Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Dorong Jemaah Haji Indonesia Belanja Pakai QRIS, BI Diskusi dengan Otoritas Saudi

Dorong Jemaah Haji Indonesia Belanja Pakai QRIS, BI Diskusi dengan Otoritas Saudi

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
  • visibility 251

JAKARTA – Transaksi dengan QRIS, sudah lumrah dipakai oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Fitur pembayaran dari Bank Indonesia ini sedang digencarkan agar bisa digunakan di luar negeri, termasuk di Arab Saudi. Oleh para jemaah haji ketika sedang berbelanja di Makkah ataupun Madinah.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan saat ini tengah mendorong supaya sistem pembayaran QRIS dapat digunakan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia saat berbelanja di kota suci itu.

BI mengupayakan agar QRIS dan uang elektronik Indonesia ‘tertanam’ di kartu Nusuk, atau kartu resmi yang digunakan jemaah selama di Tanah Suci.

“Kami juga terus berdiskusi dengan otoritas di Saudi Arabia agar QRIS dan uang elektronik Indonesia bisa dimasukkan dalam kartu nusuk. Sehingga para jamaah umroh itu bisa menggunakan kartu nusuk yang sudah bisa membaca QRIS dan ada uang elektroniknya,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis 3 Juli 2025.

Dengan sistem ini, jemaah Indonesia tak perlu lagi menukar riyal saat ingin berbelanja atau melakukan transaksi selama haji dan umrah. Cukup memindai QR Code melalui kartu atau aplikasi yang sudah terintegrasi, transaksi bisa langsung dilakukan.

Menurut Perry, seluruh pembahasan dengan otoritas keuangan Saudi sudah rampung. Saat ini tinggal menunggu tahap implementasi di lapangan.

Tak Hanya Saudi, QRIS Juga Ekspansi ke Jepang & China
Tak cuma Arab Saudi, BI juga memperluas kerja sama pembayaran QRIS lintas negara. Jepang akan menjadi negara berikutnya, di mana QRIS bisa digunakan secara penuh mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.

Sebelumnya, uji coba sudah dilakukan sejak 15 Mei 2025 bersama penyedia sistem pembayaran di Jepang melalui mekanisme sandbox.

“Kami merencanakan mulai 17 Agustus tahun ini QRIS itu sudah bisa dipakai untuk transaksi outbound di Jepang,” ujar Perry.

Sementara itu, untuk China, Perry menjelaskan bahwa tahap finalisasi kerja sama tengah berlangsung. BI menggandeng Union Pay Internasional dan sejumlah penyedia sistem pembayaran di Indonesia, seperti PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Artajasa, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Sejauh ini, QRIS antarnegara sudah berfungsi di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Artinya, warga Indonesia bisa langsung transaksi di ketiga negara tersebut tanpa harus menukar mata uang setempat.

Ke depan, BI juga tengah membuka jalur kerja sama serupa dengan India dan Korea Selatan, guna memperluas manfaat QRIS bagi warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • Arab Saudi Wanti-wanti Surat Sehat Jemaah Haji, Ini Daftar Regulasi Terbaru Pemberangkatan 2026

    Arab Saudi Wanti-wanti Surat Sehat Jemaah Haji, Ini Daftar Regulasi Terbaru Pemberangkatan 2026

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 153
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Pemerintah Arab Saudi beberapa kali mengingatkan masalah kesehatan jemaah haji yang paling perlu diperhatikan. Selain memperingatkan bahwa jemaah yang dalam kondisi tidak sehat akan dipulangkan, Arab Saudi juga menekankan surat sehat yang harus terverifikasi dengan baik. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, mengumumkan aturan kesehatan tersebut bersama […]

    Bagikan Berita:
  • Warga Ilegal di Arab Saudi Bakal Bisa Urus Sendiri Proses Deportasi

    Warga Ilegal di Arab Saudi Bakal Bisa Urus Sendiri Proses Deportasi

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 212
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID – Direktorat Jenderal Paspor (Jawazat) Pemerintah Arab Saudi, mengumumkan akan segera meluncurkan “Self-Deportation Platform”, sebuah sistem daring yang memungkinkan penduduk ilegal mengurus sendiri proses kepulangannya tanpa melalui metode manual seperti sebelumnya. “Ini akan memungkinkan direktorat untuk beralih dari metode tradisional yang sebelumnya digunakan untuk mendeportasi pelanggar peraturan residensi, tenaga kerja, dan keamanan perbatasan. Peluncurannya […]

    Bagikan Berita:
  • Prosedur Pelunasan Haji 2026 dan Batas Waktu Setoran

    Prosedur Pelunasan Haji 2026 dan Batas Waktu Setoran

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 305
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Inilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk keberangkatan tahun 2026, serta prosesur pelunasannya. Bagi jemaah yang sudah memenuhi syarat kesehatan atau istithaah, ini menjadi tahap krusial untuk dapat memastikan keberangkatan mereka ke Tanah Suci tepat waktu. Berdasarkan pengumuman resmi dari Kementerian Haji Republik Indonesia, pelunasan tahap pertama sebelum batas akhir pada 23 Desember […]

    Bagikan Berita:
  • Imbas 23 Jemaah Dideportasi, Travel Haji dan Umrah di Sulsel Dilaporkan ke Polisi

    Imbas 23 Jemaah Dideportasi, Travel Haji dan Umrah di Sulsel Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 281
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Kasus gagalnya 23 jemaah masuk ke Tanah Suci karena mengantongi visa non-haji pada Musim Haji 2025 lalu, kini berbuntut ke proses hukum. Jemaah yang gagal masuk Mekkah-Madinah karena mendapatkan visa non-haji tersebut, melaporkan owner travel haji dan umrah PT Aslam Grup ke kepolisian. Seorang warga asal Mojokerto, Jawa Timur, Erny Khoirun Nisa (43), […]

    Bagikan Berita:
  • Cara Penentuan Kerugian Negara KPK yang Berdasarkan Asumsi Disoroti Akademisi dalam Kasus Haji

    Cara Penentuan Kerugian Negara KPK yang Berdasarkan Asumsi Disoroti Akademisi dalam Kasus Haji

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 98
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Cara KPK dalam menetapkan status hukum kasus Kuota Haji tahun 2024 mendapat sorotan dari akademisi. Akademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum. Menurutnya, dalam hukum pidana korupsi Indonesia, kerugian negara tidak boleh diasumsikan, melainkan harus dibuktikan sebagai […]

    Bagikan Berita:
  • Saudia Airlines Kenalkan Produk Kain Ihram Berteknologi Pendingin

    Saudia Airlines Kenalkan Produk Kain Ihram Berteknologi Pendingin

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 199
    • 0Komentar

    HAMRANEWS – Maskapai Saudi Arabian Airlines memperkenalkan sebuah terobosan bernama ihram abrad atau berarti ihram dingin, pada Pada Konferensi dan Pameran Haji 2025. Maskapai tersebut mengklaim bahwa produk itu menjadi pakaian ihram pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi pendingin berdaya tinggi. Di area pameran, pihak Saudia menampilkan purwarupa teknologi Triple Chill Effect yang sudah mendapatkan […]

    Bagikan Berita:
expand_less