Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Nusron Wahid Disebut Punya Peran oleh Terdakwa Kasus Korupsi Haji, Terkait Suap USD 1 Juta ke Pansus DPR

Nusron Wahid Disebut Punya Peran oleh Terdakwa Kasus Korupsi Haji, Terkait Suap USD 1 Juta ke Pansus DPR

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • visibility 85
  • print Cetak

HAMRANEWS.ID — Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kembali disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Kali ini, terdakwa Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex mengungkap dugaan adanya permintaan dana sebesar USD 1 juta yang dikaitkan dengan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026), Gus Alex membantah keterangan Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, yang menyebut dirinya menitipkan USD 1 juta.

Gus Alex justru mengatakan dirinya menerima permintaan untuk mengusahakan uang tersebut.

Ia menyebut permintaan itu terkonfirmasi setelah bertemu Ace Hasan Syadzily, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Pansus Haji.

“Karena saya saat itu menyerahkan permintaan dana sejumlah USD 1 juta tersebut, yang terkonfirmasi setelah saya bertemu dan menghadap Saudara Ace Hasan Syadzily di kediaman beliau,” ujar Gus Alex.

Menurut Gus Alex, dirinya bukan pihak yang berinisiatif menyediakan uang tersebut. Ia bahkan mengaku meminta waktu untuk mencari dan mengusahakannya.

Nama Nusron Wahid kemudian disebut ketika Gus Alex menjelaskan pertemuannya dengan seseorang bernama Khomsin. Gus Alex mengatakan Khomsin diperkenalkan kepadanya sebagai orang Nusron yang biasa menjalankan tugas khusus.

“Selain terkonfirmasi dari Saudara Ace Hasan Syadzily, juga karena saat bertemu dengan Khomsin, saksi memperkenalkan Khomsin sebagai orangnya Pak Nusron Wahid dan biasa menjalankan tugas khusus untuk Pak Nusron,” kata dia.

Gus Alex juga menyebut sosok Acong yang disebutnya sebagai orang dekat Nusron. Menurut dia, keberadaan Khomsin dan Acong membuat dirinya meyakini adanya permintaan dana tersebut.

Gus Alex sekaligus membantah keterangan Zainal mengenai adanya ancaman. Ia mengatakan komunikasi yang dilakukan hanya berupa curhat melalui WhatsApp maupun pembicaraan langsung dengan Nurul Zaman.

Terkait USD 1 juta, Gus Alex menyatakan uang tersebut akhirnya dikembalikan setelah ia melaporkan persoalan tersebut kepada penyidik KPK pada 25 Agustus 2025.

“Sampai pada akhirnya, 25 Agustus saya laporkan dan saya sampaikan kepada penyidik KPK dan baru dikembalikan 29 Agustus 2025,” ujarnya.

Ia menegaskan laporan tersebut dilakukan bukan semata karena uang belum dikembalikan, melainkan karena ingin persoalan tersebut diungkap secara adil.

Usai mendengar bantahan Gus Alex, hakim meminta Zainal Abidin menegaskan keterangannya. Zainal menyatakan tetap pada keterangan yang sebelumnya disampaikan di persidangan.

Sebelumnya, KPK juga telah menyatakan akan menelaah fakta persidangan terkait aliran uang kepada pihak yang disebut sebagai perantara teman Nusron Wahid. Dalam persidangan lain, terungkap uang USD400 ribu disebut diberikan kepada Erik, yang disebut sebagai perantara Zainal Abidin.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK mendakwa empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidaknya Rp622,09 miliar. Angka itu mencakup selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024.

