Evaluasi Haji 2025: Petugas Haji Perempuan Perlu Ditambah, Toilet Wanita Diperbanyak

JAKARTA – Salah satu evaluasi penting dan mendesak dari pelaksanaan haji tahun 2025 adalah pelayanan untuk perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyebut, pelayanan perlu lebih inklusif terhadap perempuan, mengingat jumlah perempuan mencapai 55–60 dari total jemaah haji.

Selain perempuan, dia juga mendesak agar pelayanan lebih inklusif bagi untuk lansia, dan disabilitas.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para petugas haji Indonesia yang melayani jemaah di Tanah Suci.

Namun, ia juga menyoroti sejumlah celah dalam penyelenggaraan layanan, terutama terkait inklusivitas bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Berbicara di Jeddah Menteri Arifatul menyebut semangat para petugas sangat luar biasa, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya melihat dedikasi yang luar biasa dari petugas haji kita,” ucapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa sistem pelayanan haji perlu dibenahi agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah perempuan, yang tahun ini mendominasi sekitar 55–60 persen total jemaah.

“Jumlah petugas perempuan harus ditambah. Karena dengan dominasi jemaah perempuan, layanan tak bisa lagi disamaratakan,” ujar Arifatul.

Tak hanya itu, Arifatul juga menyoroti minimnya jumlah pembimbing ibadah perempuan. Ia menyebut, bimbingan spiritual untuk jemaah perempuan memiliki karakteristik dan kenyamanan tersendiri yang tak bisa disubstitusi oleh pembimbing laki-laki.

Fasilitas Ramah Perempuan dan Bahasa Daerah Jadi Sorotan :
Salah satu contoh kebutuhan mendesak menurutnya adalah keberadaan toilet yang proporsional. Ia menekankan bahwa durasi penggunaan toilet oleh perempuan umumnya lebih lama, sehingga rasio toilet harus diperbanyak untuk mereka.

Selain aspek gender, Arifatul juga menyoroti kendala komunikasi yang dihadapi jemaah, khususnya mereka yang berasal dari pedesaan dan tidak fasih bahasa Indonesia formal. Ia menyarankan agar petugas yang dikirim bisa memahami bahasa daerah setempat agar komunikasi lebih efektif dan jemaah merasa nyaman secara psikologis.

Pelatihan dan Pakta Integritas untuk Pendamping

Menteri Arifatul mendorong adanya pelatihan rutin bagi seluruh petugas haji agar benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, ia mengusulkan agar para pendamping jemaah berkebutuhan khusus menandatangani pakta integritas agar tidak lalai meninggalkan jemaah yang didampingi.

“Petugas memang membantu, tapi mereka tak bisa menggantikan peran keluarga. Kerja sama dan tanggung jawab semua pihak sangat penting,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum Muslimat NU, Arifatul menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. Ia juga mendorong dialog lintas kementerian dan kerja sama bilateral dengan Arab Saudi untuk memastikan reformasi layanan haji benar-benar menyentuh kebutuhan semua jemaah.

“Kami ingin penyelenggaraan haji yang tidak hanya profesional, tapi juga manusiawi dan berpihak pada yang rentan,” pungkasnya.