Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Umrah » Tujuh Kewajiban Perusahaan Travel Umrah yang Perlu Diketahui Jemaah

Tujuh Kewajiban Perusahaan Travel Umrah yang Perlu Diketahui Jemaah

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
  • visibility 336

MAKASSAR – Ada ketentuan baru yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mengeluarkan ketentuan baru yang mewajibkan seluruh penyedia layanan umrah untuk memenuhi standar pelayanan tertentu. Langkah ini diambil guna menjamin kualitas layanan terbaik bagi jemaah umrah dari seluruh dunia.

Dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari theislamicinformation, Kementerian Haji Umrah Saudi merinci sejumlah kewajiban yang harus dijalankan oleh penyedia jasa/travel haji dan umrah, seperti:

1. Penyambutan Kedatangan Jemaah

Seluruh jemaah harus disambut di titik-titik kedatangan utama —baik bandara, pelabuhan, maupun perbatasan darat. Mereka harus mendapatkan petunjuk yang jelas, bantuan imigrasi, serta panduan menuju layanan transportasi.

2. Transportasi Berlisensi

Semua kendaraan darat yang digunakan untuk mengantar jemaah ke situs suci, akomodasi, dan bandara wajib memiliki lisensi dari Kementerian. Fasilitas kendaraan juga harus nyaman dan aman.

3. Akomodasi Resmi

Jemaah hanya boleh ditempatkan di penginapan yang memiliki izin resmi. Akomodasi tersebut harus memenuhi standar kebersihan, aksesibilitas, dan dekat dengan area Masjidil Haram.

4. Bantuan Keberangkatan

Travel Umrah juga bertanggung jawab memastikan keberangkatan jemaah berjalan lancar, termasuk pengantaran tepat waktu ke titik keberangkatan dan pendampingan saat check-in.

5. Kepatuhan Regulasi

Seluruh staf diwajibkan memahami peraturan Haji dan Umrah yang berlaku, serta mampu memberikan edukasi kepada jemaah mengenai sistem perizinan digital.

6. Layanan Kesehatan

Pelayanan medis dasar seperti pos pertolongan pertama dan kehadiran tenaga perawat harus tersedia untuk menangani kebutuhan kesehatan jemaah.

7. Tindak Lanjut Darurat

Penyedia jasa haji umrah juga harus siap merespons cepat dalam keadaan darurat dan berkoordinasi dengan pusat komando darurat milik kementerian.

Kementerian menegaskan bahwa “kepatuhan terhadap standar ini akan diawasi secara berkala dan dapat memengaruhi perpanjangan lisensi penyedia layanan.”

Tak hanya itu, calon jemaah dan agen perjalanan juga diimbau untuk memverifikasi status lisensi dan komitmen layanan penyedia jasa melalui platform Nusuk Masar sebelum keberangkatan.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenhaj Jamin Pelunasan Haji Khusus Tuntas Sebelum Tenggat Saudi, Dirjen Ian Heriyawan: Kami Komitmen

    Kemenhaj Jamin Pelunasan Haji Khusus Tuntas Sebelum Tenggat Saudi, Dirjen Ian Heriyawan: Kami Komitmen

    • calendar_month Ming, 4 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 117
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmen untuk menuntaskan seluruh proses pelunasan biaya haji khusus serta Pengembalian Keuangan (PK) jemaah tahun 2026 sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Kepastian ini disampaikan di tengah sorotan Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) dan asosiasi terkait potensi hambatan keberangkatan jemaah haji khusus. Kemenhaj menilai percepatan […]

    Bagikan Berita:
  • Berangkat Tanpa Visa Haji Pasti Tidak Tenang

    Berangkat Tanpa Visa Haji Pasti Tidak Tenang

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 549
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Kerajaan Arab Saudi makin ketat soal legalitas jemaah haji. Petugas memeriksa di perbatasan, menyisir lorong-lorong kota, bahkan memasuki kamar-kamar hotel untuk memastikan ada tidaknya visa haji pada seseorang. Namun, tetap saja ada yang nekat. Tetap berupaya masuk Madinah atau Makkah dengan visa selain visa haji. Ada yang visa ziarah, visa kerja, dan jenis lainnya. […]

    Bagikan Berita:
  • Adiwarman Karim, anggota Dewan Syariah Nasional MUI

    BP Haji dan BPKH Punya Potensi Berbahaya, Dewan Syariah Nasional: Kemenag dan DPR Perlu Tetap Mengontrol

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 435
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengawasan yang ketat terhadap Badan Pengelola Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap perlu dilakukan. Dua lembaga itu, setelah resmi menjadi pengendali pelaksanaan haji di Indonesia, yang merupakan pemegang kuota terbesar Haji di dunia, punya potensi berbahaya. Jika tidak diawasi. Dalam seminar bertajuk “Menjaga dan Memperkuat Tata Kelola Perhajian di Indonesia” […]

    Bagikan Berita:
  • Arab Saudi Buka Tahap Pemilihan Paket Haji Langsung 2026 via Nusuk Hajj, untuk Warga Negara Ini

    Arab Saudi Buka Tahap Pemilihan Paket Haji Langsung 2026 via Nusuk Hajj, untuk Warga Negara Ini

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 113
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi resmi meluncurkan tahap preferensi paket layanan bagi jemaah dalam skema ‘Direct Hajj Program’ untuk musim Haji 2026. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh kementerian melalui pernyataan resmi. Tahap ini dapat diakses melalui platform Nusuk Hajj dan memungkinkan calon jemaah dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk meninjau serta membandingkan […]

    Bagikan Berita:
  • DPR Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Segera Dibentuk

    DPR Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Segera Dibentuk

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 218
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu perubahan paling signifikan dalam revisi ini adalah pengalihan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 2025–2026 yang digelar […]

    Bagikan Berita:
  • Batas Usia Minimal Calon Haji Turun Jadi 13 Tahun, Ini Poin Penting yang Diatur Dalam UU Haji-Umrah

    Batas Usia Minimal Calon Haji Turun Jadi 13 Tahun, Ini Poin Penting yang Diatur Dalam UU Haji-Umrah

    • calendar_month Sen, 8 Sep 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 366
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan Undang-undang (UU) baru terkait aturan penyelenggaran ibadah haji dan umrah di Indonesia. UU Haji dan Umrah baru atau perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah itu disahkan pada Selasa 2 Agustus 2025 lalu. Aturan ini pun resmi berlaku […]

    Bagikan Berita:
expand_less