Pengusaha Dorong Peran Swasta Lebih Besar dalam Penyelenggaraan Haji 2026

MAKASSAR – Di tengah peralihan penyelenggara haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara (BP) Haji, Para pengusaha travel haji dan umrah mendorong agar peran swasta diperbesar lagi.

Menurut Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Azhar Gazali, swasta terbukti memiliki rekam jejak yang lebih tertib dan minim kesalahan dalam melayani jemaah haji khusus (PIHK).

Sehingga, menuru dia, penyelenggara haji swasta layak diberi ruang lebih besar dalam ekosistem penyelenggaraan haji nasional.

“Haji yang ditangani oleh PIHK berjalan lebih teratur dan minim masalah. Kami berharap porsi kuota untuk haji khusus tidak dibatasi hanya 8 persen. Ke depan, keterlibatan swasta seharusnya ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah bisa lebih optimal lagi,” ujar Azhar, saat dihubungi hamranews.id, Sabtu 2 Agustus 2025.

Arab Saudi Melanjutkan Pengetatan pada Musim Umrah

Usai musim haji 2025, Azhar juga mengingatkan para calon jemaah umrah untuk lebih teliti mengecek akomodasi perjalanan umrah ketika mendaftar di agen perjalanan.

Hal ini demi meminimalisir kasus-kasus jemaah umrah yang gagal berangkat, atau berangkat tapi tertolak di Arab Saudi.

“Belajar dari pengalaman musim haji sebelumnya, banyak jemaah haji yang tertolak visanya, karena menganggap remeh aturan-aturan pemerintah Saudi. Padahal, pemerintah Arab melalui visi 2030 itu, sudah sangat ketat,” jelas Azhar Gazali lagi.

Azhar Gazali mengingatkan, masyarakat calon jemaah umrah harus mengecek dengan baik hotel-hotel yang akan digunakan, lewat aplikasi nusuk.

“Aplikasi nusuk ini layanan digital khusus pelayanan Haji dan Umrah, di dalamnya bisa dicek hotel-hotel yang mengantongi tasreh (izin operasi untuk kegiatan Haji). Jadi ketika berangkat umrah, dan ternyata hotelnya tidak punya tasreh, pasti visanya tidak keluar,” ungkap pengusaha travel haji dan umrah itu.

Azhar juga mengingatkan, saat ini biaya umrah berkisar Rp27,5 juta. “Itu berdasarkan referensi Kementerian Agama,” ungkap dia.

Menurut data AMPHURI, diperkirakan terdapat lebih dari 100 ribu orang yang berangkat umrah dari Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua, setiap tahun.