Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » Tujuh Kewajiban Perusahaan Travel Umrah yang Perlu Diketahui Jemaah

Tujuh Kewajiban Perusahaan Travel Umrah yang Perlu Diketahui Jemaah

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
  • visibility 70

MAKASSAR – Ada ketentuan baru yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mengeluarkan ketentuan baru yang mewajibkan seluruh penyedia layanan umrah untuk memenuhi standar pelayanan tertentu. Langkah ini diambil guna menjamin kualitas layanan terbaik bagi jemaah umrah dari seluruh dunia.

Dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari theislamicinformation, Kementerian Haji Umrah Saudi merinci sejumlah kewajiban yang harus dijalankan oleh penyedia jasa/travel haji dan umrah, seperti:

1. Penyambutan Kedatangan Jemaah

Seluruh jemaah harus disambut di titik-titik kedatangan utama —baik bandara, pelabuhan, maupun perbatasan darat. Mereka harus mendapatkan petunjuk yang jelas, bantuan imigrasi, serta panduan menuju layanan transportasi.

2. Transportasi Berlisensi

Semua kendaraan darat yang digunakan untuk mengantar jemaah ke situs suci, akomodasi, dan bandara wajib memiliki lisensi dari Kementerian. Fasilitas kendaraan juga harus nyaman dan aman.

3. Akomodasi Resmi

Jemaah hanya boleh ditempatkan di penginapan yang memiliki izin resmi. Akomodasi tersebut harus memenuhi standar kebersihan, aksesibilitas, dan dekat dengan area Masjidil Haram.

4. Bantuan Keberangkatan

Travel Umrah juga bertanggung jawab memastikan keberangkatan jemaah berjalan lancar, termasuk pengantaran tepat waktu ke titik keberangkatan dan pendampingan saat check-in.

5. Kepatuhan Regulasi

Seluruh staf diwajibkan memahami peraturan Haji dan Umrah yang berlaku, serta mampu memberikan edukasi kepada jemaah mengenai sistem perizinan digital.

6. Layanan Kesehatan

Pelayanan medis dasar seperti pos pertolongan pertama dan kehadiran tenaga perawat harus tersedia untuk menangani kebutuhan kesehatan jemaah.

7. Tindak Lanjut Darurat

Penyedia jasa haji umrah juga harus siap merespons cepat dalam keadaan darurat dan berkoordinasi dengan pusat komando darurat milik kementerian.

Kementerian menegaskan bahwa “kepatuhan terhadap standar ini akan diawasi secara berkala dan dapat memengaruhi perpanjangan lisensi penyedia layanan.”

Tak hanya itu, calon jemaah dan agen perjalanan juga diimbau untuk memverifikasi status lisensi dan komitmen layanan penyedia jasa melalui platform Nusuk Masar sebelum keberangkatan.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lagi-lagi 2 WNI Ditangkap karena Jual Jasa Haji Ilegal, Pelaku Bermukim di Saudi

    Lagi-lagi 2 WNI Ditangkap karena Jual Jasa Haji Ilegal, Pelaku Bermukim di Saudi

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MAKKAH – Warga Negara Indonesia (WNI) kembali ditangkap pasukan keamanan haji Arab Saudi lantaran menjual jasa haji ilegal. Dua pelaku tersebut, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, bermukim di Arab Saudi. Mereka diciduk dengan barang bukti yang diamankan antara lain tumpukan uang rupiah dan sejumlah paspor Garuda. Departemen Keamanan Publik Arab Saudi dalam siaran pers […]

    Bagikan Berita:
  • Imbas 23 Jemaah Dideportasi, Travel Haji dan Umrah di Sulsel Dilaporkan ke Polisi

    Imbas 23 Jemaah Dideportasi, Travel Haji dan Umrah di Sulsel Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Kasus gagalnya 23 jemaah masuk ke Tanah Suci karena mengantongi visa non-haji pada Musim Haji 2025 lalu, kini berbuntut ke proses hukum. Jemaah yang gagal masuk Mekkah-Madinah karena mendapatkan visa non-haji tersebut, melaporkan owner travel haji dan umrah PT Aslam Grup ke kepolisian. Seorang warga asal Mojokerto, Jawa Timur, Erny Khoirun Nisa (43), […]

    Bagikan Berita:
  • Adiwarman Karim, anggota Dewan Syariah Nasional MUI

    BP Haji dan BPKH Punya Potensi Berbahaya, Dewan Syariah Nasional: Kemenag dan DPR Perlu Tetap Mengontrol

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 176
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengawasan yang ketat terhadap Badan Pengelola Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap perlu dilakukan. Dua lembaga itu, setelah resmi menjadi pengendali pelaksanaan haji di Indonesia, yang merupakan pemegang kuota terbesar Haji di dunia, punya potensi berbahaya. Jika tidak diawasi. Dalam seminar bertajuk “Menjaga dan Memperkuat Tata Kelola Perhajian di Indonesia” […]

    Bagikan Berita:
  • Saudi Rehabilitasi Sejumlah Situs di Madinah demi Optimalkan Ziarah Jemaah

    Saudi Rehabilitasi Sejumlah Situs di Madinah demi Optimalkan Ziarah Jemaah

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 67
    • 0Komentar

    SAUDI – Bukan cuma Makkah –khususnya di Kawasan Masjidilharam yang dioptimalkan, pemerintah Saudi juga akan melakukan rehabilitasi di sejumlah situs di Madinah. Madinah menyimpan sejarah penting yang menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kini, pemerintah Arab Saudi tengah giat memperindah wajah kota ini, khususnya melalui beragam proyek rehabilitasi dan pengembangan situs-situs religius […]

    Bagikan Berita:
  • BPKH Siap Patuhi Fatwa MUI: Dana Setoran Awal Haji Tak Lagi untuk Biaya Jemaah Lain

    BPKH Siap Patuhi Fatwa MUI: Dana Setoran Awal Haji Tak Lagi untuk Biaya Jemaah Lain

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk mematuhi fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal biaya haji calon jemaah untuk membiayai jemaah lain. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya keputusan Komisi Fatwa MUI dan siap mengimplementasikannya sesuai dengan prinsip syariah. “Kami sepakat […]

    Bagikan Berita:
  • Saudi Rilis Aturan Membuat Konten di Sekitar Tanah Suci, Termasuk Tata Cara Berpakaian

    Saudi Rilis Aturan Membuat Konten di Sekitar Tanah Suci, Termasuk Tata Cara Berpakaian

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SAUDI – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merilis regulasi dunia maya, khususnya terkait aturan membuat konten dan berbusana di Tanah Suci. Komisi Umum untuk Regulasi Media mengumumkan daftar larangan baru terkait konten yang dipublikasikan di media maupun media sosial. Aturan itu mencakup perilaku daring, etika berbusana, hingga perlindungan keluarga. Dalam keterangan resminya, regulator Saudi menegaskan larangan […]

    Bagikan Berita:
expand_less