Pelunasan Haji Sulsel Tembus 116 Persen, Capaian Tertinggi secara Nasional

HAMRANEWS – Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam proses pelunasan biaya haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hingga pelunasan tahap pertama dan kedua berakhir, tingkat pelunasan jemaah haji di Sulsel menembus 116 persen, melampaui target kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.

Capaian tersebut diungkapkan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, dalam podcast Tazkiyah Tour beberapa waktu lalu. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingginya kesiapan jemaah sekaligus efektivitas sistem penyelenggaraan haji di Sulsel.

“Pelunasan di Sulawesi Selatan sudah selesai dan capaiannya 116 persen. Ini tertinggi di Indonesia,” ujar Ikbal.

Dia menjelaskan, kelebihan pelunasan tersebut terjadi karena tingginya antusiasme jemaah serta kesiapan administrasi sejak awal, termasuk dokumen dan pembiayaan. Kondisi ini membuat Sulsel berada dalam posisi aman dan siap memasuki tahapan teknis penyelenggaraan haji berikutnya.

Haji Khusus Nyaris Penuh Kuota

Selain haji reguler, pelunasan haji khusus di Sulsel juga menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, tercatat 16.873 jemaah telah melunasi biaya haji khusus. Jumlah tersebut nyaris menyentuh total kuota nasional haji khusus tahun 2026 yang diperkirakan berada di kisaran 17 ribu jemaah termasuk petugas.

Ikbal menegaskan, tingginya angka pelunasan menjadi indikator kuat bahwa minat masyarakat terhadap layanan haji, baik reguler maupun khusus, terus meningkat.

Didukung Sistem Baru Kementerian Haji

Capaian pelunasan yang tinggi ini tidak terlepas dari transformasi kelembagaan penyelenggaraan haji. Pada era pemerintahan Prabowo–Gibran, pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Agama setelah hampir 80 tahun.

Kementerian ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan haji, mulai dari dokumen jemaah, visa, pelunasan, hingga layanan di Arab Saudi seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

“Dengan kementerian yang fokus, koordinasi menjadi lebih cepat dan pelayanan lebih terukur,” kata Ikbal.

Kuota Berbasis Daftar Tunggu

Tahun 2026 juga menjadi titik awal penerapan pembagian kuota haji berbasis daftar tunggu, bukan lagi jumlah penduduk muslim. Kebijakan ini bertujuan menghapus ketimpangan ekstrem masa tunggu antarprovinsi.

Menurut Ikbal, sistem baru tersebut ikut mendorong kepastian bagi jemaah yang sudah lama menunggu, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem haji nasional.

Batas Waktu Krusial

Ikbal mengingatkan sejumlah tenggat waktu penting dalam penyelenggaraan haji 2026, antara lain:

1 Februari 2026 sebagai batas akhir kontrak akomodasi dan transportasi darat.

8 Februari 2026 sebagai batas akhir entri data jemaah ke dalam sistem.

Ia menekankan bahwa ketepatan waktu dalam memenuhi tahapan ini sangat menentukan kelancaran operasional di Tanah Suci.

Haji Ramah Wanita dan Kepatuhan Regulasi

Selain aspek administratif, penyelenggaraan haji 2026 juga mengusung konsep “Haji Ramah Wanita”, mengingat sekitar 70 persen jemaah Indonesia adalah perempuan. Sekitar 33 persen petugas haji direkrut dari kalangan perempuan untuk memberikan layanan yang lebih nyaman dan humanis.

Di sisi lain, jemaah juga diingatkan untuk mematuhi aturan ketat Pemerintah Arab Saudi, khususnya larangan berfoto di area tawaf, mengganggu kekhusyukan ibadah, serta memotret aparat dan fasilitas keamanan.

Imbauan Waspada Visa Ilegal

Menutup keterangannya, Ikbal mengimbau masyarakat agar hanya menggunakan visa haji resmi pemerintah. Ia mengingatkan maraknya penawaran visa di luar jalur resmi yang berpotensi membuat jemaah gagal berangkat atau bahkan gagal masuk ke Arafah.

“Masyarakat harus berhati-hati. Pastikan semua proses melalui jalur resmi,” tegasnya.