Dahnil Sebut Penipu Haji dan Umrah sebagai Bandit Agama, 70 Persen Korban Warga Desa

HAMRANEWS.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melontarkan istilah keras untuk menyebut para pelaku penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Ia menyebut mereka sebagai “bandit agama” karena memanfaatkan simbol dan kepercayaan keagamaan untuk meraup keuntungan pribadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil saat membuka kegiatan penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Dahnil, para pelaku tidak sekadar melakukan kejahatan ekonomi, tetapi juga mengeksploitasi keinginan masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.

“Para penipu haji dan umrah adalah bandit agama. Pekerjaan mereka berburu rente dengan menggunakan wilayah yang suci untuk melakukan penipuan terhadap jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah,” tegasnya.

Dahnil mengungkapkan, praktik penipuan perjalanan ibadah tersebut masih marak terjadi. Bahkan, laporan masyarakat terkait penipuan haji dan umrah diterima hampir setiap hari.

Ironisnya, sekitar 70 persen korban berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu, terutama warga yang tinggal di kampung dan pedesaan.

Mereka umumnya telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dengan harapan bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, impian tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dahnil juga mengingatkan bahwa pelaku penipuan tidak selalu berasal dari biro perjalanan ilegal. Oknum yang memiliki atribut keagamaan hingga aparatur pemerintah pun berpotensi terlibat.

“Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Untuk memberantas praktik tersebut, Kemenhaj berencana memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui Direktorat Jenderal Pengendalian serta PPNS.

Dahnil bahkan menyebut kebutuhan idealnya mencapai tiga personel PPNS di setiap kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan jumlah jemaah dan tingkat kerawanan kasus.

Di sisi lain, Kemenhaj juga tengah melakukan pendataan ulang terhadap sekitar 3.600 penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen dilaporkan tidak lagi aktif.

Pemerintah juga memberlakukan moratorium penerbitan izin baru PPIU sampai proses pembenahan dan verifikasi data penyelenggara rampung.

Dahnil menegaskan, agama tidak boleh dijadikan komoditas untuk memperdaya masyarakat yang ingin menjalankan ibadah.

Ia meminta seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab.

Bagi pihak yang masih menjadikan agama sebagai kedok penipuan, Dahnil menegaskan, mereka merupakan bagian dari kelompok yang disebutnya sebagai bandit agama.