Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » Menteri Haji RI Sebut Umrah Jalur Mandiri Lebih Rentan Saat Situasi Krisis

Menteri Haji RI Sebut Umrah Jalur Mandiri Lebih Rentan Saat Situasi Krisis

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
  • visibility 106

HAMRANEWS – Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, aktivitas umrah khususnya penerbangan ke Saudi ikut mengalami gangguan. Kondisi ini paling rentan dialami oleh jemaah umrah lewat jalur mandiri.

Di media sosial, pelaku umrah mandiri mengeluhkan mahalnya penerbangan langsung dari Arab Saudi ke ke Tanah Air dan sebeliknya. Sementara, penerbangan jalur transit ke negara kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UEA) selalu mengalami pembatalan atau penundaan.

Gangguan penerbangan ini pun diungkapkan Kementerian Haji dan Umrah RI.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan jemaah umrah yang berangkat melalui travel resmi dipastikan berada dalam posisi yang lebih aman dan terlindungi.

Dia mengungkapkan telah \memanggil seluruh penyelenggara travel untuk memastikan jemaah yang terdampak keterlambatan ditangani secara baik.

Situasi ini tentu membutuhkan penanganan ekstra, mulai dari akomodasi hingga pengaturan ulang tiket.

“Ya memang beberapa travel-travel besar relatif masih bisa. Tapi berapa travel kecil itu sudah teriak-teriak ini. Bagaimana mereka mengelola jemaah yang tertahan 3-4 hari. Belum lagi harus mencari tiket baru,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap jemaah tetap menjadi kewajiban penyelenggara.

Berbeda dengan jemaah yang berangkat melalui travel, jemaah umrah mandiri dinilai menghadapi risiko lebih besar.

Tanpa perlindungan penyelenggara, mereka harus mengurus sendiri seluruh kebutuhan saat terjadi kendala, termasuk biaya tambahan yang tidak terduga.

“Kalau umrah mandiri, hampir tidak ada yang menjamin. Kalau harus menambah biaya, mereka tanggung sendiri,” jelasnya.

Meski tidak terlibat dalam aspek bisnis, pemerintah tetap berupaya melakukan pendataan terhadap jemaah, termasuk yang berangkat secara mandiri.

Langkah ini penting untuk memastikan pemerintah mengetahui posisi jemaah—mulai dari keberangkatan hingga lokasi transit—sehingga dapat melakukan pemantauan dan langkah antisipatif jika terjadi situasi darurat.

“Kita ingin tahu siapa berangkat, kapan, dan sekarang ada di mana. Ini untuk mengantisipasi kondisi seperti sekarang,” kata Irfan.

Dengan kondisi yang terjadi, Kemenhaj mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih skema perjalanan ibadah.

Jemaah yang berangkat melalui travel resmi tidak hanya mendapatkan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan perlindungan ketika terjadi situasi tak terduga.

Di tengah ketidakpastian global, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi hal utama—dan di sinilah peran travel resmi menjadi semakin penting bagi jemaah Indonesia.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belajar dari Kemenag, Kementerian Haji-Umrah Tegaskan Zero Tolerance atas Praktik Korupsi dan Pungli Sekecil Apapun

    Belajar dari Kemenag, Kementerian Haji-Umrah Tegaskan Zero Tolerance atas Praktik Korupsi dan Pungli Sekecil Apapun

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 396
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan, mengingatkan bahwa keberadaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak sekadar simbol politik alias seremonial saja. Menurutnya, lembaga baru ini harus tampil sebagai institusi yang benar-benar memberi manfaat konkret bagi jamaah. “Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau […]

    Bagikan Berita:
  • Datangi Daker Mekkah PPIH, Wakil Menteri Haji Saudi Terangkan Catatan Teknis Penyelenggaraan Haji RI

    Datangi Daker Mekkah PPIH, Wakil Menteri Haji Saudi Terangkan Catatan Teknis Penyelenggaraan Haji RI

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 308
    • 0Komentar

    SAUDI – Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat, pada Sabtu 28 Juni 2025 bersama rombongan mendatangi kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah. Kepada jajaran PPIH Arab Saudi, Wamenhaj menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025. Kunjungan tersebut merupakan kali pertama dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah sebagai […]

    Bagikan Berita:
  • Syekh Saleh bin Humaid, Mufti Besar Arab Saudi yang Baru

    Syekh Saleh bin Humaid, Mufti Besar Arab Saudi yang Baru

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 551
    • 0Komentar

    SAUDI – Kerajaan Arab Saudi resmi memiliki Mufti besar baru setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh pada 23 September 2025. Syekh Dr. Saleh bin Humaid ditunjuk sebagai penggantinya. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Pengadilan Kerajaan Arab Saudi, Rabu 24 September 2025. Mengutip theislamicinformation, Penunjukan ini tak hanya mengisi jabatan Mufti Agung, tapi juga […]

    Bagikan Berita:
  • Menag Sebut Arab Saudi Gandeng Konsultan Amerika dan Makin Fokus Kejar Profit

    KPK Endus Ada Praktik Korupsi dalam Penyediaan Kuota Haji RI

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 309
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya indikasi praktik korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Sebagai catatan, ada lima laporan praktik kasus dugaan korupsi yang telah masuk ke meja pengaduan masyarakat KPK pada 2024. “Perkara kuota haji sedang diusut,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). Asep yang juga menjabat […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Asuransi Haji dan Umrah, Tegaskan Tanpa Titipan dan Penunjukan Langsung

    Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Asuransi Haji dan Umrah, Tegaskan Tanpa Titipan dan Penunjukan Langsung

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 207
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan langkah serius memperkuat tata kelola asuransi haji dan umrah di tengah percepatan persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Pemerintah menekankan, skema perlindungan jemaah harus dikelola secara bersih, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada keselamatan serta kepastian manfaat bagi jemaah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum diskusi antara Kemenhaj […]

    Bagikan Berita:
  • Resmi Disahkan, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Masuk Prolegnas 2025

    Resmi Disahkan, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Masuk Prolegnas 2025

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 374
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga legislatif negara, yakni DPR RI resmi memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Pengelolaan Keuangan Haji ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan tersebut diambil lewat rapat paripurna kelima masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2025. Sidang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan […]

    Bagikan Berita:
expand_less