BPH Akan Tangani Penyelengaan Haji 2026, RUU Masih Digodok
- account_circle Imam Dzulkifli
- calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
- visibility 442
- print Cetak
SAUDI – Badan Penyelenggara Haji atau BPH sedang disiapkan untuk menjadi lembaga yang mengelola pelaksanaaan haji di Indonesia. Agendanya, tahun depan BPH akan mulai mengambil alih pelaksanaan haji dari Kemenag.
Akan tetapi, menurut Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, RUU yang mengatur pelaksanaannya masih sedang digodok.
Nasaruddin belum bisa menjelaskan lebih detil terkait progress RUU haji. Sebab, RUU Haji saat ini masih digodok di DPR.
“Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insyaallah kita sudah bekerjasama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang yang nanti akan mengatur itu kan,” kata Nasaruddin kepada wartawan di Jeddah, Arab Saudi, Kamis 3 Juli 2025.
Saat ditanya apakah nantinya BPH akan menjadi Kementerian Haji. Nasaruddin mengatakan hal itu masih menjadi urusan internal pemerintah dan tak dibahas saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).
“Oh itu urusan internal Indonesia. Belum dibahas,” ujarnya.
Nasaruddin juga menyebutkan tak ada pembahasan kuota dan penyelenggara saat pertemuan tersebut.
“Yang jelas juga nggak ada membahas kuota, nggak ada membahas siapa penyelenggaranya. Kan itu kan urusan internal kita kan. Insyaallah nanti kita tunggu dari undang-undangnya nanti,” ucapnya.
- Penulis: Imam Dzulkifli
