Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Haji » Kunjungi Tazkiyah Tour, Direktur Pengawasan BP Haji Bawa Kabar Gembira

Kunjungi Tazkiyah Tour, Direktur Pengawasan BP Haji Bawa Kabar Gembira

  • account_circle REDAKSI
  • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
  • visibility 971
  • print Cetak

MAKASSAR — Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara (BP) Haji, Budi Agung Nugroho, datang ke Makassar.

Budi mengunjungi salah satu travel mitra resmi pemerintah, Tazkiyah Tour, di kantor pusat perusahaan itu di Jalan AP Pettarani, Jumat, 25 Juli 2025.

Budi memperkenalkan BP Haji. Sebuah lembaga baru yang mulai 2026 mengambil alih pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama RI. Dia sekaligus melakukan evaluasi penyelenggaraan haji 2025.

Budi pun membawa kabar gembira. Persiapan haji 2026 sudah dimulai. Bahkan pada Agustus depan, pihaknya akan melakukan pembayaran uang muka kepada para syarikah.

Kabar lainnya soal tambahan kuota haji. Jika sebelumnya maksimal tambah 8 persen, kini malah akan bertambah minimal 8 persen. Artinya, jatah untuk Indonesia, baik haji khusus maupun haji reguler bisa semakin banyak.

“Penentuan kuota tambahan akan melibatkan asosiasi, yang masih menjadi pembahasan apakah berlaku untuk semua asosiasi atau sesuai kriteria tertentu,” ucap Budi.

Managing Director Tazkiyah Tour, Adnan Syahruddin mengucap apresiasi kepada BP Haji yang langsung turun lapangan untuk sosialisasi.

” Tazkiyah sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umrah siap beradaptasi,” ucap Adnan.

Sederhananya, imbuh Adnan, ini hanya pemindahan kewenangan. “Kami sebagai travel yang bersertifikasi ISO tetap menjalankan standar tinggi yang sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir,” ucapnya lagi.

Namun, ucap Adnan, bagaimana pun akan ada hal-hal baru. Tazkiyah siap menjadi bagian dari perubahan ini.

Tazkiyah Tour pada musim 2025 memberangkatkan 170 jemaah haji khusus. Haji khusus adalah haji resmi dengan visa haji layaknya haji reguler. Bedanya pada masa tunggu yang jauh lebih singkat, yakni 6-7 tahun saja. (fit)

Bagikan Berita:
  • Penulis: REDAKSI

Rekomendasi Untuk Anda

  • 13 Asosiasi Perjalanan Tolak Pemberlakuan Haji Mandiri, PKS Ikut Mengawal Penolakan

    13 Asosiasi Perjalanan Tolak Pemberlakuan Haji Mandiri, PKS Ikut Mengawal Penolakan

    • calendar_month Senin, 18 Agt 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 558
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebanyak 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah kompak menyuarakan penolakan terhadap wacana legalisasi haji/umrah mandiri yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU). Aspirasi itu sampaikan 13 asosiasi tersebut langsung ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin 18 Agustus 2025 di Kantor DPP PKS, Jakarta. Dua poin utama yang […]

    Bagikan Berita:
  • Kasus Penipuan Umrah, Warga Maros Ramai-ramai Lapor ke Polrestabes Makassar

    Kasus Penipuan Umrah, Warga Maros Ramai-ramai Lapor ke Polrestabes Makassar

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 574
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Penipuan dan pemerasan berkedok perjalanan ibadah umrah terjadi di Sulawesi Selatan. Kali ini, sejumlah warga asal Mallawa, Kabupaten Maros, termasuk di antaranya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS), melaporkan sebuah biro perjalanan umrah di Kota Makassar ke Polrestabes Makassar karena diduga melakukan penipuan. Mereka mendatangi kantor Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Senin (4/8/2025), […]

    Bagikan Berita:
  • Illustrasi jemaah haji dievakuasi

    Angka Kematian Menurun, Total Jemaah Wafat Tembus 446 Orang

    • calendar_month Minggu, 13 Jul 2025
    • account_circle REDAKSI
    • visibility 691
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hingga jelang akhir operasional haji 2025, Kementerian Agama mencatat penurunan jumlah jemaah Indonesia yang wafat selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Berdasarkan data Siskohat per Kamis (10/7/2025) pukul 12.00 WIB, total ada 446 jemaah wafat, terdiri dari 434 jemaah reguler dan 12 jemaah haji khusus. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2024 yang […]

    Bagikan Berita:
  • Sebagian Dana DP Haji Indonesia Diblokir Saudi, Gegara 600 JCH Tahun Lalu Diloloskan RI Padahal Tidak Memenuhi Istitaah

    Sebagian Dana DP Haji Indonesia Diblokir Saudi, Gegara 600 JCH Tahun Lalu Diloloskan RI Padahal Tidak Memenuhi Istitaah

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 152
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID Pemerintah Arab Saudi memblokir sebagian uang muka atau down payment (DP) haji 2027 yang telah ditransfer pemerintah Indonesia. Pemblokiran tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan asuransi jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, terdapat sekitar 600 jemaah haji Indonesia yang diketahui memiliki kondisi kesehatan yang […]

    Bagikan Berita:
  • HIMPUH Nilai Aturan Biaya Minimum Umrah Rp27 Juta Belum Cukup, Minta 3 Hal Diperjelas

    HIMPUH Nilai Aturan Biaya Minimum Umrah Rp27 Juta Belum Cukup, Minta 3 Hal Diperjelas

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 75
    • 0Komentar

    HAMRANEWS — Penetapan harga batas bawah penyelenggaraan ibadah umrah sebesar Rp27 juta oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendapat apresiasi dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). Namun, bagi HIMPUH, penetapan angka tersebut belum cukup untuk menjamin jemaah terbebas dari praktik umrah murah bermasalah. Asosiasi yang menaungi 477 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) itu […]

    Bagikan Berita:
  • Data Antrean Haji Mulai Disisir, Kemenhaj Samakan Siskohat dengan Dukcapil

    Data Antrean Haji Mulai Disisir, Kemenhaj Samakan Siskohat dengan Dukcapil

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Muhammad Fadli
    • visibility 88
    • 0Komentar

    HAMRANEWS.ID — Antrean panjang jemaah haji Indonesia tidak hanya membutuhkan penataan dari sisi kuota dan keberangkatan. Pemerintah kini mulai membenahi fondasi lainnya: akurasi data jemaah yang berada dalam daftar tunggu. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat memperkuat sinkronisasi data jemaah haji melalui pemadanan sistem informasi haji dengan basis data kependudukan. […]

    Bagikan Berita:
expand_less