Ekonomi Daerah Juga Harus Terdampak Aktivitas Haji, Bukan Cuma Untungkan Arab

HAMRANEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) saat ini sedang mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di daerah agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Ini dilakukan agar perputaran ekonomi dari aktivitas haji tidak cuma menguntungkan Arab Saudi.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekosistem haji.

“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujar Jaenal dalam kegiatan pembinaan yang digelar di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi haji perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga aktivitas ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” tegasnya.

image.jpeg

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, menyampaikan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Ia menjelaskan bahwa di Jawa Barat tercatat terdapat 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem haji.

Selain itu, alokasi anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Jawa Barat mencapai sekitar Rp31,9 miliar yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Jawa Barat juga didukung infrastruktur penyelenggaraan haji berupa dua embarkasi haji, satu bandara, serta 19 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung pengembangan layanan sekaligus aktivitas ekonomi haji di daerah.

Melalui penguatan ekosistem ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan optimal dari sisi layanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional