Anggota DPR Sumedang Protes Pembagian Kuota Haji 2026, Jemaah Haji Daerahnya Berkurang

HAMRANEWS – Para anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan protes atas kebijakan kuota ‘pukul rata’ yang diberlakukan Kementerian Haji dan Umrah.

Protes itu disampaikan saat rapat melakukan audiensi di Komisi VIII DPR RI.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sumedang, Endang Taufiq, dan diterima oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. Maman Imanulhaq.

Dalam pertemuan itu, Endang Taufiq menyampaikan keberatan resmi terkait kebijakan penetapan kuota haji tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat Sumedang.

Berdasarkan keputusan terbaru, Kabupaten Sumedang pada tahun 2026 hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.

Endang mengkritisi bahwa keputusan tersebut muncul secara mendadak, sementara proses persiapan, pembinaan calon jemaah, serta perencanaan keberangkatan sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa perubahan sistem seharusnya tidak diberlakukan secara tiba-tiba.

“Kenapa tidak dimulai tahun 2027 saja? Kami mohon adanya peninjauan kembali, karena masyarakat Sumedang sudah melakukan persiapan sesuai ketentuan,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Jakarta, Senin (17/11).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan masyarakat dan pemerintah daerah. Marwan menilai diperlukan proses sosialisasi yang lebih matang, baik kepada jemaah maupun pemerintah daerah.

“Sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu. Tidak bisa tiba-tiba. Kita juga harus bicara tentang kesiapan daerah yang mendapatkan jatah lebih, seperti Bekasi dan Depok,” jelasnya.

Sementara itu, KH. Maman Imanulhaq, Anggota Komisi VIII, menambahkan bahwa perubahan kuota harus mempertimbangkan aspek istitha’ah jemaah haji, kesiapan infrastruktur daerah, serta pemerataan rasa keadilan bagi seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa Komisi VIII akan mengawal aspirasi ini dalam rapat-rapat dengan Kementerian Haji dan Umroh dan pihak terkait.

Pimpinan Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu pula menekankan pentingnya memastikan kebijakan kuota haji tidak hanya adil secara administratif tetapi juga berkeadilan sosial. “Kebijakan haji harus mengutamakan rasa keadilan. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama menunggu justru dikorbankan oleh perubahan sistem yang mendadak,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi VIII akan mengawal aspirasi dari Sumedang ini. Prinsip istitha’ah, kesiapan daerah, dan kepentingan jemaah harus menjadi dasar setiap keputusan.

Pertemuan ditutup dengan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi Komisi III DPRD Sumedang serta memastikan kebijakan kuota haji tidak menimbulkan keresahan dan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh daerah.