Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » 158 Jemaah Umrah Terdampak, PT TAS Terancam Sanksi hingga Pencabutan Izin

158 Jemaah Umrah Terdampak, PT TAS Terancam Sanksi hingga Pencabutan Izin

  • account_circle Muhammad Fadli
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 119
  • print Cetak

HAMRANEWS.ID — Sebanyak 158 jemaah umrah menjadi korban dugaan pelanggaran oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT TAS.

Sebanyak 120 jemaah diduga gagal diberangkatkan, sementara 38 lainnya mengalami masalah hingga terancam terlantar karena terkendala kepulangan.

Kasus yang terjadi sepanjang Juli hingga Agustus 2026 itu kini masuk dalam radar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah tengah mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.

Kasubdit Penindakan Haji Khusus dan Umrah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nano Sugianto, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang dirugikan.

“Ditjen Pengendalian melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti terhadap travel yang diduga melakukan pelanggaran gagal memberangkatkan atau memulangkan jemaahnya. Ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj melindungi jemaah dan melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran,” kata Nano, Rabu 12 Agustus 2026.

Kemenhaj telah memeriksa Direktur PT TAS berinisial NJ. Sejumlah jemaah terdampak dan pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut juga telah dimintai keterangan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Ahmad Abdullah, menyebut PT TAS diduga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (5) huruf e dan huruf h PP Nomor 28 Tahun 2025.

Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dipandang ringan, terutama karena mengakibatkan 38 jemaah umrah terlantar akibat kendala kepulangan.

“Berdasarkan tingkat pelanggaran yang mengakibatkan terlantarnya 38 jemaah umrah, PPIU tersebut layak dikenai sanksi administratif sesuai tahapan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025,” ujarnya.

Sanksi terhadap PT TAS dapat berujung pada pembekuan Perizinan Berusaha hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Tak hanya soal sanksi administratif, Kemenhaj juga masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam perkara ini.

Pemeriksaan akan terus berlanjut untuk memastikan seluruh fakta terungkap dan hak para jemaah yang terdampak mendapat perlindungan.

Bagikan Berita:
  • Penulis: Muhammad Fadli
  • Editor: Fitriani Heli

Rekomendasi Untuk Anda

  • Klarifikasi Rombongan JCH Bulukumba yang Viral Disebut Demensia: Cuma Tersesat

    Klarifikasi Rombongan JCH Bulukumba yang Viral Disebut Demensia: Cuma Tersesat

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 664
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Ketua kloter jemaah calon haji (JCH) asal Bulukumba, P Tamma, yang sebelumnya viral karena disebut menderita demensia di media sosial, menyampaikan klarifikasi. Ketua kloter, Ardiansyah, menyampaikan tidak benar bahwa P Tamma mengalami gangguan psikologis seperti demensia, seperti caption postingan yang beredar. Menurut Ardiansyah, P Tamma cuma tersesat. Adapun dalam video yang menunjukkan pria […]

    Bagikan Berita:
  • Kemenhaj Serahkan 34 Kasus Haji-Umrah ke Bareskrim, Puluhan Aduan Masuk Radar Penegakan Hukum

    Kemenhaj Serahkan 34 Kasus Haji-Umrah ke Bareskrim, Puluhan Aduan Masuk Radar Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 135
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah. Hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 34 kasus telah diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, mengatakan langkah tersebut dilakukan terhadap aduan yang membutuhkan pemeriksaan dan pendalaman lebih […]

    Bagikan Berita:
  • DPR Setujui Revisi UU Haji, Usulan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Menguat

    DPR Setujui Revisi UU Haji, Usulan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Menguat

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 671
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kembali mencuat ke permukaan seiring disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Revisi tersebut diajukan sebagai usul inisiatif DPR dan telah mendapat persetujuan dalam rapat Baleg pada Senin (8/7). Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota […]

    Bagikan Berita:
  • Jemaah Haji Tidak Lagi Konsumsi Beras Thailand–Vietnam, Bulog Akan Ekspor Pangan ke Saudi

    Jemaah Haji Tidak Lagi Konsumsi Beras Thailand–Vietnam, Bulog Akan Ekspor Pangan ke Saudi

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 413
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Pemerintah mulai menapaki babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan mendorong penggunaan pangan nasional bagi jemaah Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya untuk menghentikan ketergantungan pada beras impor dari Thailand dan Vietnam, sekaligus membuka peluang ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi melalui Perum Bulog. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji […]

    Bagikan Berita:
  • Menag Sebut Arab Saudi Gandeng Konsultan Amerika dan Makin Fokus Kejar Profit

    Hari Khullaif, Momen Para Wanita Penduduk Makkah Berbondong-bondong ke Masjidilharam Gantikan Pria

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 666
    • 0Komentar

    SAUDI – Ada momen di mana ribuan wanita Makkah berbondong-bondong datang ke Masjidilharam. Mereka beribadah, salat, berbuka puasa, di depan Kabah. Itu terjadi pada hari yang disebut hari pergantian atau khulaif. Mengapa itu terjadi? Diketahui, Yaumul Khulaif atau hari pergantian, rupanya sudah menjadi tradisi warga Makkah sejak ratusan tahun yang lalu. Ini dilakukan ketika jemaah […]

    Bagikan Berita:
  • Haji untuk Disabilitas, Begini Prinsip Penting ‘Fikih Rukhshah’ agar Ibadah Haji Tetap Mabrur

    Haji untuk Disabilitas, Begini Prinsip Penting ‘Fikih Rukhshah’ agar Ibadah Haji Tetap Mabrur

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 281
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Di antara jutaan tamu Allah yang datang ke Tanah Suci, ada para jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga mereka yang hidup dengan keterbatasan kesehatan tertentu. Dalam konteks inilah, Islam menunjukkan wajahnya yang penuh kasih dan kemudahan. Pemerintah Indonesia dalam dua tahun terakhir secara khusus menghadirkan panduan bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. […]

    Bagikan Berita:
expand_less