Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap ‘Kartel Haji’ yang Sudah Kompleks Sejak Lama dan Sulitnya Dibereskan

JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan alasan dirinya harus menggunakan istilah ‘Kartel Haji’ untuk mengungkapkan adanya pelaku praktik kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan haji di Indonesia selama ini.

Dalam wawancara di salah satu televisi swasta, dia mengungkpakan bahwa istilah tersebut bukan dimaksudkan untuk menodai kesucian ibadah haji, melainkan sebagai ungkapan kegelisahan dan emosi atas praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh oknum dalam lingkaran penyelenggaraan perhajian.

Dahnil mengungkapkan, sejak awal penggunaan diksi “kartel haji”, ia mendapat banyak protes, terutama dari kelompok keagamaan.
Penolakan itu muncul karena istilah kartel selama ini identik dengan kejahatan terorganisir, sementara haji merupakan ibadah yang suci.

“Saya ketika menggunakan diksi kartel itu diprotes banyak orang, terutama kelompok agama. Karena konotasi haji itu kan ibadah yang baik, tapi kemudian saya dekatkan dengan istilah kartel,” ujar Dahnil.

Ia menegaskan bahwa istilah tersebut lahir dari luapan emosi dan keprihatinan mendalam. Menurutnya, sangat ironis ketika urusan ibadah yang sakral justru dikelola dengan cara-cara yang tidak bermoral.

“Sebenarnya itu ungkapan emosi. Kok ada orang yang harusnya mengurusi sesuatu yang suci, tapi berlaku kotor. Itu emosional,” lanjutnya.

Dahnil menekankan bahwa yang ia kritik bukanlah ibadah hajinya, melainkan perilaku sebagian pihak yang bermain dalam “circle” perhajian. Ia menyebut ibadah haji tetaplah suci, namun dinodai oleh oknum yang menjadikannya sebagai ladang keuntungan pribadi dan kelompok.

“Ibadahnya ini ibadah suci, tapi sayangnya dikotori oleh orang-orang yang bermain di circle perhajian itu dengan cara-cara yang kotor, ngambil keuntungan. Agama dijadikan komoditas oleh mereka,” tegas Dahnil.

Ia bahkan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk komodifikasi spiritual, di mana nilai-nilai agama dimaterialisasi dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan umat.

“Ini kan komoditas spiritual, kemudian dimaterialisasi dengan cara-cara tidak masuk akal. Nah itulah yang kemudian saya sebut kartel haji. Orang-orang ini tega menjual agama, dalam tanda kutip, untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka,” katanya.

Lebih jauh, Dahnil mengungkapkan bahwa upaya pembenahan tata kelola haji justru membuat dirinya dan Wakil Menteri Haji lainnya menghadapi resistensi yang semakin besar. Alih-alih mendapat lebih banyak dukungan, ia mengaku jumlah “musuh” justru bertambah.

“Jadi wakil menteri haji itu… Gus Irfan (Menteri Haji) dan saya ngurus haji itu, saudara kami nggak nambah. Malah musuh kami nambah,” ujarnya.

Menurut Dahnil, hal itu terjadi karena ia dan Gus Irfan konsisten menolak segala bentuk permintaan khusus, termasuk permintaan dari kerabat, kolega organisasi, maupun orang-orang dekat, terkait percepatan antrean haji.

“Misalnya saudara saya minta tolong supaya antreannya jangan nunggu 10 tahun, jadi 5 tahun, pasti saya jawab nggak bisa. Orang organisasi saya atau siapapun minta, jawabannya juga nggak bisa,” ungkap Dahnil yang merupakan Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Sikap tegas tersebut, kata Dahnil, berujung pada cap negatif terhadap dirinya dan koleganya. Ia mengaku kerap disebut sombong, bahkan dijauhi oleh orang-orang yang sebelumnya dekat, hanya karena menolak praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan.

“Akhirnya kami disebut sombong, dan upaya-upaya perbaikan yang kami lakukan justru membuat kami dijauhi oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan kami. Itu yang kami alami saat ini,” katanya.

Meski menghadapi tekanan dan perlawanan, Dahnil menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda bersih-bersih tata kelola perhajian, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik-praktik menyimpang di sektor strategis negara.

Ia berharap publik dapat memahami konteks penggunaan istilah “Kartel Haji” sebagai kritik moral, sekaligus dukungan terhadap upaya reformasi agar penyelenggaraan ibadah haji kembali pada nilai amanah, keadilan, dan kesucian ibadah.