Pembenahan Struktur Kementerian Haji Umrah Bikin Penyelenggaraan Haji 2026 Tersendat

MAKASSAR – Setelah resmi berdirinya Kementerian Haji dan Umrah, para pejabat dan pegawai di lembaga negara tersebut kini harus berbenah. Pejabat-pejabat yang mengisi berbagai posisi harus dibereskan dahulu. Itu membuat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sedikit tersendat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan, untuk posisi Kepala Kementerian Haji dan Umrah di setiap daerah, untuk sementara dijabat oleh para pejabat yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kemenag di daerah tersebut.

Mereka secara otomatis ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Haji dan Umrah. Akan tetapi, implementasinya belum seragam di lapangan.

Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Jabar, Boy Hari Novian, yang kini jadi Plt Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, mengaku statusnya masih menggantung.

“Karena ini kan salah satu cara untuk menseleksi juga biar ketika jadi kita benar perform apa enggak,” ucap Boy, Rabu (17/9/2025).

Ia menyebut belum ada kejelasan terkait struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru. “Enggak jelas saya juga, Kemenhaj belum, Kemenag sudah enggak ada. (Plt kakanwil?) Kabid saja masih, karena kita belum ada apa-apa, belum jelas,” tambahnya.

Soal kantor, Boy mengatakan masih berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Ada wacana kantor kanwil dipindah ke kawasan embarkasi Bekasi atau Kertajati. “Kalau bisa kita menyarankan lebih baik di Kota Bandung. Kenapa? Karena untuk koordinasi itu akan lebih mudah kalau kita ada di ibu kota provinsi,” tuturnya.

SDM Minim, Jamaah Puluhan Ribu

Meski masih menunggu kepastian pusat, persiapan teknis seperti verifikasi jamaah, pembuatan paspor, dan koordinasi kabupaten/kota tetap berjalan. Tantangan terbesar ada di SDM.

Boy menyebut saat ini hanya ada sembilan PNS dan dua PPPK untuk mengurus 38.000 calon jemaah dengan dua embarkasi. “Kayaknya orangnya untuk khusus di Jawa Barat itu kurang sekali,” akunya.

“Cuma yang kita inginkan itu pelunasan ini jangan sampai telat karena waktunya sudah mepet sekali ini,” ungkap Boy.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Dudu Rohman, menegaskan pihaknya tetap mendukung suksesnya haji meski kewenangan sudah beralih.

“Tapi kita tentunya tanggung jawab kaitan dengan pelaksanaan kepada haji ke depan itu harus sukses. Kemenag sudah lepas, tapi kontribusi kita sebagai kakak kepada adik yang harus dijaga walaupun ada pengalaman-pengalaman seperti ini,” katanya.

Menurut Dudu, bidang haji dan umrah sementara masih berbagi kantor dengan Kemenag. Aset-aset seperti dua asrama haji akan segera ditata ulang agar sesuai kewenangan kementerian baru.