Travel Haji Risma Belum Bayar Penginapan dan Tiket Pulang Belum Jelas, 44 Jemaaahnya Telantar di Hotel

HAMRANEWS – Sebanyak 44 jemaah umrah asal Sulawesi Selatan (Sulsel) kini terkatung-katung di Makkah, Arab Saudi, tanpa kepastian kepulangan. Hingga kini, mereka belum mengantongi tiket pulang, sementara biaya hotel tempat mereka menginap juga belum dibayarkan oleh pihak travel.

Kondisi ini membuat para jemaah berada dalam tekanan. Pihak hotel terus menagih pembayaran, bahkan sempat melakukan penyitaan kunci kamar karena tunggakan belum dilunasi oleh travel yang memberangkatkan mereka.

“Hotel selalu menagih kami, bahkan tadi malam sempat menyita kunci kamar karena belum dibayar pihak travel Haji Risma,” ungkap salah satu jemaah, Haji Aminah, Kamis (2/4/2026).

Jemaah yang berasal dari Parepare dan Makassar itu kini hidup dalam ketidakpastian. Selain tidak memiliki tiket kepulangan, mereka juga dihantui ancaman pengusiran dari tempat menginap jika pembayaran tak kunjung diselesaikan.

Aminah menyebut sejak awal pihak travel tidak pernah menunjukkan bukti tiket pulang-pergi kepada jemaah. Hal ini membuat mereka semakin khawatir karena tidak ada kejelasan kapan bisa kembali ke Indonesia.

“Kami minta tiket sejak awal, tapi tidak pernah diperlihatkan. Sekarang kami tidak tahu harus pulang kapan,” ujarnya.

Situasi semakin berat karena kondisi fisik dan mental jemaah mulai menurun. Dalam rombongan tersebut, terdapat lansia yang dilaporkan jatuh sakit akibat kelelahan dan tekanan selama berada di tanah suci.

Tak hanya itu, jemaah yang ingin pulang secara mandiri justru diminta membayar tambahan sekitar Rp 5 juta per orang. Biaya tersebut disebut-sebut untuk kebutuhan tertentu, termasuk perpanjangan masa tinggal di hotel, meski belum ada kejelasan rinci.

Di sisi lain, pihak Kementerian Haji dan Umrah setempat mengonfirmasi jumlah jemaah yang terlantar mencapai 44 orang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketiadaan tiket fisik untuk kepulangan ke Indonesia.

Kepala Kantor Kemenhaj Parepare, Jami, menjelaskan bahwa persoalan ini diduga berawal dari rantai pengelolaan travel yang bermasalah. Pengelola awal disebut menyerahkan penanganan jemaah ke pihak travel lain yang tidak jelas legalitasnya.

Lebih lanjut, diketahui bahwa travel yang terlibat sebelumnya belum mengantongi izin resmi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini, pemerintah pusat bersama perwakilan Indonesia di Arab Saudi tengah berupaya menangani kasus tersebut. Koordinasi dilakukan untuk memastikan para jemaah bisa segera dipulangkan dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Namun hingga kini, para jemaah masih harus bertahan dalam kondisi serba tidak pasti—tanpa tiket pulang dan dengan ancaman kehilangan tempat tinggal di negeri orang.