Wamen Haji dan Umrah Sebut Ada Broker yang Menitip Nama Syarikah Agar Diloloskan
- account_circle Muhammad Fadli
- calendar_month Sen, 3 Nov 2025
- visibility 202
Dahnil Anzar Simanjuntak
HAMRANEWS – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut adanya upaya lobi dan desakan untuk meloloskan syarikah tertentu saat pihaknya melakukan penentuan perusahaan yang akan melayani jemaah haji tahun 2026 mendatang.
Seperti diketahui, sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah cuma menunjuk dua perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah yang melayani jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Dua syarikah tersebut adalah Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Hal ini berbeda dengan tahun 2025, karena saat itu struktur Kementerian Haji dan Umrah belum terbentuk. Kementerian Agama RI, pada saat itu, menunjuk hingga delapan syarikah yang melayani jemaah haji.
Kepada wartawan, Dahnil Anzar menyebut, pihaknya akan terus menjaga integritas. Bahkan, sejak awal, Dahnil sudah mengajak pihak KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengawal proses seleksi syarikah 2026.
Dia kemudian membeberkan pada saat penentuan dua syarikah tersebut, ada pihak-pihak yang melobi dirinya, dan menitip nama syarika tertentu untuk diloloskan.
“Mereka nitip syarikah tertentu. Berikutnya setelah terpilih syarikah yang akan melayani jemaah dan syarikahnya (pihak yang melobi), saya terima ancaman demo,” ungkap dia.
Menurut dia, pihak-pihak yang melakukan lobi-lobi tersebut seperti broker, mentipkan nama syarikah. Tapi Dahnil bersama Menteri Agama RI, Gus Irfan mengaku mengabaikan.
“Mereka juga melakukan tuduhan-tuduhan. Datanya saya kumpulkan, dan saya sudah terbiasa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Aksi-aksi seperti itu sudah jadi makanan saya sejak awal,” ungkap dia lagi.
Dahnil kemudian menjelaskan bagaimana proses seleksi Syarikah dilakukan dengan transparan, akuntabel dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan KPK.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI sebelumnya, diserang isu korupsi tender syarikah. Kementerian yang dipimpin Gus Iran itu juga sebelumnya telah dilaporkan ke KPK oleh Pengurus Masyarakat Pemerhati Haji, atas tudingan penunjukkan Syarikah yang disebut bermasalah.
- Penulis: Muhammad Fadli
- Editor: Fitriani Heli