Penyebutan nama Nusron dalam persidangan tersebut merupakan bagian dari keterangan terdakwa dan fakta yang sedang diuji di pengadilan. Belum terdapat kesimpulan pengadilan mengenai keterlibatan Nusron dalam perkara tersebut.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Arab Saudi Akan Bolehkan Warga Asing Beli Properti di Negaranya, Asalkan di Luar Makkah-Madinah

    Arab Saudi Akan Bolehkan Warga Asing Beli Properti di Negaranya, Asalkan di Luar Makkah-Madinah

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 756
    • 0Komentar

    RIYADH – Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan undang-undang baru yang mengatur kepemilikan properti pihak asing. Regulasi terbaru tersebut merupakan perubahan besar dalam sektor properti. Dipublikasikan di Umm Al-Qura Gazette pada Jumat 25 Juli 2025 dan akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penerbitan. Menurut laporan Saudi Gazette, aturan baru ini memberikan hak kepemilikan maupun hak […]

    Bagikan Berita:
  • Ini Kapal Pesiar dari Arab Saudi untuk Tarik Wisatawan, Tidak Ada Alkohol dan Kasino

    Ini Kapal Pesiar dari Arab Saudi untuk Tarik Wisatawan, Tidak Ada Alkohol dan Kasino

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 587
    • 0Komentar

    SAUDI – Pemerintah Arab Saudi tengah mengibarkan layar baru dalam ambisi besarnya di sektor pariwisata global. Melalui Aroya Cruise, kapal pesiar mewah pertama yang dirancang dengan identitas Arab, Kerajaan ini ingin memposisikan diri sebagai pusat wisata maritim kelas dunia, sekaligus mengukuhkan komitmen dalam mencapai target Vision 2030. Aroya Cruise ini diluncurkan oleh Cruise Saudi, anak […]

    Bagikan Berita:
  • Perusahaan Travel Bisa Didenda Setengah Miliar Rupiah Jika Tidak Melaporkan Jemaah yang Overstay

    Perusahaan Travel Bisa Didenda Setengah Miliar Rupiah Jika Tidak Melaporkan Jemaah yang Overstay

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 169
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Pemerintah Arab Saudi kembali memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kali ini, perusahaan travel atau penyedia layanan haji dan umrah diancam denda hingga 100.000 riyal Saudi (sekitar Rp482 juta) apabila tidak melaporkan jemaah yang masih berada di Arab Saudi setelah masa izin tinggal (overstay) berakhir. Peringatan tersebut disampaikan Keamanan Publik Arab […]

    Bagikan Berita:
  • Wisata Musim Panas di Kota Taif yang Sejuk, Bisa Jadi Destinasi Usai Perjalanan Umrah

    Wisata Musim Panas di Kota Taif yang Sejuk, Bisa Jadi Destinasi Usai Perjalanan Umrah

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 662
    • 0Komentar

    SAUDI – Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sejumlah destinasi unggulan di negeri itu, yang bisa dikunjungi wisatawan sekaligus saat melakukan perjalanan umrah ke Tanah Suci. Program Saudi Summer 2025 diluncurkan Arab Saudi, yang merupakan promosi musim panas bertema ‘Color Your Summer’, diluncurkan diluncurkan sejak Mei dan akan berlangsung hingga September. Program itu menawarkan 250 promo eksklusif […]

    Bagikan Berita:
  • Cara Penentuan Kerugian Negara KPK yang Berdasarkan Asumsi Disoroti Akademisi dalam Kasus Haji

    Cara Penentuan Kerugian Negara KPK yang Berdasarkan Asumsi Disoroti Akademisi dalam Kasus Haji

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 426
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Cara KPK dalam menetapkan status hukum kasus Kuota Haji tahun 2024 mendapat sorotan dari akademisi. Akademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum. Menurutnya, dalam hukum pidana korupsi Indonesia, kerugian negara tidak boleh diasumsikan, melainkan harus dibuktikan sebagai […]

    Bagikan Berita:
  • Daftar Tunggu Haji Se-Indonesia Disamaratakan, Sulsel 40 Tahun Bisa Turun Jadi 26,4 Tahun

    Daftar Tunggu Haji Se-Indonesia Disamaratakan, Sulsel 40 Tahun Bisa Turun Jadi 26,4 Tahun

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 789
    • 0Komentar

    JAKARTA – Antrean keberangkatan haji di Indonesia ditargetkan rata-rata 26,4 tahun, dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf punya alasan kuat di balik kebijakan itu. Menurutnya, sistem antrean tersebut dibuat bukan tanpa pertimbangan, melainkan demi pemerataan dan rasa keadilan bagi calon jemaah dari seluruh provinsi. “Untuk pembagian kuota per provinsi seusai antrean, dengan begitu […]

    Bagikan Berita:
expand_less