokoh sepuh Muhammadiyah menyampaikan pandangannya agar pemerintah memperhatikan berbagai perusahaan katering haji yang selama ini melayani jemaah Indonesia.

Anwar menilai penting bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar layanan haji lebih transparan, profesional, dan tidak tersandera kepentingan tertentu. Imbauan itu dipandang sebagai bentuk perhatian moral dan institusional dari Muhammadiyah terhadap pelayanan publik.

Namun, respons Dahnil justru dianggap keluar dari batas kewajaran. Bukannya memberikan penjelasan teknis atau argumentatif, Dahnil malah melontarkan sindiran bernada keras yang dinilai menghina. “Cangkem,” demikian kata yang disebut-sebut Dahnil dalam konteks menanggapi pernyataan Anwar Abbas.

Farid Idris tidak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, Dahnil sebagai pejabat negara semestinya mengedepankan kebijaksanaan dan komunikasi yang matang, apalagi yang disindir adalah tokoh besar Muhammadiyah.

“Pemerintah harus tegas. Pejabat publik tidak boleh menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, untuk menjawab kritik. Dahnil telah merendahkan marwah organisasi dan merusak citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah,” ujar Farid, Sabtu 29 Januari 2026.

Ia menambahkan bahwa publik Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan public office untuk kepentingan politik dan personal. Kata-kata Dahnil, menurutnya, menunjukkan arogansi dan ketidakmatangan emosional.

Hubungan Dahnil dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah memang bukan kali pertama memanas. Sejak tidak lagi aktif di struktur resmi persyarikatan, Dahnil beberapa kali dianggap membawa nama Muhammadiyah dalam manuver politiknya.

Beberapa kader muda menilai Dahnil kerap menggunakan identitas kedekatannya dengan Muhammadiyah sebagai kendaraan legitimasi di ruang publik. Namun tokoh-tokoh senior mengingatkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, dan tidak boleh dipersepsikan sebagai penyambung suara siapa pun.

Kata-kata kasar kepada Anwar Abbas dianggap memunculkan kembali keprihatinan tentang cara Dahnil berperan dalam pemerintahan maupun di komunitas Muhammadiyah.

Farid menegaskan bahwa desakan ini bukan untuk memperuncing konflik, tetapi untuk menjaga wibawa institusi dan etika pejabat publik.

“Negara ini besar karena adab. Jika Wakil Menteri saja tidak mampu menjaga lisan, bagaimana kita berharap pelayanan haji berjalan dengan profesional? Presiden Prabowo harus melihat masalah ini sebagai peringatan serius,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa permintaan pencopotan bukanlah tindakan emosional, melainkan langkah pemulihan moral di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola haji.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi langsung dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait desakan pencopotannya. Sementara pihak pemerintah juga belum memberikan tanggapan atas polemik ini.

Di sisi lain, perbincangan di kalangan aktivis Muhammadiyah dan publik luas kian menghangat. Banyak yang menilai kritik Anwar Abbas adalah bagian dari tradisi intelektual persyarikatan, sehingga respons kasar dari pejabat negara tidak dapat dibenarkan dalam konteks apa pun.

Polemik ini diperkirakan masih akan terus berlanjut, terutama karena terkait langsung dengan tata kelola haji isu sensitif yang menyentuh kepentingan jutaan jemaah Indonesia. Bagi Muhammadiyah, persoalan ini bukan hanya tentang satu kata, tetapi tentang etika, penghormatan terhadap tokoh sepuh, dan sikap pejabat negara dalam menghadapi kritik.